MERANTI(POROSRIAU.COM) - Wakil Bupati Kepulaian Meranti H. Said Hasyim menyampaikan Jawaban Kepala Daerah Terhadap Pandangan Umum Fraksi Fraksi Tentang Penyampaian LKPJ Kepala Daerah Tahun 2017, pada kesempatan itu, Wakil Bupati Meranti mengucapkan terima kasih atas argumen, saran dan pendapat yang telah diberikan seraya berharap, hal itu dapat menjadi penyemangat bagi Bupati dan Wakil Bupati Meranti untuk melaksanakan amanah rakyat dengan lebih baik dan bertanggung jawab. Bertempat di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti, Rabu (4/4/2018).

Hadir dalam Rapat Paripurna DPRD tersebut, Ketua DPRD H. Fauzy Hasan, Wakil Ketua DPRD H. Muzamil, Wakil Ketua DPRD Taufikurahman, serta anggota Legislatih, Sekretaris Daerah H. Yulian Norwis SE MM, Sekwan DPRD Meranti H. Nur Iman, Pejabat Eselon II dan III Dilingkungan Pemkab. Meranti, para pimpinan Instansi Vertikal dan lainnya.

Seperti diketahui, Selasa malam lalu, telah dilaksanakan pandangan umum Fraksi terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2017, telah pula diberikan argumen, saran dan pendapat Fraksi terhadap penyampaian LKPJ tersebut, kini tibalah waktunya penyampaian jawaban Kepala Daerah terhadap masukan, saran dan pendapat fraksi yang disampaikan oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim. 

Dikatakan Wakil Bupati, argumen, saran dan masukan yang diberikan oleh Fraksi, melalui juru bicaranya yakni, Fraksi PAN disampaikan oleh Abdul Aziz, Fraksi Gerindra dan PKS oleh Muzakir SE, Fraksi Demokrat Bulan Bintang oleh Darsini, PPP dan PKB oleh Taufik, Golongan Karya oleh Fauzy SE, PDI-P Yeti Handayani, dan Fraksi Hanura oleh Mikwan, dapat menjadi pendorong bagi Kepala Daerah untuk bekerja lebih baik lagi.

"Semoga amanah yang diberikan dapat dilaksanakan dengan lebih bertanggung jawab sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat keseluruhan, secara bertahap dapat diwujudkan.

Terkait, dengan pandangan umum yang dianggap sama secara substansi, dijawab oleh Wakil Bupati dengan satu tanggaoan agar tidak terjadi perulangan jawaban yang sama.

Adapun jawaban Kepala Daerah yang disampaikan Wakil Bupati terhadap pandangan umum Fraksi antara lain, pertama terkait keterlambatan penyampaian dokumen LKPJ kepada DPRD, serta waktu pembahasan yang dinilai terlalu singkat, menurut Wakil Bupati tidak benar sebab penyampaian Draft LKPJ Kepala Daerah Tahun 2017 sudah disampaikan jauh hari dan belum melewati waktu yang diamanatkan UU.

Kedua Realisasi APBD Meranti, dikatakan Wakil Bupati telah dilakukan semaksimal mungkin dengan mengusakan pendapatan dari sektor pajak dan restribusi, selain itu juga mengupayakan dana Provinsi dan Pemerintah Pusat melalui komunikais intensi antar Pemda Meranti dengan Kementrian dan Lembaga ditingkat Pusat.

Seperti yang dilakukan oleh Wakil Bupati H. Said Hasyim yang juga diikuti oleh Ketua DPRD H. Fauzy Hasan, bersama OPD dan Kades, mengejar dana APBN dengan melakukan roadshow kebeberapa Kementrian diantaranya Kementrian PUPR, Kementrian Perumahan Rakyat, Kementrian Perikanan dan Pertanian. Dimana hasil komunikasi membuahkan hasil positif karena Kementrian yang dikunjungi bersedia membantu sesuai Proposal yang diajukan.

Ketiga terkait realisasi PAD yang berkisar diangka 86 persen, dikatakan Wakil Bupati H. Said Hasyim telah cukup gencar dilakukan, tidak tercapainya target PAD disektor Pajak dikarenakan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya manfaat pajak dinilai masih rendah untuk itu masih perlu dilakukan sosialisasi.

