DUMAI (POROSRIAU.COM) - BUMD (Badan Usaha Milik Negara) PT Pembangunan Dumai kembali melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of Understanding (MoU) yang sudah berakhir tahun lalu dalam masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara bersama Kejaksaab Negeri Dumai di Media Centre Jalan Putri Tujuh Dumai pada Selasa (8/11).

Kegiatan ini dihadiri oleh Said Mustafa (Sekda Kota Dumai), Almon (Kasi Intel Kejari Kota Dumai), Kompol Ferly Rosa Putra (Wakapolres Dumai), Kapten Czi Eri Susanto (Pasi Intel Kodim Dumai), MC Sarmento (Kasi PLI KPP BC Dumai), Dewan Direksi BUMD, Perwakilan Lanal Dumai, Perwakilan Pelindo Dumai, Perwakilan KSOP Dumai dan Perwakilan BPJS Kesehatan Dumai.

Penandatangan MoU ini adalah bentuk kerjasama antara BUMD dan Kejaksaan Negeri Dumai sebagai penasehat hukum negara.

Direktur BUMD-PT Pembangunan Dumai, Bonnedi Boiman menyebutkan bahwa kegiatan yang sedag dilaksanakan ini merupakan lanjutan MoU yang sudah berakhir empat tahun lalu.

Kini BUMD memiliki sejumlah unit usaha dengan penyertaan modal dari APBD Dumai sebesar Rp 24 Miliar.

Maka dari itu pihak BUMD memandang perlunya melanjutkan kembali kerjasama tersebut guna dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan legalitas dan hukum agar tidak terjadi pelanggaran.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Dumai, Said Mustafa berharap pihak Kejari Dumai bisa mendampingi BUMD sebagai pengacara negara dan berharap agar kinerja BUMD-PT Pembangunan Dumai taat administrasi.

"Ini guna menghindari hal yang tidak diinginkan. Apalagi luar biasa kontrol terhadap kinerja BUMD. Kita tidak ingin ada yang tersandung masalah nantinya," paparnya.(noer)