Lemahnya proses penegakan hukum dinilai menjadi faktor utama suburnya praktik mafia CPO Ilegal yang beroperasi di wilayah hukum Polres Kota Dumai. Dugaan kegiatan haram itu dibekingi menjadi sangat sulit dibantah. Gerah dengan kondisi itu, Masyarakat Sipil Anti Korupsi akan mengambil peran, agar tidak ada lagi proses pembiaran. Rencananya, dugaan keterlibatan APH yang bermain di pusaran kegiatan haram ini akan dilaporkan ke Irwasum mabes Polri. Hal ini sejalan dengan intruksi keras Presiden Prabowo Subianto agar seluruh APH  serta pejabat negara tidak menjadi beking (pelindung) praktik kejahatan dan berkomitmen menindak tegas oknum yang menyalahgunakan jabatannya tanpa pandang bulu.

DUMAI,POROSRIAU.COM- Presiden telah menginstruksikan agar seluruh aparat penegak hukum (APH) membersihkan institusi dari oknum yang menjadi ‘beking’ penyelewengan dan penyelundupan. Sebagai tindak lanjut dari arahan pemerintah, Polri membentuk Satgas Penyeludupan menindak tegas aktivitas ilegal, termasuk mafia CPO. Namun sangat disayangkan, intruksi Presiden tersebut tidak diindahkan oleh APH di daerah. Direktur Masyarakat Sipil Anti Korupsi (MASAKO), Edo Yulihendri menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pihaknya menduga kuat keterlibatan aparat penegak hukum (APH) telah bermain mata dengan para mafia. Untuk itu, pihaknya dalam waktu dekat ini akan melaporkan Kapolres Dumai ke Irwasum (Inspektorat Pengawasan Umum) Mabes Polri atas dugaan pembiaran suburnya praktik mafia CPO di kota Dumai.

Menurut Edo, dugaan praktik oknum APH yang membekingi mafia CPO ilegal itu telah menyebabkan kerugian negara dan membuat sindikat kebal hukum. Disamping itu, imbuh Edo, bahkan praktik pencurian CPO di kapal berulangkali terjadi namun tidak ada penegakan hukum sampai kepada penampung atau bandarnya. Pihaknya menilai, kegiatan haram itu beroperasi melalui jaringan terstruktur dengan dukungan oknum aparat yang diduga memberikan perlindungan atau ‘bekingan’ dengan membiarkan aktivitas ilegal tetap berjalan. Pihaknya mensinyalir ada kolusi terjadi antara kedua belah pihak. Dan, dugaan kuat adanya pelanggaran disiplin atau Kode Etik Profesi Polri

“Kita telah menemukan bukti-bukti di lapangan terkait aktivitas CPO illegal dan tempat-tempat penampungan yang bahkan melewati Pos Pol Airud. Kita laporkan langsung ke Irwasum Mabes Polri temuan-temuan ini beserta dugaan pembiaran yang terjadi. Tentu ada yang kemudian bertanya mengapa tidak dilaporkan ke Polda Riau ? Bukan pesimis terhadap Polda Riau, namun kita mau ini  menjadi studi kasus dan menjadi atensi Mabes Polri agar ada keseriusan dalam penuntasan persoalan ini,” ujar Edo

Sebelumnya, kinerja kepolisian Polres Dumai benar-benar dipertanyakan terkait lemahnya penegakan hukum, hingga merajalelanya ativitas mafia CPO Ilegal di wilayah hukum mereka. Kegiatan haram yang sudah berlangsung lama ini diduga ada oknum APH yang ‘bermain mata’ dengan mafia untuk mengamankan usahanya. Sebagaimana dikutip dari Gegas.co, ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GEMPA) Kota Dumai menggelar aksi demonstrasi di Mapolda Riau, Jalan Pattimura, Pekanbaru, Jumat (22/5/2026).  Dalam aksinya, mereka mendesak Polda Riau segera membongkar dugaan jaringan penyelewengan BBM subsidi dan aktivitas gudang Crude Palm Oil (CPO) ilegal yang disebut-sebut berlangsung lama di Kota Dumai dan meminta Kapolda Riau mengevaluasi bahkan mencopot jabatan Kapolres Dumai,AKBP Angga F. Herlambang, S.I.K., S.H.

Kapolres Dumai, AKBP Angga Febrian Herlambang, S.I.K., S.H., saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsUpp memilih tidak menjawab. Panggilan telpon juga tidak diindahkan. Hal yang sama juga terjadi saat Kepala Satuan Polairud (Kasat Polairud), AKP Ronni Tunas Mangapul Sitinjak, S.E., dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Senin (18-05-2026). Hingga berita ini dirilis, pertanyaan yang disampaikan sesuai kewenangan Polairud Polres Dumai meliputi penegakan hukum dan pengamanan wilayah perairan Dumai, seputar langkah antisipasi yang diambil terkait maraknya pencurian CPO di laut Dumai hingga minimnya penegakan hukum oleh Polairud Dumai kepada pelaku dan penadah CPO tidak mendapatkan jawaban. Begitu juga saat disoal apakah tidak mengetahui aktivitas pencurian CPO selama ini yang melewati pos penjagaan Polairud Dumai menuju tempat penampungan,lagi-lagi tidak ada jawaban. (rul)