Inhu (POROSRIAU.com) - Komisi B DPRD Provinsi Riau menggelar kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Inhu, Jumat (16/9), Kunker tersebut dimanfaatkan Bupati Inhu H Yopi Arianto untuk memberikan ‘kado’ berupa proposal usulan pembangunan Kabupaten Inhu untuk diperjuangkan Komisi B DPRD Provinsi Riau.

Kado tersebut diserahkan Bupati Yopi kepada Ketua Komisi B DPRD Riau H Marwan Yohanes usai menggelar pertemuan di Aula Bappeda dan Litbang Inhu. “Selain plakat, saya juga memberikan kado untuk Komisi B DPRD Riau berupa proposal usulan lanjutan pembangunan Kabupaten Inhu tahun 2017,” ungkap Bupati Yopi.

Turut hadir pada pertemuan tersebut, Wakil Bupati Inhu H Khairizal, anggota DPRD Inhu Encik Afrizal dan Raja Irwantoni, Asisten Pemerintahan dan Kesra H Asriyan, Plt Asisten Administrasi Umum Hendrizal, kepala dinas, kepala badan, camat serta lurah se Kabupaten Inhu. Sedangkan dari Komisi B DPRD Riau yang hadir diantaranya Karmila Sari, H Said Ismail, H James Pasaribu, Ma’mun Solikhin, Firdaus, H Samsurizal serta Agus Triansyah.

Bupati H Yopi Arianto menyambut baik kunker yang dilakukan Komisi B DPRD Riau di Kabupaten Inhu. Melalui kunker ini, banyak persoalan pembangunan di Kabupaten Inhu yang dapat disampaikan dan diharapkan dapat diperjuangkan oleh anggota DPRD Riau.

“Karena itu, sebagai bentuk keseriusan Pemkab Inhu, kunker Komisi B DPRD Riau langsung disambut Bupati, Wakil Bupati serta kepala dinas, kepala badan, camat hingga lurah. Mudah-mudahan kunker ini dapat ditindaklanjuti sehingga porsi anggaran Provinsi Riau untuk Kabupaten Inhu lebih meningkat,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Bupati H Yopi juga menyampaikan berbagai prioritas pembangunan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Riau, diantaranya terkait penanganan dampak abrasi Sungai Indragiri mulai dari Kecamatan Batang Peranap, Rengat Barat, Rengat, Kuala Cenaku, termasuk diantaranya perbaikan Jalan Rengat-Tembilahan yang saat ini sudah tergerus longsor.

Selain itu, Bupati H Yopi Arianto juga minta kepada anggota DPRD Riau memperjuangkan percepatan pembangunan Jalan Lintas Selatan, minimal setiap tahun dapat dilakukan pembangunan hingga 10 kilometer  serta minta DPRD Riau memfasilitasi koordinasi antara SKPD di Kabupaten Inhu dan Provinsi Riau, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat sejalan dan tepat sasaran. “Untuk Jalan Lintas Selatan, keinginan kita setiap tahun bisa dilaksanakan pembangunan hingga 10 kilometer, atau paling tidak 4 kilometer, sehingga pembangunan dapat tuntas lebih cepat,” ucapnya.

Tidak kalah pentingnya, Bupati H Yopi Arianto juga berharap kunker tidak hanya dilakukan oleh Komisi B, tetapi juga oleh komisi lain yang ada di DPRD Riau, sehingga berbagai usulan pembangunan dapat dilihat dilapangan secara langsung.

“Paling tidak minimal satu tahun sekali,” tutur Bupati H Yopi Arianto seraya menginstruksikan seluruh kepala SKPD agar selalu intens menjalin komunikasi dengan anggota DPRD Riau dalam upaya merebut porsi anggaran Pemprov Riau.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Riau H Marwan Yohanes mengungkapkan bahwa kehadiran mereka di Kabupaten Inhu merupakan yang ketiga kalinya. Kunker ini dilakukan dalam upaya menampung aspirasi yang disampaikan Kabupaten Inhu untuk diperjuangkan di tingkat Provinsi Riau.

Dalam rilisnya, Marwan Yohanes juga menyampaikan bahwa alokasi anggaran Provinsi Riau untuk Kabupaten Inhu tahun 2016 diantaranya bidang pendidikan dan kebudayaan senilai Rp 7 miliar, bidang kesehatan Rp 447 juta, bidang bina marga senilai Rp 27,5 miliar, bidang cipta karya Rp 27 miliar, bidang  koperasi dan UKM senilai Rp 240 juta, bidang pengelolaan keuangan dan aset senilai Rp 281 miliar, bidang pertanian dan peternakan senilai Rp 8 miliar dan bidang perkebunan senilai Rp 6 miliar.

Sedangkan terkait Jalan Provinsi yang menghubungkan Rengat dan Tembilahan sudah diusulkan melalui APBD Perubahan, terutama untuk penanganan longsor dan sisanya akan diusulkan lagi pada APBD Provinsi Riau tahun 2017.

Pada kesempatan itu, Marwan juga minta, selain proposal usulan yang disampaikan kepada Bappeda Riau, usulan juga diharapkan dapat diberikan secara lengkap ke anggota Komisi B DPRD Riau, sehingga anggota Komisi B DPRD Riau dapat memperjuangkan dengan dasar dan data yang lengkap dan akurat.