DUMAI (POROSRIAU.COM) – Sejak berakhirnya penutupan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SLTA pada tanggal 8 Juli 2019, banyak kalangan dari orangtua calon siswa Kota Dumai berkeluh kesah di Media Sosial.

Minimnya sarana pendidikan tingkat SLTA dikota Dumai dengan daya tampung lulusan siswa siswi SLTP, sehingga daya serap penerimaan siswa tidak mampu terakomodir dari pihak sekolah tingkat SLTA.

Total SMUN dan SMKN yang ada di Kota Dumai ada sebanyak 6 SMUN dan juga 6 SMKN . Dari seluruh SMUN/SMKN tersebar diseluruh kecamatan di Kota Dumai. Namun, dari seluruh SMUN/SMKN, hanya Kecamatan Dumai Kota tidak memiliki SMUN dan Kecamatan Dumai Timur juga tidak memiliki SMKN.

Dari total SMP yang ada di Kota Dumai sebanyak 31 SMP, dengan perincian 20 SMP Negeri dan 11 SMP Swasta, maka tidak berimbang serapan dan daya tampung bagi lulusan dari SMP untuk melanjutkan kejenjang tingkat SLTA.

Terkait dengan PPDB, ada 3 SMUN dikota Dumai yang melaksanakan dengan sistem PPDB Online yakni, SMUN 1 Dumai, SMUN 2 Dumai dan SMUN Binsus Dumai. 3 SMUN tersebut adalah SMUN yang berada dititik pusat kota dengan jumlah pupulasi penduduk dan domisili yang sangat padat.

Polemik ini muncul kepermukaan ketika banyaknya calon siswa yang berada diseluruh kelurahan dikecamatan Dumai Kota, yang dipastikan terancam tidak mengenyam pendidikan disalah satu SMU Negeri Kota Dumai. Ada juga beberapa calon siswa dikelurahan kecamatan yang lain, juga tidak dapat diterima dengan alasan jauh dari radius sekolah.

Berikut kutipan obrolan obrolan dimedsos fecebook pada Selasa (09/07):

@Elvira Ch : Karena jalur zonasi utk yg dumai kota,anak anak kita tidak berpeluang duduk di smu negeri favorite,ahkirnya terpaksa masuk ke smu swasta..

@Abdul Rahim :  Ini secepatnya harus dibahas Eksekutif dan Legislatif, dudukkan persoalannya secepatnya dan ambil langkah langkah solusi untuk rekomendasi...
Cukup Prihatin kita semua pak...

@Asna Erla : “Bangun sekolah dikota” 

@KImlan Antoni : “Bangunan sekolahnya GESER saja kekecamatan Dumai Kota…. aman bos”

@Andrizal An : “Bagus sangat ini di angkat beritanya , Meski beritanya dah terlambat..hehe..
Saya dari kemaren ni dah berkeluh kesah..tapi tak tahu kemano nak mengadu..
Jangankan untuk Dumai Kota.. Kelurahan teluk binjai yg letaknya satu kelurahan dgn SMA nya ada yg tak lolos dijalur zonasi..”

@Martonilius Ujang Doktor : “Jadikan aja Budi Dharma,SMAN. Kami dari Dumai Timur meminta SMA  Muhammadyah dan SMA PGRI dijadikan SMAN. Kalau tidak Minta Domisili dekat WC SMAN…. Ha ha ha ha,”

@Rudi Hartono :”perlu sekolah unggulan disetiap kecamatan agar tidak terfokus pada salah satu sekolah unggul dikecamatan lain...”

@Roni Dumai : “Perlunya perhatian pemko dan dinas pendidikan untuk membangun sekolah SMU negeri di Dumai kota.agar bisa memenuhi zonasi masing2…”

@Cici Arfinda : “Udah memenuhi zonasi juga gak di terima”

@Rahmiati Rasul : “Kacau balau dahh”

@Muhammad Al Ichwan Hadi : “Supaya berpeluang harus ditambah ukuran jarak nya lagi..klau standar zonasi dgn batas 1.5 KM..di tambah jadi 5 KM..suai tak buk Keyla Erna”

@Lambok Lumbantoruan : “Dinas pendidikan harusnya jauh2 hari sudah mikirin zonasi,ada RT 2 zonase di SMUN tapi tak Trimo juga anaknya di sklh tsbt.cilako tahun ini kecewa masyarakat Krn zonase .

Dumai kota tdk punya peluang masuk SMA negeri.”

@Tito Perjuangan : “Bisa Aja Wako Buat Kebijakan Misalnya ...Mengacu Dulu Kekecamatan Induk” 

@Edi Taufik Acil : “Akibat zonasi banyak warga yg pindah kk demi anak mereka sesuai zonasi..

Jgn jadikan dunia pendidikan menjadi petaka pada generasi bangsa.”

