MERANTI(POROSRIAU.COM) - Belum  direalisasikannya Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017 , menyebabkan Kepala Desa (Kades) Se-kabupaten Kepulauan Meranti pertanyakan hal tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Meranti, pada Kamis (18/1/2018).

Selain dari pada itu, digelarnya hearing juga berkenaan atas aksi mogok masuk kerja Kepala Desa Sekecamatan Merbau dalam beberapa hari terakhir.

Seperti diungkap beberapa Kepala Desa di hadapan wakil rakyat pada pertemuan diaula kantor DPRD jalan dorak tersebut, "kita hanya minta kepastian kapan dicairkannya anggaran kita, tolong kepada Dinas yang berwenang memberikan kepastian yang jelas,".

Para Kepala Desa melalui Ketua Forum Kades Se-kabupaten dan Kecamatan juga meminta kepedulian Pemerintah Daerah (Pemda) sepenuhnya, dikarenakan banyak pembangunan yang seharusnya dikerjakan dan gaji yang harus dibayarkan.

"Kalau terus seperti ini, bagaimana program membangun desa bisa terwujud, kita harap Pemerintah Daerah harus lebih peduli ," harap  Kades.

Dalam pertemuan itu, seluruh Camat Se-kabupaten Kepulauan Meranti juga ikut menyaksikan dan menyampaikan keluhan terkait permasalahan penyusunan administrasi desa, serta kasus yang menimpa kepala desa saat terjerat dalam permasalahan hukum.

Hearing sempat memanas, saat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ikhwani menyampaikan bahwa dirinya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti.

Pasalnya, sebelum dilakukan pertemuan ini Kepala Desa harus konsultasi terlebih dahulu dengan Dinas Pengelola Pajak Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kepulauan Meranti.

Sedangkan "kapan dicairkannya anggaran Desa, saya tidak bisa memastikan, sebab itu kewenangannya DPPKAD, bahkan kita dari dinas juga merasakan hal yang sama," ucap Ikhawani.(nik)