DUMAI,POROSRIAU.COM- Walikota Dumai, Paisal SKM, MARS, benar-benar meradang dipicu ulah kebijakan sepihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Dumai yang tiba-tiba menerbitkan surat edaran (SE) baru terkait operasional pelabuhan. SE ini dinilai menimbulkan polemik dan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Sungai Sembilan. Hadir ditengah Aliansi Aksi Koperasi TKBM Riau yang menggelar aksi unjuk rasa di Simpang TPI Dumai, Selasa pagi (02-06-2026), Walikota Paisal kemudian diberikan kesempatan tampil dipanggung orasi.Tanpa tedeng aling-aling langsung tampil bak singa podium. Dengan suara lantang penuh amarah mengungkapkan kekecewaanya pada KSOP Dumai yang dinilai membuat rusuh Dumai.

Dengan nada tinggi, Paisal mengatakan bahwa kewenangannya sebagai Walikota Dumai telah dikangkangi oleh KSOP Dumai. KSOP Dumai juga dinilainya pengecut dan mangkir dari kesepakatan untuk hadir menemui warga.

“Pertama saya atas nama Walikota Dumai merasa kecewa, kenapa ? Saya merasa dikangkangi KSOP  hari ini. Kita sudah sepakat untuk hadir hari ini, tapi mendadak pagi-pagi berangkat ke Jakarta,ini ada apa? Mulai hari ini saya minta resmi ke KSOP , kalau dia tidak datang berarti Surat Edarannya batal.Saya telah mencoba menghubungi pihak KSOP hingga tiga kali namun tidak dibalas. Saya ingin tahu ada apa sebenarnya? ,” ungkap Paisal dengan perasaan penuh kecewa.

Walikota Paisal meminta agar semua pihak menjaga suasana tetap kondusif,”Teman-teman, saran Kami hari ini kita silaturahmi. Yang kedua, kita tetap bekerja seperti biasa. Saya akan buat surat resmi ke KSOP, kita panggil semua yang terlibat, kalau KSOP tidak datang mewakili, otomatis hari ini kita gagalkan surat edaran KSOP,” kata Paisal

Paisal sangat menyayangkan ulah KSOP Dumai yang dinilai telah mengganggu suasana kondusif,” Saya minta kepada teman-teman Sungai Sembilan tetap kita semangat tetap kita kondusif tidak anarkis. Saya minta kepada pihak kepolisian untuk mengawal Sungai Sembilan dengan baik. Hari ini sudah berjalan dengan baik, kenapa diganggu.Kenapa dikeluarkan surat edaran (KSOP). Ini sudah berjalan lama dari tahun 2022. Kenapa muncul lagi tanpa koordinasi dengan yang lain. Ini ada apa dengan KSOP ? Mau buat rusuh Dumai rupanya,” ucap Paisal

Disamping itu, Paisal menawarkan solusi terhadap persoalan tersebut dengan membuat surat secara resmi kepada Menteri Perhubungan dan melakukan audiensi,”Saya akan buat surat secara resmi dan mengundang semua ketua-ketua untuk mendengar langsung. Dan, kita ingin pada pertemuan nanti harus jelas-jelas. Nanti kita akan buat surat resmi kepada Menteri perhubungan, kami sudah janji dengan Wamen melakukan audiensi dan in sha Allah segera ketemu, agar ada titik terang,” ujar Paisal

Agar suasana tetap kondusif, Paisal menegaskan, agar KSOP Dumai untuk tidak menerbitkan surat yang menimbulkan potensi konflik lagi.

“Kami ingin Sungai Sembilan berjalan dengan baik. Mohon KSOP, mulai hari ini, sebelum keluar surat resmi dari Kami jangan ada Langkah-langkah yang bisa membuat rusuh Sungai Sembilan. Dan kita minta agar ini dikawal. Jika ada keluar surat mulai hari ini, mohon maaf ,kita akan bakar KSOP ini,” tegas Pasal dengan nada yang disambut teriakan dukungan dari para peserta aksi.

“Mohon maaf kami tidak dihormati. Tiga kali saya telpon tidak diangkat, hari ini juga diundang. Ini negara melayu pak, harus ada adat timur kita. Kita gak mau kasar,Kami gak mau rusuh. Saya mau pasti betul, berangkat gak dia (kepala KSOP,red) coba dicek betul (minta kepada pihak kepolisian). Kalau nggak berangkat, kita buat surat berhenti (pengajuan surat pencopotan dari Kepala KSOP Dumai,red),” Paisal menegaskan.

Sebagaimana diketahui, bahwa sebelumnya sudah ada kesepakatan yang dibuat yang dituangkan dalam berita acara. Berita acara tersebut ditandatangani oleh sejumlah pihak, antara lain Pimpinan DPRD Dumai, Kepala KSOP Kelas I Dumai, Waka Polres Dumai, Kadisnaker Dumai, Kabid Koperasi dan UKM, Sekjen AAKJ TKBM Riau, serta Sekretaris Umum SPPP. Penandatanganan berlangsung pada 20 Mei 2026 di lingkungan DPRD Kota Dumai.

Kesepakatan itu memuat empat poin utama. Pertama, menunda pemberlakuan surat KSOP Kelas I Dumai Nomor: AL.305/2/1/KSOP-DMI/2025 tanggal 31 Desember 2025 sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kedua, menyatakan bahwa perusahaan berstatus Terminal Khusus (Tersus) tidak memiliki Unit Usaha Pengerahan Jasa TKBM (UUPJ-TKBM). Poin ketiga, KSOP diharapkan melakukan sosialisasi bahwa Terminal Khusus tidak ada UUPJ-TKBM. Keempat, para pihak akan segera melakukan koordinasi untuk menentukan formulasi terkait Terminal Umum (Terum).

Kemudian pada hari Senin (25-05- 2026), KSOP Dumai melakuan Kegiatan Rapat Tindak Lanjut Pembahasan di DPRD Kota Dumai Tanggal 20 Mei 2026 yang dipimpin oleh Kepala KSOP Dumai, Capt. Diaz Saputra. Rapat ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Dumai, Wakil Ketua DPRD Kota Dumai, Pejabat Struktural, Staf, TNI AL Dumai,Kepolisian Resor Dumai, Kodim 0320 Dumai, Dinas Perhubungan Kota Dumai, Kepala Dinas  Koperasi dan UMKM Kota Dumai, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kota Dumai, Tersus-Tersus di Pelabuhan Dumai, Koperasi TKBM Pelabuhan Dumai dan Aliansi Koperasi Jasa TKBM Sungai Sembilan.

Rapat yang dimulai dari Pukul 14.00 WIB dan dilanjutkan lagi pada Pukul 20.00 WIB sampai dengan Pukul 22.25 WIB telah dicapai kesepakatan dengan poin-poin sebagai berikut : 1. Kegiatan Bongkar Muat di PT Agro Murni diatur bergantian sampai dengan Rabu, 17 Juni 2026 dengan pola yang telah disepakati sebelumnya (Koperasi Sungai Sembilan Mandiri Sejahtera, SP3 dan UUPJ TKBM Pelabuhan Dumai). 2. Rabu, 17 Juni 2026 akan dilaksanakan rapat dengan 13 Koperasi, Koperasi TKBM Pelabuhan Dumai, 3 Serikat Pekerja, Pihak perusahaan serta instansi terkait. 3. Apabila poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) tidak berjalan sebagaimana mestinya dan menimbulkan gangguan kamtibmas maka akan dilakukan penindakan secara hukum. (edo)