Kinerja kepolisian Polres Dumai benar-benar dipertanyakan terkait lemahnya penegakan hukum, hingga merajalelanya ativitas mafia CPO Ilegal di wilayah hukum mereka. Kegiatan haram yang sudah berlangsung lama ini diduga ada oknum APH yang ‘bermain mata’ dengan mafia untuk mengamankan usahanya. Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GEMPA) Kota Dumai bahkan meminta dengan tegas agar Kapolda Riau mengevaluasi bahkan mencopot Kapolres Dumai. Sayangnya, Kompolnas yang diharapkan mampu melakukan pengawasan terhadap kinerja kepolisian, termasuk dugaan keterlibatan oknum dengan mafia, memilih diam saat diminta keterlibatannya.

DUMAI,POROSRIAU.COM- Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Choirul Anam memilih bungkam saat diminta tanggapannya baik melalui panggilan telpon maupun pesan WhattsApp,  terkait dugaan pembiaran aktivitas CPO Ilegal di Kota Dumai oleh pihak kepolisian. Konfirmasi wartawan mesti didukung dengan beberapa dokumentasi sedang berlangsungnya aktivitas ilegal mengambil CPO dengan menggunakan kapal pompong di tengah lautan juga tidak diindahkan.

Tidak hanya itu,sebagaimana dikutip dari Gegas.co, ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GEMPA) Kota Dumai menggelar aksi demonstrasi di Mapolda Riau, Jalan Pattimura, Pekanbaru, Jumat (22/5/2026).  Dalam aksinya, mereka mendesak Polda Riau segera membongkar dugaan jaringan penyelewengan BBM subsidi dan aktivitas gudang Crude Palm Oil (CPO) ilegal yang disebut-sebut berlangsung lama di Kota Dumai dan meminta Kapolda Riau mengevaluasi bahkan mencopot jabatan Kapolres Dumai,AKBP Angga F. Herlambang, S.I.K., S.H. Diperkuat dengan informasi tersebut, Choirul Anam juga memilih tidak menanggapi.

Sebelumnya,lemahnya proses penegakan hukum pencurian CPO di laut Dumai dinilai sebagai faktor utama suburnya aktivitas mafia. Mirisnya, kegiatan mafia pencurian CPO menuju tempat pembongkaran di sekitar Sungai Dumai dan di sekitar pantai,tidak jauh dari dua pos penjagaan yaitu Pos Polairud dan Posal (Pos TNI AL). Ini bagaikan aib yang mencoreng wajah dua institusi tersebut. Sayangnya,upaya wartawan mengonfirmasi ke salah satu institusi itu kurang mendapatkan respon positif dan terkesan tertutup. Kapolres Dumai, AKBP Angga Febrian Herlambang, S.I.K., S.H., saat dikonfirmasi melalui Kepala Satuan Polairud (Kasat Polairud), AKP Ronni Tunas Mangapul Sitinjak, S.E., melalui pesan WhatsApp, Senin (18-05-2026) memilih tidak menjawab.

Hingga berita ini dirilis, pertanyaan yang disampaikan sesuai kewenangan Polairud Polres Dumai meliputi penegakan hukum dan pengamanan wilayah perairan Dumai, seputar langkah antisipasi yang diambil terkait maraknya pencurian CPO di laut Dumai hingga minimnya penegakan hukum oleh Polairud Dumai kepada pelaku dan penadah CPO tidak mendapatkan jawaban. Begitu juga saat disoal apakah tidak mengetahui aktivitas pencurian CPO selama ini yang melewati pos penjagaan Polairud Dumai menuju tempat penampungan,lagi-lagi tidak ada jawaban.

Menyikapi persoalan ini, Direktur Aliansi Rakyat Anti Korupsi, Denew Indra,SE., menegaskan aktivitas kejahatan pencurian CPO yang sangat menampar ‘wajah’ keamanan dan kenyamanan aktivitas pelayaran di perairan Dumai tersebut semestinya tidak terjadi berulangkali jika ada keseriusan dari APH yang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum.

Denew Indra juga menilai ada keanehan terhadap persoalan tindakan kejahatan yang seharusnya tidak lagi menjadi persoalan. Sebab, ungkapnya, ternyata berdasarkan berbagai sumber informasi dilapangan mengungkapkan bahwa aktivitas mafia itu di depan mata mereka namun terkesan dibiarkan saja.

“Aktivitas pencurian CPO itu melewati pos penjagaan menuju tempat pembongkaran. Argumentasi logis apa yang  bisa dipakai untuk menangkis tudingan bahwa diduga kuat terjadi proses pembiaran dan jangan-jangan ini ada apa-apanya. Di depan mata mereka lo,” ungkap Denew Indra.