Meskipun usianya masih muda,Masjid Agung Habiburrahman DIC dan menaranya seperti sudah berusia renta. Belum genap usia satu tahun,bangunan masjid sudah mengalami penurunan yang signifikan sehingga menimbulkan keretakan dinding dan rusaknya lantai, serta miringnya menara. Dugaan kuat pada kesalahan konsep perencanaan dan proses pengerjaan.

DUMAI,POROSRIAU.COM- Pemerhati Transparansi Penggunaan Anggaran Daerah, Ahmad Bilal,ST meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit investigasi secara menyeluruh pembangunan Dumai Islamic Center (DIC). Dimana, belum genap usia satu tahun namun kondisi fisik Masjid Agung Habiburrahman sudah mengalami kerusakan pada lantai dan dindingnya. Tidak hanya itu, menaranya juga mengalami kemiringan yang cukup parah. Baru saja Soft Opening  pada hari Rabu (15-03- 2023), pada tahun 2024 lantai teras kemudian direhabilitasi dengan menelan anggaran sebesar Rp. 3,7 milyar lebih. Dan, pada tahun 2025 kembali dilakukan perbaikan struktur dan lantai marmer (bagian dalam masjid) dengan anggaran sebesar Rp. 1,3 milyar lebih. Diduga kuat, persoalan ada di spesifikasi dan  konsep perencanaan.

Bilal menjelaskan, dengan audit investigasi menyeluruh terhadap pembangunan Masjid Agung Habiburrahman beserta menaranya, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan tentang bagaimana dana publik digunakan dalam proyek itu dan apakah ada penyelewengan atau tidak. Hasil audit itu nantinya akan sangat penting untuk memastikan proyek itu dilaksanakan sesuai spesifikasi atau tidak.

“Ada kecurigaan terhadap spesifikasi proyek dan  konsep perencanaan. Menjadi pertanyaan besar bagi kita semua, bangunan yang menelan anggaran puluhan milyar itu belum genap setahun sudah mengalami kerusakan yang signifikan. Bisa jadi persoalan dasarnya pada perencanaan. Olehkarenanya, konsultan perencana juga harus diminta pertanggungjawabannya. Dan, juga dugaan lainnya yaitu pada pengerjaannya tidak sesuai spesifikasi. Untuk memastikan itu, BPKP harus mengambil langkah untuk melakukan audit secara menyeluruh,” kata Bilal

Dijelaskan Bilal lebih lanjut, audit menyeluruh itu diharapkan nantinya dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan tentang bagaimana dana publik yang bersumber dari APBD serta dari bantuan CSR Perusahaan dan sumbangan masyarakat digunakan sebagaimana mestinya dalam proyek itu dan apakah ada penyelewengan atau tidak.

Penggunaan Anggaran Tidak Transparan

Keterbukaan informasi aliran dana yang mengalir untuk pembangunan DIC diduga tidak transparan. Sebagaimana dikutip dari DETIK12.com yang rilis tanggal 14 Agustus 2022, publik tidak dapat mengetahui sampai dimana dana untuk pembangunan DIC, disebabkan website tidak bisa akses. Padahal, ketua panitia pembangunan DIC, H. Eri Makmur, telah berjanji untuk transparan dalam penggunaan anggaran dengan mempublikasikan keuangan dan kemajuan pembangunan baik melalui media offline maupun media online melalui website dumaiislamiccenter.org.

Diperkirakan website tersebut sengaja ditutup, karena di website itu menyimpan data uang yang masuk dari beberapa perusahaan besar melalui program CSR nilainya miliaran rupiah di tambah uang dari umat yang juga nilainya miliaran rupiah.

Info dari beberapa media dana CSR perusahaan dan donasi masyarakat sebesar Rp11.669.332.000. Jika melihat kondisi pembangunan DIC, sebelum per tanggal 05 Agustus 2022 yang tampak terlihat telah di kerjakan adalah pembangunan / pengecoran  pondasi dan penimbunan, pembangunan dan pengecoran lantai dasar /  rangka bangunan, pemasangan atap baja ringan, pemasangan batu bata.

