DUMAI, POROSRIAU.COM – Penggiat anti korupsi mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Dumai, Senin (30-06-2025) dengan tujuan melaporkan sejumlah kontraktor dengan inisial NS, ID, JA, DW, KK yang disebut-sebut sebagai orang dekat Wali Kota Dumai, Paisal, SKM. Sejumlah nama itu disebut-sebut sebagai pihak yang terindikasi melakukan praktik kolusi untuk menguasai hampir keseluruhan paket tender di APBD Kota Dumai.

Penggiat Anti korupsi Kota Dumai, Fatahudin didampingi Ketua Bidik Tipikor RI Kota Dumai, Mansyur, menegaskan, praktik tidak sehat itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aroma kolusi, imbuhnya, begitu pekat tercium mengiringi praktik monopoli dalam hal penguasaan proyek-proyek besar tersebut.

“Cara -cara kotor seperti ini tidak bisa kita dibiarkan berlanjut. Proses lelang tender diduga hanya formalitas saja. Kita laporkan, agar keserakahan ini dapat dihentikan dengan peran aparat hukum. Kita sangat mengapresiasi aksi Komisi Pemberantasan Korupsi baru-baru ini,yang telah melakukan operasi senyap di Sumatra Utara.Satgas KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan di Kabupaten Mandailing Natal dan sejumlah tempat lainnya di Sumut. OTT itu terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan Jalan di PUPR dan proyek reservasi jalan PJN wilayah 1 Sumut. KPK menyita uang tunai senilai Rp231 juta yang diduga bagian dari komitmen fee proyek. Studi kasus ini sebaiknya diikuti oleh pihak Kejaksaan Negeri Dumai,” kata Fatahudin

“Pola-polanya lebih kurang sama. Tidak hanya pejabat, KPK juga menahan dua pihak swasta, yaitu Dirut PT Dalihan Natolu Grup M. Akhirun Efendi Siregar dan kontraktor M. Rayhan Dulasmi Pilang. Persekongkolan penguasaan proyek-proyek besar di Kota Dumai terindikasi lebih rapi. Bedanya hanya soal nasib saja. Kebetulan nasib sial sedang menimpa pejabat dan kontraktor di Sumut,” kata Mansyur menimpali.

Lebih lanjut, Fatahudin menjelaskan, pihaknya masih melakukan konsultasi dengan Pidsus Kejari Dumai terkait penyempurnaan laporan. Sejumlah bukti, sebut Fatahudin, sudah dikumpulkan pihaknya. “Proses penyempurnaan laporan. Oleh karenanya, kita konsultasikan ke pihak kejaksaan. Minggu depan kita akan datang Kembali berkunjung ke bagian Pidsus untuk proses lanjutan,”ujar Fatahudin.

Sebelumnya,terkait praktik monopoli  proyek lelang itu sangat merugikan pihak kontraktor lainnya. Sebagaimana disampaikan Mulyadi Guntung, Ketua Lembaga Bongkar Korupsi Kota Dumai, pihaknya mendapat keluhan dari beberapa kontraktor, yang menyebut jika sulitnya mendapatkan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai. Karena, setiap tahun hanya kontraktor yang dekat penguasa saja yang mendapatkan pekerjaan. "Perusahaan Kami ini bayar pajak tiap tahun tapi sulit dapat proyek, yang dapat orangnya itu itu saja," ungkap Mulyadi menceritakan keluhan kontraktor.
Dilain pihak, Kepala Kejari (Kajari) Dumai, Pri Wijeksono, S.H.,M.H., melalui Dwi Joko Prabowo,S.H., Kasubsi Penyidikan Kejari Dumai, menjawab pertanyaan porosriau.com dengan tegas terkait aksi aparat hukum menyikapi persoalan itu dengan tindakan OTT terhadap pelaku.

“Jika ada ada bukti kongkret bisa dilakukan OTT,”tegas Prabowo. (rul/saf)