Keempat terkait macetnya transfer dana pusat dan penurinan DBH Migas dan bantuan Provinsi Riau, telah dilakukan berbagai upaya, diharapkan kedepan Pemda Meranti akan diberikan porsi alokasi dana yang lebih baik dana APBD Provinsi maupun APBN.

Kelima, masukan terkait pemanfaatan pembangunan infrastruktur secara maksimal sehingga  mampu menberikan mutyplier efek, membuka kesempatan kerja dan mengurangi kesenjangan pembangunan didaerah. Dikatakan H. Said Hasyim pada prinsipnya sependapat dengan Dewan, skala prioritas pembangunan fokus pada infrastruktur penghubung jalan dan jembatan sesuai visi dan misi Meranti. 

Upaya nyata yang telah dilakukan antara lain dengan Segera beroperasinya RoRo Insit Laut-Pecah Buyung, selain itu segera dibangunnya RoRo menuju Lukit dan sudah masuknya program  pembangunan RoRo Pulau Padang yang akan dimulai pada tahun 2019. Dan pembangunan jembatan sungai tohor barat yang sudah terealisasi 50 persen.

Keenam, terkait urusan wajib bidang pendidikan dan pemerataan tenaga pendidik, ditegaskan Wakil Bupati, hal ini sudah dilakukan secara seimbang dan profesional dan kedepan akan terus mengupayakan penempatan tenaga pendidik secara merata sehingga tidak terjadi lagi kesenjangan kualitas pendidikan.

Ketujuh terkait, urusan wajib bidang kesehatan yang capaian mencapai 87 persen yang diimbangi dengan layanan kesehatan, dikatakan H. Said Hasyim meski dirasa belum maksimal namun dinilai telah jauh meningkat dan telah mampu menjawab tuntutan masyarakat.

Sementara itu perihal tidak terpakainya seluruh dana Jaminan Kesehatan (JKN) dikarenakan tingkat kesehatan sudah cukup baik sehingga dana tersebut tidak jadi terserap. Selain itu Pemda Meranti juga telah memberikan tambahan penghasilan kepada tenaga medis yang bertugas didaerah terpencil.

Kedelapan terkait, lambatnya pertumbuhan ekonomi dan tingginya angka kemiskinan di Meranti, dikatakan Wakil Bupati, IPM Meranti yang berada diangka 63 persen jauh meningkat dari tahun lalu yang mencapai 59 persen. Angka kemiskinan sudah jauh menurun dari tahun 2010 lalu yakni dari 42 persen ke angka 28.9 persen dan peningkatan itu tertinggi di Indonesia. Sementara lambatnya ekonomi merupakan kejadian merata diseluruh Indonesia.

Sepuluh, terkait peredaran narkoba yang terjadi ditempat hiburan, ditegaskan oleh Wakil Bupati telah mengintruksikan kepada seluruh pengelola tempat hiburan untuk melaksanakan usaha sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Sebelas terkait kebijakan mutasi pejabat, dikatakan Wakil Bupati adalah dalam rangka menjawab tuntutan organisasi, dan telah sesuai kelayakan SDM dan sudah melalui pertimbangan Baperjakat yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja OPD dalam melayani masyarakat.

Dua belas, terkait masukan pemberian Reward dan Punishmen kepada OPD yang mampu merealisasikan anggaran secara optimal, disambut baik oleh Wakil Bupati namun menurutnya Reward tidak cukup hanya karena mampu merealiasikan, tapi seberapa hebat OPD terkait mampu meraih dana APBD Provinsi dan Pusat.

"Jika hanya mencapai realisasi maksimal semua bisa tapi harus mampu juga meraih dana yang mengendap di Pusat dan APBD Provinsi," ucapnya.

Demikian tanggapan Kepala Daerah terkait beberapa argumen, masukan dan pendapat Dewan terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2017, yang disampaikan oleh Wakil Bupati H. Said Hasyim.

Sekedar informasi, pada kesempatan itu juga dilakukan penetapan dan pengesahan susunan Pansus LKPJ dimana terpilih sebagai Ketua Muzakir, Wakil Fauzy SE, Penanggung jawab H. Fauzy Hasan, Koordinator Taufikurahman dan H. Muzamil, Anggota Marhisan, Abdul Aziz, Basiran, Zubiarsyah, Darsini, Edi Masyudi, Makruf Syafii, Yekti Handayani, Sekretaris bukan Anggota Nur Iman. (nik/rls).