Bergabungnya dana yang masuk dari CSR perusahaan dan sumbangan masyarakat di tambah  APBD Dumai 2022, perlu pemillahan mana yang di bangun pemakaian dana melalui CSR perusahaan dan donasi masyarakat serta mana yang dibangun melalui APBD Dumai 2022.

Namun, Ketua Panitia H Eri Makmur dan Suhardi selaku Panitia Pembangunan DIC hingga berita tersebut rilis belum ada memberikan klarifikasi atau hak jawab berapa dana yang telah terpakai melalui sumbangan CSR perusahaan dan donasi masyarakat untuk pembangunan DIC.

Ini baru satu sisi dana berasal dari CSR perusahaan dan dana masyarakat. Dana melalui APBD Dumai 2022 yang di anggarkan untuk pembangunan DIC sebesar Rp29.065.131.463 tertanggal 05 Agustus 2022 dengan kontraktor PT Rajawali.

Menanggapi isu tersebut Detik12.com mencoba mengkonfirmasi kebenarannya ke Walikota Dumai H Paisal SKM via WA. “Kan udh jelas nampak pembangunannya Bro. Tergantung nawaitu aja skrg Bro. Org semua banyak nyumbang. Awak pikir bangun masjid mau juga korupsi. Orang tak waras yg berani makan uang masjid. Maaf, klu utk masjid utk agama tdk ada slow Bro. CSR selama ini yg tak jelas kenapa diam aja Bro,” jawaban WA H Paisal SKM MARS kepada Detik12.com.

Menara Miring

Miringnya struktur bangunan menara Masjid Agung Habiburrahman di kawasan Dumai Islamic Center (DIC) dapat terlihat secara kasat mata. Kemiringan yang sangat terlihat dengan mata telanjang adalah pada dua menara di sebelah barat. Saat tim porosriau.com melakukan pengukuran sederhana dengan alat ukur Waterpass, kemiringan bangunan berada dikisaran 4 hingga 5 CM. Jika digunakan metode pengukuran dengan lot, menara dengan ketinggian 99 meter tersebut diperkirakan kemiringannya sekitar 18 hingga 20 CM. Semakin hari dapat disaksikan kemiringannya semakin bertambah dan terlihat juga retakan lebar pada granit yang berada disekitaran dasar menara.

Pasca diresmikan pada tahun 2023, Kawasan DIC sudah menyedot puluhan milyar anggaran yang bersumber dari APBD,baik itu untuk renovasai maupun penambahan fasilitas. Bahkan, belum berumur setahun, telah terjadinya penurunan bangunan masjid yang mengakibatkan retaknya dinding dan bangunan lantai.

Menurut pegamat kontruksi bangunan, Bustami, perlu dilakukan pengecekan secara berkala. Sementara untuk mengusut penyebab miringnya konstruksi bangunan,ungkap Bustami, harus dilakukan kajian dan pengumpulan data-data proyek pembangunan masjid tersebut, sebab bangunan itu satu kesatuan dengan pembangunan Masjid Habiburrahman.

“Mesti dilihat data berupa gambar perencanaan dan shop drawing. Begitu juga dengan perhitungan struktur pondasi dan struktur atas. Selain itu juga berupa data pengujian tanah yang sudah dilakukan serta data uji pondasi yang pernah dilakukan. Data ini sangat dibutuhkan untuk mengkaji permasalahan, penyebab terjadinya kemiringan kontruksi menara. Selanjutnya, juga diminta keterangan dari OPD terkait yang memiliki kewenangan dan pengawasan pada pelaksanaan Pembangunan kontruksinya. Apakah pembangunannya sudah sesuai dari sisi kajian teknis atau karena faktor kelalaian dan bahkan kecurangan dari kontraktor pelaksana,” kata Bustami

Disoal terkait proses pembangunan yang diduga tidak mengikuti bestek, Bustami mengatakan hal itu bisa saja terjadi ,“Bisa saja kurangnya cerucuk. Namun diperkirakan tapak pondasinya kurang lebar. Kontruksi mengalami penurunan,namun penurunannya tidak rata. Pastinya, perlu dilakukan pengusutan untuk mengetahui faktornya,”ungkap Bustami. (rul)