DUMAI, POROSRIAU.COM - Sejumlah Warga Dumai mengeluhkan soal tidak berfungsinya lampu penerangan jalan umum. Lemahnya kinerja pejabat Dinas perumahan dan Pemukiman dinilai sebagai biang persoalan. Sementara, Kadis Perkim Kota Dumai, Zulkarnain 'curhat' dengan dalil bahwa semua persoalan akibat minmnya alokasi anggaran pemeliharaan.

Menurut data yang dihimpun, beberapa titik jalan seperti Jalan M Yusuf  Kelurahan Teluk Makmur, Jalan Arifin Ahmad, dan Jalan putri tujuh. Selain itu di kelurahan Bukit Batrem seperti Jalan Setia Budi, Jalan Keluarga dan Jalan Perjuangan serta hampir merata kondisi jalan di sekitar perumahan warga dalam kondisi gelap.

Padahal baik warga maupun perusahaan telah dikenakan pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dari setiap pembayaran tagihan listrik.

"Seperti jalan M Yusuf kelurahan Teluk Makmur, hampir tiap malam dalam keadaaan gelap, kondisi seperti ini tentunya merugikan masyarakat yang telah membayar pajak penerangan jalan, dari tiap transaksi pembayaran listrik, kita telah memenuhi hak dengan membayar pajak, namun tidak terlayani dengan baik oleh pemerintah kota Dumai melalui otoritas Dinas Perkim," tutur Fauzi.

Pihaknya menyayangkan kurangnya perhatian pemerintah dalam hal ini Dinas Perkim mengatasi persoalan yang ada. Bahkan, imbuhnya, persoalan ini merupakan kasus yang berulangkali terjadi.

"Jika pihak Dinas Perkim memang benar-benar bekerja, persoalan ini tentunya sudah terselesaikan. Jika memang tidak mampu, sebaiknya pak Zulkarnain mundur saja,"tegas Fauzi

Terpisah,  Kepala Dinas Perkim Kota Dumai, Zulkarnain,  mengakui kondisi yang terjadi sebagaimana dikeluhkan oleh masyarakat. Namun, pihaknya meminta agar semua pihak turut memaklumi bahwa kondisi ini tidak terlepas dari alokasi anggaran yang tersedia untuk pemeliharaan.

Dijelaskannya, saat ini berdasarkan perhitungan pihaknya terdapat lebih dari 6.000 titik lampu penerangan jalan. Sementara menurut data PLN, imbuhnya, terdapat 9.000 titik. Dengan kondisi itu,terangnya, dibutuhkan anggaran pemeliharaan yang tidak sedikit. Jika diasumsikan 10 persen saja bermasalah, rincinya, maka dibutuhkan alokasi anggaran sekitar hampir Rp. 2 milyar setiap tahunnya.

"Tahu tidak berapa alokasi anggaran pemeliharaan lampu jalan yang tersedia setiap tahunnya? Hanya Rp. 200 juta alokasi anggaran yang ada. Tentunya, kita tidak mampu mengatasi persoalan yang ada," terang Zulkarnain

Disoal terkait solusi mengatasi persoalan ini, pihaknya menjelaskan bahwa sudah diusulkan melalui Bapeda dan dalam forum-forum rapat pembahasan terkait tentang melibatkan pihak kelurahan.

"Setiap kelurahan kan mempunyai anggaran yang cukup lumayan besar, jika pihak kelurahan turut serta berperan dengan mengalokasikan anggaran masing-masing Rp. 100 juta, maka persoalan perawatan atau pemeliharaan PJU ini terselesaikan. Namun ini masih dalam tahap ususlan," tutup Zulkarnain. (rul)