DUMAI, POROSRIAU.COM - Aliansi Rakyat Untuk Keadilan (ARUK) segera menyiapkan surat permintaan hearing ke DPRD Dumai terkait dugaan pencemaran lingkungan dan bencana ekologi akibat aktivitas di Kawasan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I Dumai. Permintaan hearing merupakan tindaklanjut dari aksi demonstrasi yang dilakukan ARUK pada, Rabu (22/10/25) kemarin di Gate Pelindo Dumai. 

KOORDONATOR ARUK, Riski Kurniawan, ST, MIP meminta secara tegas lembaga wakil rakyat agar memiliki kepekaan terhadap isu-isu lingkungan yang mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat Dumai. Termasuk terhadap dugaan pencemaran lingkungan dan bencana ekologis yang terjadi di Kawasan Pelindo Dumai. 

" Kawan-kawan di dewan kita minta lebih peduli. Kita segera memasukkan surat permintaan hearing dan mohon diagendakan secepatnya. Kami berharap DPRD Dumai tidak tinggal diam terhadap dugaan pencemaran lingkungan dan bencana ekologi yang terjadi di Kawasan Pelindo Dumai," ujar Riski Kurniawan kepada media, Kamis (23/10/25) tadi sore. 

Lebih lanjut disampaikan Riski Kurniawan, GM Pelindo Dumai dinilai terlalu banyak beretorika dalam menyikapi tuntutan aksi yang disampaikan massa ARUK pada aksi demonstrasi di Gate Pelindo kemarin. 

" Mohon saat hearing nanti DPRD Dumai bisa menghadirkan Direksi Pelindo di Medan, GM Pelindo Dumai, Kepala KSOP Dumai, Gakkum DLH Riau, Dinas LH Dumai dan pihak terkait lainnya. Ini menyangkut nasib ribuan masyarakat yang terancam kesehatannya akibat dugaan pencemaran lingkungan di kawasan Pelindo," papar Riski Kurniawan, ST, MIP. 

Aksi demonstrasi yang digelar massa Aliansi Rakyat Untuk Keadilan (ARUK) di Gate PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I Dumai, Rabu (22/10/25) berakhir tanpa ada keputusan.  

GM Pelindo Dumai, Jonathan Ginting yang sudah sempat menemui massa ditinggalkan begitu saja. Pasalnya penjelasan yang disampaikan dianggap sebatas retorika dan tidak menjawab substansi dari poin tuntutan. 

Dalam orasi yang disampaikan para orator, mereka menuntut GM Pelindo Dumai agar menghentikan seluruh kegiatan yang berdampak terhadap pencemaran lingkungan. Pelindo juga diminta bertanggungjawab terhadap banjir yang makin parah di Dumai akibat pengalihfungsian 5 anak sungai di Kawasan Pelindo. 

" Lebih baik GM Pelindo angkat kaki jika kepemimpinan dan kebijakannya tidak mampu melindungi masyarakat Dumai. Kita minta aparat penegak hukum memberikan perhatian serius terkait dugaan tindak pidana lingkungan yang terjadi di Kawasan Pelindo Dumai," tegas Ahmad Maritulius, salah seorang tokoh pejuang pemekaran Kota Dumai. 

Adapun 5 Tuntutan ARUK yang disampaikan saat aksi demonstrasi adalah: 

1. Mendesak Presiden RI Prabowo Subianto Melalui Gakkum Kementerian LH dan Gakkum DLH Riau Melakukan Audit dan Investigasi Menyeluruh Terhadap Kegiatan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I Dumai. 

2. Mendesak Kapolri dan Kejaksaan Agung RI Melalui Aparat Kepolisian Maupun Kejaksaan di Riau Melakukan Penyelidikan dan Mengusut Tuntas Dugaan Tindak Pidana Lingkungan dan Bencana Ekologis di Kawasan Pelindo Dumai. 

3. Mendesak Kementerian BUMN Melakukan Pembenahan Managemen Pelindo Dumai dan Memastikan Seluruh Kegiatan Mengacu Standar K3 untuk Keselamatan Pekerja dan Masyarakat di Sekitar Daerah Operasional. 

4. Mendesak Walikota Dumai H Paisal Bersama DPRD Dumai Menindaklanjuti Kasus Dugaan Pencemaran Lingkungan dan Makin Parahnya Banjir Akibat Penutupan 5 Anak Sungai di Kawasan Pelindo Dumai. 

5. Mendesak Pelindo Dumai Memberikan Kompensasi Terhadap Masyarakat Terdampak Pencemaran Lingkungan Dalam Bentuk Jaminan Kesehatan, Penyediaan Air Bersih Gratis Melalui PDAM, Bantuan Sembako dan Peluang Kerja di Pelindo. (*)