DUMAI,POROSRIAU.COM- Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Dumai, dr Syaiful, MKM mendampingi Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal, S.STP, M.Si  menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau , Jumat (06/11/26) di Ruang Melati, Gubernuran, Pekanbaru.

Monitoring dan Evaluasi MBG yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Dr H Syahrial Abdi itu mencatat sejumlah poin penting dalam rangka percepatan MBG dari seluruh kabupaten/kota di Riau.

Diantaranya Dinas Kesehatan di setiap kabupaten/kota diminta mengawal ketat penerbitan SLHS sebagai syarat mutlak dan wajib bagi seluruh unit pelayanan makan bergizi.

Dalam rapat tersebut juga mengemuka penunjukkan Kota Pekanbaru sebagai pilot project (proyek percontohan) untuk pelaksanaan MBG Prasmanan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Sementara Sekdako Dumai, Fahmi Rizal saat rapat mengutarakan beberapa poin serta rekomendasi yang diharapkan bisa memperkuat tata kelola dari pelaksanaan MBG.

1. Pemko Dumai terus mendukung program pemerataan MBG di seluruh Kelurahan melalui pelaksanaan monitoring dan juga peningkatan komunikasi bersama SPPG yang beroperasi di Kota Dumai.

2. Dalam mewujudkan tata kelola yang baik, Pemko Dumai melalui Dinkes dan Disdikbud juga memberikan dukungan melalui pengawasan baik secara kualitas, kuantitas, maupun persebaran penyaluran MBG ke setiap sekolah.

3. Pemko Dumai memetakan masih ada kebutuhan sekitar 4 dapur untuk wilayah perbatasan yang terletak di Kelurahan Batu Teritip, Kecamatan Sungai Sembilan.

4. Pemko Dumai menyarankan kepada KPPG Riau agar setiap Yayasan SPPG yang membayarkan pajak melalaui coretax bisa menggunakan kode sesuai Kabupaten/Kota nya masing-masing, sebagai bagian dari penghitungan pajak PPh21 yang masuk ke KPP setempat dan akan dikembalikan sebagai DBH.

Pada sisi lain, Kadiskes Dumai, dr Syaiful, MKM menilai diperlukan koordinasi dan kerja sama lintas sektor untuk menyatukan data sasaran antara Dinkes dan pihak SPPG.

Sinkronisasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerima manfaat, cakupan intervensi, serta kebutuhan gizi masyarakat di setiap wilayah.

" Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan adanya pencocokan dan sinkronisasi data ke depan. Agar strategi penurunan stunting yang kita jalankan dapat tepat sasaran dan memberikan hasil yang optimal," harapnya.(inf)