DUMAI,POROSRIAU.COM- Masih tersisa waktu lebih kurang sebulan lagi bagi Wali Kota Dumai, Paisal, S.K.M, mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 635.601.958,00 ke rekening kas daerah, sebagaimana batas waktu yang diberikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Riau. Hal itu tertuang dalam LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2024 dengan Nomor : 22.A/LHP/XVIII.PEK/05/2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang menetapkan batas waktu 60 hari sejak LHP diterbitkan. Jika dalam kurun waktu tersebut tidak juga mengindahkan, Kejaksaan Negeri Dumai siap memproses dengan pasal tindak pidana korupsi.

Keterangan didapat,dalam dokumen LHP BPK, untuk pembayaran jasa pelayanan kepada Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah dilakukan dengan sistem tunai. Sedangkan pembayaran kepada Kepala Dinkes dan Kasubag Keuangan dan Aset Dinkes langsung ditransfer ke rekening. Atas pembayaran tersebut membebani keuangan daerah sebesar Rp. 863.178.665,00, yang terdiri dari kepala Daerah sebesar Rp. 635.601.958,00, Sekretaris Daerah sebesar Rp. 211.736.707,00, Kepala Dinkes sebesar Rp. 10.200.000,00 dan Kasubag Keuangan dan Aset Dinkes sebesar Rp. 5.640.000,00.

Hal itu bertentangan dengan Permendagri Nomor 79 tahun 2018 Tentang BLUD sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia BLUD terdiri atas pejabat pengelola dan pegawai.

Kepala Kejari (Kajari) Dumai, Pri Wijeksono, S.H.,M.H., saat porosriau.com minta tanggapannya terkait kerugian keuangan negara tersebut, pihaknya menegaskan, jika ada bukti pendukung akan memprosesnya. Untuk teknisnya, Kajari meminta untuk berkoordinasi dengan Pidsus.

Lebih lanjut, Dwi Joko Prabowo,S.H., Kasubsi Penyidikan Kejari Dumai, saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (24-06-2025) terkait proses tindak lanjut temuan kerugian keuangan negara tersebut menjelaskan,ada tahapannya untuk masuk ke ranah penyelidikan. Jika, dalam kurun batas waktu yang ditetapkan,pihak yang terkait itu tidak melakukan pengembalian kerugian keuangan negara maka bisa masuk tahap selanjutnya.

 “Jika sudah ada unsur kerugian negara APH bisa masuk. Temuan tersebut sudah diinformasikan ada kerugian dan diminta untuk dikembalikan namun tidak diindahkan oleh Kepala OPD, Kepala Pemerintahan itu, maka bisa ditindaklanjuti. Jika ada bukti, belum adanya setoran ke kas daerah, bisa masuk pada tahapan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi,”Prabowo menjelaskan.

“Jika sudah dikembalikan, cukup sampai disana. Secara preventif sudah menggugurkan  kewajiban administratif pihak tersebut. Kerugian negara sudah dikembalikan.Orientasi penegak hukum sekarang bukan hanya penjara, tapi pemulihan kerugian negara,” terang Prabowo menambahkan. (rul)