@Zulfan Zulferi : “Udah Bagus sistem reguler sprt tahun kmrn dah..Orang tua bisa mantau lewat link dgn nilai tertinggi dan darimanapun asal tempat tinggalnyo bisa diterima sekolah yg diinginkan klu nilainyo tinggi..... 
Ni ntah apo2 lah dirubah2, bukan tambah senang, malah tambah ajab dan kacau..”

@Franki Aritonang : “Zonasi apa-apalah..., aturannya sudah bagus, lah pelaksanaannya amburadul krn aturan pusat ini blm tentu sesuai utk daerah krn pusat blm tentu tau kondisi sebebarnya letak dan keberadaan sekolah2. Jadi daerah dalam pelaksanaannya juga hrs ada kebijakan khususnya penyesuaian kondisi , krn seperti Kota Dumai ada kecamatan yg blm ada. SMP atau SMA Negeri.

Untuk itu PEMKO Dumai terutama Pak Wali juga hrs secara bijak dalam mengeluarkan aturan pelaksana ( PERWAKO)... sekolah2 ( Ka. Sekolah ) dalam melaksanakan juga hendaknya fleksibel.... yo ndak ?”

@Faisal Ardyan : “Payah nak cakap.. Bebulu hati lihat anak2 yg pintar tp tak bisa di terima gegara zona ni ha ….“

@Darmawan N Nurtina Darmawan : “Mendiknas nampak nya harus dn memang harus mengevaluasi sistim zonasi ini....”

@Johan Firdaus : “Tepakso kcapil numpang kk yg umahnya sebelah tembok sekolah “

@Roni Dumai : “Jalan keluarnya harus dibangun jugo sekolah2 negeri disomasi Dumai kota...sekolah SMU negeri tak Ado yg berada dlm zona Dumai kota..tolong pemko dan dinas terkait diperhatikan betul”

@Laksamana Beni : “Yg sedapnyo Tinggal di daerah Teluk Binjai......Semua SMP Pavorit dan SMA Pavorit di Kelurahan ne lah Sedaro.......wk wk wk wk...Dumai Timur Mamacik!! “

@Delyuzar Syamsi : “Semua sistem ada kelebihan dan kekurangan. Prinsipnya pemerintah harus menerapkan sistem yang menguntungkan segenap lapisan masyarakat yang mengakomodasi daya tampung dan kualitas pendidikan....

Peningkatan mutu pendidik dan pendistribusian kualitas yang standar. Zonasi untuk memudahkan transportasi, namun setiap sekolah diupayakan memenuhi standar kualitas. Semoga ada solusi..”

@Antoni Pujakesuma : “Ada yg aneh waktu ke kantor lurah!anaknya mau masuk sekolah , orang tuanya minta surat miskin.katanya biar mudah di terima.ada apakah gerangan?...”

@Jarkesuper sekali ... kasian adek2 kita di kecamatan dumai kota... yg ada sma hanya swasta...”

@Asnah Erla : “Nak k swasta duit tak ado,,nasib km yg tak punyo”

@Syarifuddin : “Yg semacam ini tdk seharus nya berlaku....sistem ini harus dirubah dan harus dilawan..”

@Sultan Al Ikhwan : “Permen itu adalah cambuk bagi pemerintah daerah untuk memperbanyak sekolah negeri di setiap Kecamatan loh. 

Muaranya apa? Mulailah memperbesar APBD untuk sektor pendidikan, semestinya kan 20 Persen dari total anggaran, tapi selama ini kan masih banyak daerah yang menimalkannya. 

Daerah mesti fokus meningkatkan kualitas SDM nya seiring dengan semangat revolusi mental yang di gagas pemerintah, dengan maksimalnya pagu anggaran pendidikan maka Kemerdekaan di bidang education itu akan tercapai...!!!”

Ketika dikonfirmasi Anggota DPRD Kota Dumai, H. Johannes MP Tetelepta, SH, MM bahwa itu konsekwensi dari 'latahnya' Pemerintah Daerah (Pemko Dumai,red) terkait Permendikbud No.51 itu bukan serta merta harus dilakukan.

"Semua kembali kepada kebijaksanaan daerah seharusnya, apakah distribusi para guru guru yang berkemampuan, pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana sudah merata disetiap sekolah sekolah," beber Anggota DPRD Kota Dumai, yang akrab disapa Achi, Selasa (09/07).

Achi juga menambahkan bahwa jika semua sudah terpenuhi, maka baru dapat dilaksanakan zonasi dan harus berimbang pelaksanaannya antara kesiapan dilapangan dengan regulasi. "Jangan terburu buru menindaklanjuti Permen tersebut, tujuan zonasi tersebut sangat baik. Tapi jika belum ditunjang dengan kesiapan yang matang disetiap zona, maka mudharot dan kacau balau yang datang" ungkapnya. (red)