DUMAI, POROSRIAU.COM - Gabungan pegiat anti korupsi kota Dumai sepakat melayangkan surat ke Kejati Riau. Diantaranya, Bidik Tipikor RI, Lembaga Independent Bongkar Korupsi dan Lembaga Transparansi Anggaran Daerah menyurati Kejaksaan Tinggi Riau.

Hal itu, berkaitan maraknya aksi monopoli  proyek lelang diduga kuat dilakukan kelompok kontraktor yang dekat dengan penguasa. "Di kalangan kontraktor Pemerintah kota dikenal dengan panitia bayangan," ungkap Mansyur Ketua Bidik Tipikor RI, Jumat (27/6/2025).

Sementara, Mulyadi Guntung, Ketua Lembaga Bongkar Korupsi Kota Dumai, menjelaskan, jika pihaknya mendapat keluhan dari beberapa kontraktor, yang menyebut jika sulitnya mendapatkan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai. Karena, setiap tahun hanya kontraktor yang dekat penguasa saja yang mendapatkan pekerjaan. "Perusahaan Kami ini bayar pajak tiap tahun tapi sulit dapat proyek, yang dapat orangnya itu itu saja," ungkap Mulyadi menceritakan keluhan kontraktor.

Direktur executif Lembaga Tranparansi Anggaran Daerah, Fatahuddin SH, menyatakan, banyaknya keluhan dan laporan atas dugaan maraknya praktek monopoli proyek dilingkungan Pemerintah Kota Dumai salah satu sebab gabungan anti korupsi kota Dumai melayangkan surat ke Kejati Riau dengan tembusan Kejari Dumai. "Kita harap Kejati Riau merespon surat yang kami layangkan," harap Fatahuddin.

Selain itu, pihaknya juga menyertakan beberapa bukti yang diperlukan, "Bukti bukti telah kita lengkapi termasuk testimoni dari beberapa saksi," jelasnya. (saf)