DUMAI, POROSRIAU.COM - Maraknya aksi monopoli proyek lelang di lingkungan Pemerintah Kota Dumai tanpa bisa sentuh aparat penegak hukum. Membuat para kontraktor menengah kebawah apatis terhadap penegakan hukum.

Selain, terindikasi melanggar undang undang anti monopoli, juga terbukti selama ini proses lelang syarat dengan unsur KKN. Wajar tiap lelang proyek kontraktor yang mengerjakannya orang yang sama.

Ketua LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia, Fernandes Felix Panggabean, saat dihubungi, menyayangkan lemahnya kinerja aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan menjalankan fungsinya.

Pihaknya meminta dan mendesak aparat kepolisian dan kejaksaan negeri Dumai, bertindak cepat memproses  sejumlah kontraktor yang terindikasi melakukan praktek monopoli proyek dilingkungan Pemerintah Kota Dumai.  

"Mereka mengatur dan merekayasa proyek lelang secara telanjang tanpa rasa takut, seolah kebal hukum," ujar Felix.

Selain merugikan keuangan negara, praktek monopoli tersebut menghilangkan kesempatan bagi kontraktor menengah kebawah untuk mendapatkan pekerjaan.

"Tipa tahun , hanya kelompok mereka saja yang menguasai proyek lelang dengan nilai diatas satu miliar. Sementara, kontraktor menengah kebawah hanya bisa gigit jari, dimana rasa keadilan nya " papar Felix

Untuk itu, Felix menegaskan, jika penegak hukum atas monopoli proyek ini tidak mendapatkan atensi aparat hukum, pihaknya akan membuat laporan ke Kejaksaan Agung RI maupun Mabes Polri. " Bila perlu kita laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi," tegasnya. (saf)