POROSRIAU.com - DPRD Rohul yang tergabung dalam Balekda atau BP2D melakukan konsultasi kepada Dosen UNRI Hukum Tata Negara Masasai Indra dalam menjalankan Ranperda Inisiatif, acara diselenggarakan di Hotel Grand Zuri, Rabu (10/8/2016).

Harisman Ketua Balekda/BP2D mengatakan dalam pengusulan empat perda inisiatif, di Rohul selama ini belum pernah melakukan perda inisiatif dan karena ini merupakan hal yang baru.

"Terkait perda inisiatif maka di acara ini kami melakukan konsultasi kepada narasumber yang kita undang pak Masasai Indra untuk mengetahui langkah dan proses yang harus kami lakukan," tuturnya.

Pemerintah pusat sekarang sudah membatalkan 3000 perda yang dibatalkan termasuk di Rohul adat empat perda yang termasuk dibatalkan. "Kami di Rohul membuat suatu

langkah agar tidak mealakukan kesalahan dalam melaksanakan Perda Inisiatif ini. Dari hasil sosialisasi tadi sangat luar biasa banyak ilmu dan pemahaman yang didapat dan banyak tahapan yang harus dilalui terkait perda inisiatif, namun kami tetap mengikuti aturan yang ada," ujar Harisman Ketua Balekda/BP2D DPRD Rohul.

Dalam acara sosialisasi yang dilakukan tadi terkait Rohul ada empat Ranperda Inisiatif, yaitu Ranperda Zakat, Ketenagakerjaan Lokal, Cukai Rokok dan Ranperda Usaha Mikro kecil dan menengah.

"Keempat Ranperda ini sangat membantu masyarakat, Seperti Ranperda Pekerjaan Lokal, banyak perusahaan yang masuk ke Rohul jadi bisa ketenagakerja lokal yang dikerjakan sehingga angka pengangguran berkurang. Bukan justru ketenagakerjaan luar yang harus kita ambil," Tambah Harisman.

Dalam Balekda ini merupakan gabungan fraksi yang ada di DPRD Rohul yang berjumlah sebelas orang yang menghadirkan narasumber dari Dosen Fakultas UNRI Hukum Tata Negara  Masasai Indra. (rgc)