SIAK (POROSRIAU.COM) - Untuk membahas masalah pendapatan Parkir, pihak kecamatan Bungaraya gelar Rapat Koordinasi bersama Dinas Perhubungan (Dishub) kabupaten Siak Selasa (27/12/2016) di Aula Kantor kecamatan Bungaraya. Hadir dalam acara itu, Camat Bungaraya Dicky Sofyan, Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Darat Tekad Perbatas Setia Dewa yang didampingi 3 anggotanya Junaidi,Andriansyah,Rizky, seluruh Penghulu se kecamatan Bungaraya dan Ormas Pemuda Pancasila kecamatan Bungaraya. Tentunya, dengan adanya Rakor tersebut, semua penghulu yang hadir merasa terkejut dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Restribusi Parkir. Pasalnya, hal tersebut belum disosialisaikan terlebih dahulu di kecamatan Bungaraya.

Dalam kesempatan itu, Kabid Perhubungan Darat Tekad Perbatas menjelaskan, untuk penguasaan parkir yang dilimpahkan kepada pihak ketiga hanya di areal jalan lintas saja.

"Yang kita limpahkan kepada pihak ketiga (Pemuda Pancasila) arealnya yang berada di tepi jalan Raya. Sedangkan, untuk parkiran yang ada di dalam, seperti pasar Pagi Jayapura itu dikelola oleh kampung," terang Tekad.

Tekad juga mengatakan, besaran setoran pihak ketiga berdasarkan dari hasil audit mereka di lapangan. Dan dijelaskan juga, sistim yang dipakai dalam ikatan kerjasama dengan pihak ketiga merupakan kontrak tetap.

"Kalau untuk besaran yang kita ambil dari pihak ketiga, kita sesuaikan dari jumlah lokasi yang ada di wilayah masing-masing. Untuk itu, kita sebelum menentukan besaran jumlah setorannya kita tinjau dahulu berapa jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang ada di lahan parkir tersebut," tambahnya.

Sementara itu Sugeng, Penghulu kampung Jayapura mengatakan, kalau masalah penerapan Perda Restribusi parkir yang ada di wilayahnya perlu dibicarakan terlebih dahulu. Menurutnya, di pasar pagi Jayapura sudah ditangani Linmas dan Kepemudaan yang ada di kampung nya. Dan dikatakan juga, apabila Perda tersebut diterapkan, maka tidak menutup kemungkinan sumber PADes kampung tersebut berkurang.

"Sebelum munculnya Perda yang mengatur tentang Restribusi Parkir, untuk di pasar pagi Jayapura sudah ditangani oleh Linmas dan Kepemudaan yang ada di sana. Dan hasil dari parkir tersebut merupakan salah satu Pendapatan Asli Desa (PADes) Jayapura. Kalau memang harus sesuai dengan apa yang diatur dalam Perda sekarang ini, terus PADes kita otomatis berkurang dong," ungkap Sugeng.

Lain halnya yang disampaikan Pujianto, Penghulu Kampung Langsat Permai, Pujianto mengatakan, selama ini pelaksanaan Parkir yang ada masih termasuk Pungli (Pungutan Liar). Menurut Pujianto, kegiatan parkir yang ada selama ini tidak menggunakan karcis.

"Menurut saya, tempat parkir yang ada baik di kabupaten atau di kecamatan bisa dibilang Pungli. Kenapa saya bilang seperti itu, karena selama ini saya belum pernah ketika memarkirkan kendaraan saya, tidak pernah diberikan kartu tanda parkir kendaraan atau Karcis," kata Pujianto.

Di lain pihak, Dicky Sofyan Camat Bungaraya mengharapkan, agar dalam pengambilan alih lahan parkir dari pihak ketiga (Pemuda Pancasila) dengan pemegang sebelumnya, hendaklah dibicarakan dengan kepala dingin agar tidak timbul hal-hal yang tak diinginkan.

"Saya selaku pemerintah kecamatan berharap, agar dalam pengalihan penanganan parkir nanti, pihak ketiga penyelesaiannya dengan kepala dingin dan tanpa kekerasan. Ya, kita bicarakan dengan baiklah kepada mereka yang sudah mengatur tempat parkir selama ini, sekali lagi saya tekankan jangan sampai terjadi keributan dalam penyampaiannya," harap Camat. (Koko)