BENGKALIS (POROSRIAU.com)- Pembangunan gedung daerah Kabupaten Bengkalis yang terletak di jalan Ahmad Yani kota Bengkalis telah menelan biaya Rp 49 M hingga kini masih belum rampung.  Sementara sejumlah bangunan mulai mengalami kerusakan parah. Bahkan pihak Dinas Pekerjaan Umum terkesan enggan melanjutkan pembangunan karen kondisi keuangan yang disiapkan tahun ini hanya Rp 3 M.

Dari pantaun dilapangan kerusakan gedung daerah terjadi pada bahagian dalam dan luar gedung, dimana dinding retak-retak, cat mengelupas serta platfon sudah ada yang tanggal.  Gedung yang sempat menjadi perhatian publik ini diduga kuat ada kejanggalan dalam proses pembangunannya. Sayangnya aparat penegak hukum di kabupaten Bengkalis terkesan tutup mata. Padahal proyek ini sudah menelan dana APBD Bengkalis Rp 49 milyar. Sementara kualitasnya sangat buruk dan tak siap-siap sampai sekarang. 
 

Warga Bengkalis Harin bin Atan saat ditemui sangat menyayangkan kondisi Gedung Dearah yang menjadi kebangaan masyarakat terubuk ini belum juga rampung dan kini sudah mulai rusak disana-sini “ Biaya pembangunannya sangat besar tapi pembangunannya tak juge siap, sekaranag malah rusak “ keluhnya

Senada dengan itu, Irwansyah warga Bengkjalis lainnya, meminta pekerjaan gedung yang terbengkalai dan diduga ada kesalahan dalam pelaksanaannya itu segera diusut oleh pihak berwajib. Jangan  biarkan gedung dengan biaya besar itu terbengkalai terus. “ saya berharap seharusnya lembaga vertical sudah mengusut dan menyelidiki proyek itu, karena terus disorot masyarakat, DPRD bahkan diekspose di media massa berulang kali.” Harapnya.

Mantan anggota DPRD Bengkalis 2004-2009 ini kembali mendesak penegak hukum untuk mengusut proyek gedung daerah yang sudah lima tahun tak selesai dikerjakan tersebut. Pihak kejaksaan atau kepolisian dimintanya untuk memproses pekerjaan gedung daerah itu secara hukum, karena diyakini ada kesalahan dalam pelaksanaannya. 

"Harapan kita, KPA, PPTK dan rekanan proyek yang fenomenal itu diperiksa. Kalau memang ada kesalahan dan merugikan keuangan Negara tentu harus diproses secara hukum, pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya,'harap Irwansyah. (boc/red)