PELALAWAN(POROSRIAU.COM) - Ketidakdispilinan kerja para pegawai dilingkungan Pemerintah kabupaten (Pemkab) Pelalawan, telah membuat Bupati Pelalawan HM Harris menjadi gerah. Pasalnya, sebagai abdi negara, para pegawai dilingkungan Pemkab Pelalawanb baik ASN maupun pegawai honorer, harus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Untuk itu, guna meningkatkan tingkat kedisiplinan para pegawai, maka seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Pelalawan harus memberlakukan absensi dengan menggunakan fingerprint.

" Dengan kondisi masih rendahnya kedisiplinan para pegawai ini, maka saya menegaskan agar seluruh OPD dilingkungan Pemkab Pelalawan harus menerapkan absensi dengan menggunakan fingerprint. Sedangkan fingerprint ini juga dapat mengantisipasi terjadinya manipulasi tingkat kehadiran (absen) para pegawai. Sedangkan hal ini dilakukan setelah saya melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan beberapa hari yang lalu. Dimana masih banyak ditemukan laporan absensi yang ditanda tangani para pegawai baik ASN maupun pegawai honorer lain, namun pegawau tersebut tidak hadir. Dan pemberlakukan absensi fingerprint ini tidak hanya berlaku bagi lingkungan Sekwan saja, namun untuk seluruh OPD yang ada," ujar Bupati Pelalawan HM Harris, Senin (10/7) di Pangkalankerinci.

Lanjut Harris, dirinya menekankan agar kejadian ini jangan sampai terulang kembali. Untuk itu, maka dirinya kembali agar BKP2D dapat memproses ASN maupun pegawai Honorer yang berani memanipulasi kehadirannya. Selain absensi, dirinya juga meminta kepada seluruh pegawai dan staf agas memperhatikan aturan dalam berpakaian.

" Jadi, selain absensi melalui fingerprint, masalah busana juga demikian, dimana setiap Jumat para pegawai wajib menggunakan busana pakaian melayu, bukan pakaian batik atau pakaian biasa. Serta label nama (ID Card) para pegawai juga harus digunakan sehingga masyarakat dapat mengetahui identitas para pegawai yang tidak memberikan pelayanan yang baik," sebutnya.

Untuk itu, sambung Bupati Pelalawan dua periode ini, dirinya kembali mengingatkan agar seluruh aparatur Pemerintahan mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten, dapat meningkatkan etos kerja dengan meningkatkan kedisiplinan dan kualitas sumber daya aparatur.

" Dengan demikian, maka pembangunan yang sedang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan Pemkab Pelalawan, akan mendapatkan hasil yang maksimal demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan di Negeri Bono ini. Untuk itu, saya mengajak kembali menekankan agar seluruh aparatur Pemerintahan dikabupaten Pelalawan dapat terus meningkatkan kinerja serta kedisiplinan. Karena, sanksi tegas tentunya akan diberikan pada pegawai yang tidak disiplin sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Disiplin Pegawai," pungkasnya. (*/MC Riau/Iin)