MERANTI(POROSRIAU.COM) - Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, menggelar pertemuan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), membahas berbagai isu yang beredar dimasyarakat dan hal lainnya dalam rangka mendukung pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti, bertempat diruang Rapat Melati, Kantor Bupati, Rabu (21/3/2018).

Selain Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, acara tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Meranti H. Fauzy Hasan, Kapolres Meranti AKBP. La Ode Proyek, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Yulian Norwis SE MM,  Perwakilan Lanal Dumai Mayor Zurahim, Perwakilan Kantor Imigrasi Meranti Hidayat, Kepala BPN Meranti Budi Satrya, Kepala Bea Cukai Meranti Hengki, Danramil Selatpanjang Mayor TNI Bisma Tambunan, Kepala Kantor Kesbangpolinmas Meranti Harahap dan lainnya.

Pertemuan Forkopimda, merupakan pertemuan rutin yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka menyikapi berbagai isu yang berkembang dimasyarakat sehingga tidak sampai menimbulkan kerawanan sosial, juga sebagai forum koordinasi antar Pimpinan Daerah untuk saling mendukung dalam upaya percepatan pembangunan di Kepulauan Meranti.

Dalam kesempatan itu, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP. La Ode Proyek memaparkan berbagai isu terkait situasi Kamtibmas di Kepulauan Meranti, diantara yang mencuat adalah maraknya kasus pencurian dan penadahan yang uniknya barang yang dicuri jika dulunya ditukar dengan uang kini justru dengan narkoba.

"Saat ini sudah terjadi perubahan pola kejahatan, bahkan sudah melibatkan anak anak dibawah umur," Aku Kapolres Meranti.

Seperti beberapa kasus yang baru baru ini terjadi, dimana pihak Kepolisian Mapolres Meranti menangkap tersangka pengedar dan pemakai narkoba yang masih dibawah umur. Pelibatan anak anak dibawah umur ini menurut Kapolres merupakan modus baru yang dilakukan oleh pengedar Narkoba agar tersangka dapat lolos dari jerat hukum.

"Hanya ada 2 saja tindakan yang dapat dilakukan kepada anak dibawah umur yang pertama secara diversi atau pengalihan penyelesaian perkara dan restoratif dengan memperhatikan kepentingan si anak yang pada akhirnya dipulangkan kepada orang tua untuk dibina," jelas Kapolres.

Masalah Kamtibmas lainnya adalah maraknya aksi ugal ugalan dijalan raya menggunakan motor modifikasi, prostitusi terselubung, serta sarana infrastruktur pelabuhan yang dinilai Kapolres sudah tidak represtatif lagi, khususnya ponton di Pelabuhan Tanjung Harapan yang tidak dapat menampung padatnya arus orang dan barang disaat hari besar. Untuk itu Kapolres menyarankan segera dibangun pelabuhan yang representatif salah satunya Pelabuhan Internasional Dorak yang masih bermasalah dilahan.

Masalah maraknya perdaran narkoba di Meranti juga mendapat perhatian dari Danramil Selatpanjang Mayor Art Bisma Tambunan.

Diakui Danramil, hasil koordinasi dengan penegak hukum dan instansi yang berwenang, kasus yang paling memprihatinkan saat ini adalah masalah Narkoba.

"Isu saat ini, Meranti menjadi pintu masuk terbesar Narkoba," ucap Danramil.

Mengatasi masalah ini, Danramil menyarankan, pembentukan badan guna menangani hal tersebut yang dapat bekerjasama dengan pihak Kepolisian.

Isu kedua yang menjadi perhatian TNI AD adalah terkait terpuruknya ekonomi Meranti yang salah satunya disebabkan dibatasinya perdagangan lintas batas Sembako, sehingga menyebabkan harga melambung.

Untuk masalah ini Mayor Bismi meminta kepada Bea Cukai untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat mempermudah masuknya Sembako dari Tj. Balai ke Meranti yang diklaim jauh lebih murah.

Sementara itu, pihak Imigrasi  melaporkan hasil pengawasanya terhadap orang asing.

Hidayat mengakui, dari hasil pengawasan yang dilakukan pihaknya mendapati 216 orang asing telah masuk ke Meranti. Meski orang asing yang masuk tergolong banyak namun situasi masih kondusif.

Hidayat juga menjelaskan proses pembuatan Pasport yang sudah dipermudah karena menggunakan sistem Online, sistem ini juga mendukung siapapun asalkan warga Indonesia dapat mengurus Pasport di Meranti.

Pada kesempatan itu, Kepala Bea Cukai Selatpanjang Hengki,  menjelaskan terkait dikeluarkannya Paket Kebijakan Ekonomi 15 yang berdampak pada terjadinya kemudahan import barang.

"Dengan diberlakukanya Paket kebijakan ekonomi 15 maka import barang yang sifatnya Pas Bourder dan Bourder boleh masuk ke Meranti, dimana untuk barang barang Pas Bourder boleh masuk kawasan kepabeanan tanpa campur tangan pihak terkait, meliputi hasil perkebunan, Hortikultura, kertas dan lainnya.

Untuk pemeriksaan terhadap barang barang itu dilakukan oleh instansi terkait seperti Karantina dan lainya,
dan baru dapat dilakukan setelah keluar dari kawasan Kepabeanan, ucap Hengki.

Terakhir Kepala BPN Meranti Budi Satrya yang baru saja menjabat, menjelaskan peraturan baru Menteri Agraria No. 2 Tahun 2018 terkait pengurusan Sertikasi tanah, yang dulunya dikenal dengan Prona dimana pengurusan sertifikat tanah masyarakat diberikan gratis atau ditanggung oleh negara. 

Isu lainnya yang juga perlu mendapat perhatian serius dan harus dituntaskan segera adalah terkait, sertifkasi tanah Mako Kodim di Meranti dan Mako Lanal Dumai di Meranti, dimana untuk masalah ini pihak Lanal dan Kodim meminta BPN Meranti untuk mencarikan solusi.

Setelah mendengarkan berbagai isu dan laporan dari Forkopimda, Bupati Kepulauan Meranti menegaskan isu isu strategis itu perlu ditindaklanjuti segera dengan melakukan koordinasi dengan masing masung instasi tang tergabung dalam Forkopimda.

"Dalam waktu dekat, Pemda melalui OPD terkait akan mengudang khusus Pihak Bea Cukai, BPN maupun instansi lainnya, membicarakan masalah ini semoga dalam pertemuan yang akan kita lakukan segera dapat menuntaskan berbagai masalah yang dihadapi Meranti hari ini," pungkas Bupati mengahkhiri. (nik/rls).