DUMAI, POROSRIAU.COM –  CV. Neo Civ Arch kembali ‘menguasai’ proyek di pos anggaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Dumai untuk pengerjaan bangunan gedung kantor-lanjutan Pembangunan Pos Retribusi Bukit Timah tahun anggaran 2025 dengan nilai proyek Rp. 3.397.742.660,37, dimana sebelumnya pada tahun anggaran 2024 juga mengerjakan proyek bangunan gedung kantor-Pembangunan Pos Retribusi Bukit Timah dengan nilai Rp. 8.926.893.897,31. Seorang kontraktor notabene orang dekat Wali Kota Dumai, Dwi disebut namanya sebagai ‘penguasa’ proyek tersebut.

Informasi yang diperoleh dilapangan dari salah satu kontraktor berninisial T menyebutkan bahwa hal itu sudah menjadi rahasia umum. Bahkan, ungkapnya, Dwi menguasai proyek di pos anggaran Dishub mencapai puluhan milyar pada tahun 2024 yang lalu. “Baru saja proyek lanjutan pembangunan pos retribusi bukit timah untuk tahun anggaran 2025 itu tayang, kita (beberapa kontraktor,red) sudah mendengar isunya proyek ini sudah ada yang punya. Nama Dwi muncul di lapangan. Kita minta aparat hukum turun tangan,” ujarnya

Ditambah lagi, imbuhnya, dengan sistem e katalog, kesempatan bagi kontraktor umum yang bukan anak emas, sangat mustahil bisa menang. “Bisa dikatakan kemungkinannya 0,001 persen,” ujarnya.

Dikutip dari  media VokalOnline.com yang rilis tanggal 06 Agustus 2024, dugaan konspirasi memonopoli sejumlah proyek dengan nilai hampir Rp. 21 milyar ini dilakukan oleh Dwi melibatkan pejabat yang memiliki kekuasaan untuk pengaturan. Salah satu pengawas lapangan proyek yang ditemui media tersebut membenarkan bahwa beberapa proyek di Dinas Perhubungan dikerjakan oleh Dwi.

Adapun tiga proyek besar menurut media itu yaitu,belanja modal bangunan gedung kantor-pembangunan pos retribusi Bukit Timah dengan nilai Rp 8,9 milyar lebih dan belanja modal bangunan fasilitas umum pembangunan pedesaan (pedesterian) di Jalan Janur Kuning sekitar Rp 9,3 milyar, serta belanja modal bangunan fasilitas umum pembangunan pedesaan (pedesterian) Jalan Sudirman (sekitar Taman Bukit Gelanggang) sekitar Rp 4 milyar.

Kadishub Kota Dumai, Said Efendi dituding sebagai bagian dari pihak yang memuluskan monopoli tersebut. "Ini patut menjadi perhatian khusus Inspektorat Daerah Kota Dumai dan institusi Aparat Penegak Hukum kota Dumai untuk memeriksa keterlibatan Said Efendi sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai, " tegas Edo, narasumber yang ditemui,Senin (5/8/2024).

Edo meminta Polres Dumai untuk segera mengaudit serta memeriksa Said Efendi beserta jajarannya yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang jabatannya terkait dugaan praktek nepotisme tersebut.
" Ini terjadi tentunya adanya campur tangan Kadishub Dumai. Disinyalir terdapat monopoli pihak Kadishub Dumai, kongkalikong dengan kontraktor sebagai pemenangan proyek, " sebut Edo.

Kadishub Kota Dumai, Said Efendi, ketika di konfirmasi melalui pesan WhatsApp, Minggu (13-07-2025) membantah keterlibatannya. “Apo yang melibatkan sayo, panitia tidak, PPK juga tidak,”jawabnya singkat.

Sementara, Dwi notabene kontraktor dimaksud saat dikonfirmasi melalui telpon selulernya, tidak mengangkat panggilan mesti nada deringnya aktif. Begitu juga dengan pesan Whattsup  yang diabaikannya. (rul)