DUMAI, POROSRIAU.COM – Sejumlah kontraktor dengan inisial NS, ID, JA, DW, LN, KK yang disebut-sebut sebagai orang dekat Wali Kota Dumai, Paisal, SKM diungkap oleh Mansyur,Ketua Bidik Tipikor RI Kota Dumai, sebagai pihak ‘penguasa’ proyek tender melalui banyak badan usaha. Praktik tidak sehat itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menyikapi persoalan ini, Kejaksaaan Negeri Dumai siap melakukan operasi tangkap tangan (OTT) jika ada bukti kuat terkait keterlibatan pelaku.

“Jika ada ada bukti kongkret bisa dilakukan OTT,” kata Kepala Kejari (Kajari) Dumai, Pri Wijeksono, S.H.,M.H., melalui Dwi Joko Prabowo,S.H., Kasubsi Penyidikan Kejari Dumai, menjawab pertanyaan porosriau.com terkait aksi aparat hukum menyikapi persoalan itu dengan tindakan OTT terhadap pelaku.

Senada dengan itu, Pemerhati Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, Fatahudin mendukung langkah pihak aparat hukum untuk mengambil tindakan tegas dengan melakukan OTT. Pihaknya juga mendorong agar APH tidak hanya memenjarakan pelaku KKN,tapi juga merampas seluruh asset kekayaan dari hasil kejahatannya. “Dipenjarakan sudah biasa bagi pelaku KKN. Bahkan dibeberapa kasus, koruptor itu tidak tampak dari raut wajah mereka berupa penyesalan. Dan, bahkan sempat-sempatnya senyum sumringah. Untuk efek jera, rampas saja asset mereka,”tegas Fatahudin

Fatahudin mengungkapkan, praktik kolusi sudah mengakar dalam proses ‘penguasaan’ proyek pemerintah.Pihaknya menilai, hal itu terjadi akibat keserakahan pejabat dan praktik balas budi.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sejumlah Pegiat anti korupsi Kota Dumai mencium adanya aroma busuk dari lelang proyek di beberapa Dinas, yang diduga diatur oleh kelompok kontraktor yang dekat dengan penguasa, sehingga 'Pengaturan' proyek tersebut disinyalir kuat adanya aroma KKN.
Demikian, disampaikan Bidik Tipikor RI dan Lembaga Bongkar Korupsi Kota Dumai dalam siaran persnya, Senin (23/06/2025).
Menurut, Mansyur, Ketua Bidik Tipikor RI kota Dumai, dari hasil investigasi yang dilakukan proyek di beberapa dinas dikuasai oleh kontraktor tertentu yang notabene merupakan orang dekat penguasa, "Setiap tahun yang banyak dapat Proyek di Dinas tertentu itu, pasti orangnya itu itu saja," ungkapnya.
Senada dengan itu, Mulyadi Guntung Ketua lembaga Bongkar Korupsi Kota Dumai, menambahkan, kelompok kontraktor yang dikenal dengan sebutan Panitia Lelang Bayangan tersebut memiliki peran besar dalam mengatur proyek bahkan bisa menentukan siapa pemenang proyek lelang, apalagi, sistim yang di terapkan pasca lelang atau E-Katalog.
"Hampir semua paket lelang mengunakan sistim pasca lelang atau E-Katalog. Dengan sistim ini, tipis harapan kontraktor lain untuk dapat pekerjaan. 
Kecuali mendapat restu dari kelompok panitia lelang bayangan," ungkap Mulyadi Guntung.
Sebagaimana dirilis beberapa waktu lalu, sejumlah kontraktor mulai gentayangan mengatur proses lelang. Dan kelompok ini, disebut-sebut membagi wilayah garapan di Dinas  yang anggaran proyek pembangunan cukup besar. 
Diantaranya Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dispetaru dan Dinas Pendidikan, "Masing masing kontraktor punya wilayah garapan masing masing," ungkap Mulyadi.
DW misalnya, kontraktor selama ini berkutat di Dinas Perhubungan, setiap tahunnya mendapatkan beberapa paket pekerjaan dengan nilai yang fantastis. 
Tahun lalu, dikabarkan DW sendiri mengerjakan proyek dengan total hampir 25 miliar setahun. Lain lagi dengan rekannya seperti KK dan LM.
Demikian pula kontraktor dengan inisial NS, pekerjaan yang di dapatnya dari Dinas PUPR Kota Dumai nilainya diperkirakan mencapai 30 miliar dan NS merupakan kontraktor yang biasa main di Dinas PUPR dan dikenal loyal dengan pejabat. NS sendiri bekerja sama dengan ID dan JA mengatur paket di Dinas PU.
Pegiat anti korupsi kota Dumai, baik Bidik Tipikor maupun lembaga Bongkar Korupsi mencium bau amis Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan pemerintah kota Dumai. "Kita sedang menyiapkan bukti atas dugaan KKN dalam proses lelang  oleh panitia lelang bayangan ini, untuk segera melayangkan ke APH," ungkap kedua pegiat anti korupsi ini. (rul/saf)