PEKANBARU(POROSRIAU.COM)-- Banyak sekali program Pemerintah memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, kenyataan dilapangan sampai saat ini masih saja banyak di temukan warga miskin yang tidak  Terakomodir, salah satunya ditemui di Kecamatan Simpang Tiga, Mak boy (84) yang mesti menggantungkan hidupnya dengan belas kasihan orang lain karena kondisi ekonomi yang memprihatinkan.

Padahal, Pemerintah pusat memiliki banyak program dalam mensejahterakan rakyat sebut saja dari program Kartu Indonesia Sejahtera (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Hanya saja, program tersebut justru sering tidak tetap sasaran karena minimnya informasi yang diterima masyarakat.

Menyikapi kondisi ini, Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Ir Nofrizal MM mengatakan, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat diminta untuk rutin memberikan edukasi kepada masyarakat, karena banyak warga yang tidak paham dan mengetahuinya. Mak Boy mungkin salah satunya, sehingga beliau hanya bisa pasrah dan tidak bisa berbuat banyak.

“Banyak program yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, namun sosialisasinya dirasa kurang seperti peralihan dana bantuan langsung tunai (BLT) atau beras miskin (Raskin). Padahal sosialisasi bisa dilakukan secara sederhana, melalui pemasangan sanduk atau baliho ke pemukiman masyarakat,” demikian disampaikan Ir Nofrizal saat di jumpai dikantornya, Kamis (10/8)

Nofrizal mengakui masyarakat seperti Mak Boy ini seharusnya menjadi prioritas utama Pemko Pekanbaru. Melihat kondisi beliau, wajar saja jika Mak Boy dan keluarga mendapat bantuan dari pemerintah tanpa harus bersandar kepada belas kasihan warga agar kehidupan beliau bisa lebih terjamin.

" Memang banyak program Pemerintah baik datang dari Pusat dan Kota tujuannya Mensejahterakan masyarakat, tapi banyak juga kelemahannya karena sosialisasi yang minim sehingga program itu tidak berjalan semestinya, sehingga program ini tidak terlaksana sepenuhnya," jelas Nofrizal.

Nofrizal menegaskan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini Dinas Kesehatan, Dinas Sosial,  dan Dinas Pendidikan agar gencar melakukan sosialisasi terkait upaya Mensejahterakan masyarakat yang berkaitan dengan Program Pusat yang diterima masyarakat dalam hal ini Kartu Indonesia Sehat (KIS).

" jika sosialisasi berjalan jelas masyarakat miskin akan berkurang dan tentunya jika tepat sasaran," pangkas Nofrizal. (Eza)