DUMAI,POROSRIAU.COM- Kejaksaan Tinggi (Kejati) melimpahkan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan 2 paket pengadaan pekerjaan belanja modal alat kedokteran bedah MOT (Modular Operating Theatre) tahun anggaran 2024 pada Dinas Kesehatan Kota Dumai ke Kejaksaan negeri (Kejari) Dumai. Pasca dilimpahkan tertanggal 18 September 2025, Kejari Dumai telah melakukan pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

Kasus ini bergulir setelah Ketua DPW LSM Mitra Riau, Martinus Zebua melaporkan secara resmi  ke Kejati Riau dengan Nomor :011/Lap.Mitra-DPWRiau/VII/2025. Dua paket pengadaan pekerjaan belanja modal alat kedokteran bedah MOT senilai Rp. 9.796.500.000,00.

“Prosesnya lagi berjalan bang. Proses pul data dan pul baket. Lagi buat laporan untuk dilaporkan ke Kejati,” terang Kasi Intel Kejari Dumai, Carles Aprianto, S.H.,M.H., menjawab konfirmasi porosriau.com, Senin (06-10-2025).

Dugaan Mark Up

Nilai dua paket pengadaan pekerjaan belanja modal alat kedokteran bedah MOT tahun anggaran 2024 pada Dinas Kesehatan Kota Dumai tersebut cukup fantastis. Dugaan mark up pun tak bisa dihindari. Dr, salah seorang narasumber yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia kesehatan sangat terkejut mendengar saat disebut angkanya Rp 9,7 Milyar.

Dr menyebutkan, untuk satu paket MOT produk German hanya kisaran diangka Rp. 3 Milyar,”Luarbiasa nilainya. Berlpat ganda keuntungannya. Bayangkan saja, untuk produk german saja untuk satu paket nilainya di kisaran Rp 3 Milyar. Bayangkan jika yang dibelikan itu produk Cina,” ujarnya

Untuk itu, pihaknya mendukung Kejari memproses tuntas kasus tersebut. Perlu di cek juga, imbuhnya, produknya darimana. Informasi diperoleh, barang itu produk Cina.

Kongkalingkong Fee Proyek

Ketua DPW LSM Monitoring Independen Transparansi Anggaran (Mitra) Prov Riau, Martinus Zebua, SH, mengaku “dalam waktu dekat bos PT. Hematech Nusantara bernama Hanif Ahdi Fiddini, akan dipanggil untuk menjelaskan kasus fee yang nilainya 50 persen dari nilai kontrak belanja alkes RSUD Dumai”, sebagaimana dikutip dari OkeLine.com yang terbit Minggu (07-09-2025),

“Pihak Kejati sudah menelpon saya memberitahukan perkembangan dua laporan LSM Mitra Riau dan telah selesai di telaah. Maka saya selaku pelapor akan dipanggil kembali untuk menyerahkan bukti - lengkap pembagian fee yang kita temukan mengalir ke sejumlah pihak pejabat Riau. Dan setelah itu Kejati Riau dalam waktu dekat akan membuat undangan (panggilan) kepada para terlapor,” kata Ketua LSM Mitra Riau, Martin Zebua, SH, Minggu (7/9/25).

Ketika ditanya apakah terlapor atau pihak yang dilaporkan termasuk orang yang mengaku Kader PDIP Riau, yang sebelumnya juga terciduk oleh beberapa rekan Hanif menerima aliran dana itu akan dipanggil?.

Martin Zebua menjawab, “yang pasti yang akan dipanggil lebih awal beliau (Pramono) sebab awal kasus ini terungkap dari peran beliau yang mengaku bisa memenjarakan dan mencopot jabatan Direktur RSUD Dumai, drg Ridhonaldi kepada Hanif,” kata Martin.

“Sehingga dugaan manipulasi anggaran pembelian alat kesehatan dengan fee sebesar Rp. 7 miliar dari nilai proyek Rp. 14 Miliar terbongkar,” ulas Martin.

Pramono sendiri disebutkan sebagai mediator pengamanan uang hasil bagi - bagi fee pembelian alkes RSUD Dumai (pemufakatan jahat anggaran pengadaan alat kesehatan).

“Pramono itu membawa nama Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tito Karnavian untuk meyakinkan Hanif yang sedang dikejar Ridho karena memberikan fee proyek dengan cek kosong senilai 7 miliar,” kata Martin Zebua, SH, Sabtu (23/8/25).

Kata Martin “langkah - langkah yang ditempuh Pramono adalah membujuk yaitu dengan minta bantu melalui Mendagri Tito Karnavian atau orang - orang Tito di Mendagri dan melalui partai  pendukung Faisal walikota Dumai untuk menonjobkan Ridho,” demikian yang dilaporkan kepada Martin oleh Amma yang merupakan teman Bos PT. Hematech Nusantara bernama Hanif Ahdi Fiddini.

Dikonfirmasi terkait dugaan bagi - bagi uang manipulasi proyek pengadaan alat bedah (alkes) dengan fee sampai Rp. 7 miliar untuk Direktur RSUD Dumai, drg Ridhonaldi, tak menjawab bahkan selalu berganti - ganti nomor telepon.

Sementara Pramono sebagai cukong mediator menyelesaikan kasus kongkalingkong fee proyek alkes diduga fiktif itu tak pernah berani menjawab?.

Walikota Dumai Paisal sendiri dikonfirmasi malah memblokir Hp redaksi, bahkan anehnya lagi Bos PT. Hematech Nusantara bernama Hanif Ahdi Fiddini dikonfirmasi juga memblokir dua pesan WhatsApp redaksi. (rul)