Rabu, 22 Mei 2019
  • Home
  • HUKUM
  • Klaim Pembebasan Siti Aisyah Bikin Malu Indonesia
Rabu, 13 Maret 2019 11:18:00

Klaim Pembebasan Siti Aisyah Bikin Malu Indonesia

Rabu, 13 Maret 2019 11:18:00
Bantah Ada Lobi Indonesia, Mahathir Mohamad: Pembebasan Siti Aisyah Murni Sesuai Hukum
BAGIKAN:
JAKARTA (POROSRIAU.COM)- Pernyataan pemerintah yang mengklaim pembebasan Siti Aisyah tidak lepas dari lobi-lobi mereka menuai kritik dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
 
Koordinator Jurubicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak bahkan menganggap klaim itu telah membuat Indonesia malu. Sebab, Perdana Menteri Malaysia sampai harus meluruskan bahwa tidak ada intervensi pemerintah Indonesia atas pembebasan Aisyah.
 
“Mengapa tidak bersikap sewajarnya seperti yang ditunjukkan Pak JK. Sehingga, tidak perlu ada bantahan dari Tun Dr Mahathir, yang berujung memalukan Indonesia,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/3).
Road To Senayan
 
Menurutnya, citra pemerintah sebagai produsen hoax semakin nyata dengan klaim tersebut. Bahkan hoax yang dibuat pemerintah, kali ini dibantah langsung oleh pemimpin negeri lain.
 
“Kini hoax klaim lobi-lobi langsung dibantah oleh Perdana Menteri Malaysia, yang berujung pada nama baik Indonesia di dunia internasional,” pungkasnya.
 
Menkumham Yasonna Laoly mengklaim bahwa upaya pembebasan Siti Aisyah telah dilakukan sejak dua tahun terakhir, tepatnya dari era Perdana Menteri Najib Razak hingga Mahathir Mohamad.
 
Dia mengaku pemerintah terus melakukan koordinasi dengan kedua perdana menteri tersebut.
 
"Atas perintah presiden, kami, kapolri, menlu, jaksa agung juga sudah bertemu dengan pihak Malaysia. Saya mengirim surat dan sudah dibalas oleh Jaksa Agung Malaysia," tutur Laoly.
 
Upaya ini akhirnya mendapat respon positif dari Jaksa Agung Malaysia, Tommy Thomas, yang kemudian berujung pada pencabutan dakwaan Aisyah.
 
"Dan setelah mengirimkan surat kepada kami, Jaksa Agung (Malaysia) memohon ke pengadilan untuk menarik dakwaan. Kami mengucapkan syukur," tegasnya.
 
Sementara itu, PM Malaysia Mahathir Mohamad membantah kabar bahwa pembebasan itu merupakan hasil dari upaya diplomatik Indonesia. Menurutnya, pembebasan Aisyah murni keputusan yang dibuat pengadilan.
 
"Ini adalah keputusan yang dibuat oleh pengadilan. Dia diadili dan dia diberhentikan. Jadi ini adalah proses yang mengikuti hukum," tegasnya.
 

Bantah Ada Lobi Indonesia, Mahathir Mohamad: Pembebasan Siti Aisyah Murni Sesuai Hukum

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad membantah kabar yang menyebut bahwa pemerintah Malaysia menyerah pada tekanan diplomatik serta lobi untuk membebaskan Siti Aisyah dari kasus pembunuhan seorang warga negara Korea Utara yang diduga kaka tiri Kim Jong Un, yakni Kim Jong Nam awal pekan ini (Senin, 11/3).

 "Saya tidak punya informasi (mengenai hal itu)," tegas Mahathir saat menanggapi pertanyaan wartawan pada konferensi pers di parlemen pada Selasa (12/3). 

 Dia memastikan, pembebasan Siti Aisyah murni sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Ini adalah keputusan yang dibuat oleh pengadilan. Dia diadili dan dia diberhentikan. Jadi ini adalah proses yang mengikuti hukum," kata Mahathir.

"Saya tidak tahu detailnya. Tetapi, penuntut dapat memberikan pembebasan yang tidak sebesar pembebasan," sambungnya seperti dimuat Straits Times.

Siti Aisyah diketahui bebas awal pekan ini setelah jaksa penuntut Malaysia menjatuhkan dakwaan terhadapnya dalam langkah mengejutkan di pengadilan. 

Penegasan Mahathir berlainan dengan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Cahyo Rahadian Muzhar, tidak lama setelah Siti Aisyah diputus bebas.

Dalam siaran pers Humas Ditjen AHU yang diterima redaksi, Cahyo menjelaskan, pembebasan Siti Aisyah didasari oleh permintaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly kepada Jaksa Agung Malaysia. 

Jaksa Agung Malaysia, klaimnya, kemudian memutuskan untuk menggunakan wewenangnya berdasarkan Pasal 254 Kitab Hukum Acara Pidana Malaysia, yaitu untuk tidak melanjutkan penuntutan terhadap kasus Siti Aisyah.(rmol)

  Berita Terkait
  • Reuni Dua Dasawarsa SMANSIX Pekanbaru '96 Berlansung Seru dan Penuh Keceriaan

    3 tahun lalu

    Masa-masa SMA bagi banyak orang adalah masa-masa yang penuh kenangan dan sulit tuk dilupakan. Ini pula yang dirasakan para alumni SMAN 6

  • Komisi D DPRD Provinsi Riau Kunjungan Kerja ke Negeri Serambi Mekkah

    3 tahun lalu

    Komisi D DPRD Provinsi Riau, jumat yang lalu, (20/5) melakukan kunjungan ke negeri serambi mekah, Nangroe Aceh Darussalam yang disambut baik oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan di ruang Potensi Daerah Kantor Gubernur Aceh.

  • Said : Meranti Siap Jalankan Instruksi Wapres

    3 tahun lalu

    Kedatangan Wapres Jusuf Kalla ke Riau ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita semua. Tentunya instruksi dan ajakan beliau untuk memajukan daerah dan senantiasa tetap menjaga lingkungan dan melestarikannya

  • Ternyata Kerajaan Gunung Sahilan adalah Keturunan Raja Pagaruyung

    2 tahun lalu

    Saat ini Istana Kerajaan Gunung Sahilan merupakan salah satu situs Nasional di Kabupaten Kampar. Penanganan situs Nasional Istana Gunung Sahilan telah ditangani secara Nasional dan Provinsi.

  • Detik-detik Terakhir Imam NII Kartosoewirjo

    2 tahun lalu

    Dia dieksekusi dan dimakamkan di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu, bukan di Onrust seperti yang selama ini diyakini banyak orang. Dia diperlakukan secara Islami.

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 POROSRIAU.COM. All Rights Reserved.