Senin, 28 Mei 2018
  • Home
  • NASIONAL
  • Fadli Zon Peringatkan Victor Laiskodat Jangan Sampai Jadi Ahok Kedua
Sabtu, 05 Agustus 2017 06:22:00

Fadli Zon Peringatkan Victor Laiskodat Jangan Sampai Jadi Ahok Kedua

Oleh: Redaksi
Sabtu, 05 Agustus 2017 06:22:00
BAGIKAN:
int
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon

 JAKARTA(POROSRIAU.COM)--Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon berharap pernyataan Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat di DPR, Victor Bungtilu Laiskodat yang menuding Partai Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN sebagai pendukung sistem khilafah tidak berujung sama dengan kasus mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Jakarta.

Menurut Fadli, pernyataan Ahok dan Victor hampir berada dalam konteks yang sama, dimana tudingan itu disampaikan oleh orang yang bukan ahlinya. Kata Fadli, khilafah memiliki muatan nilai keagamaan yang tidak bisa dinilai begitu saja oleh orang yang tidak punya keahlian.

"Kita lihat sendiri dalam kasus di Jakarta, ini kan tidak beda dengan apa yang dilakukan oleh saudara Ahok. Jangan sampai ini menjadi Ahok ke dua," kata Fadli di DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (4/8/2017).

Menurut dia, Victor tidak memiliki kapasitas menilai negara khilafah. Apalagi sampai menunjuk hidung partai tertentu sebagai pendukung khilafah.

Bagi Wakil Ketua DPR itu, Gerindra lebih nasionalis daripada NasDem. Sebab itu, tidak pantas Victor sebut Gerindra sebagai partai pendukung khilafah yang sering diasosiasikan sebagai sistem yang menyimpang dari Pancasila.

"Gerindra dari namanya saja Gerakan Indonesia Raya tentu kami jauh lebih nasionalis ketimbang NasDem," ujar Fadli.

Ia menegaskan, tujuan partai yang berlambang burung Garuda, yaitu menegakkan Indonesia Raya. Jadi tidak layak disebut kontra dengan Pancasila.

"Lihat saja manifestonya. Jadi kalau menurut saya, Gerindra itu termasuk partai paling nasionalis di republik ini," kata Fadli.

Seperti diketahui, dalam sebuah video yang sedang viral di media sosial, Victor mengatakan bahwa kelompok ekstrimis mulai bangkit di Indonesia. Kelompok itu mengusung sistem khilafah dan ingin mendirikan negara Islam. Sementara partai yang mendukung kelompok itu adalah Partai Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN.

Pernyataan itu disampaikan Victor dalam forum deklarasi bakal calon Bupati di Kupang, NTT pada tanggal 1 Agustus 2017.***

Editor: Chaviz

Sumber: suara.com

Iklan Lowongan
copy code snippet
Kirimkan opini Anda seputar politik, isu sosial dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Redaksi Porosriau.com mengutamakan opini yang ditulis dengan baik dan disertai dengan identitas yang jelas. Setiap Opini yang diterbitkan di luar dari tanggung jawab redaksi. KIRIM KE Email: pkuporosriau@gmail.com
  Berita Terkait
  • Setelah Setnov, KPK Diminta Usut Dugaan Suap Zulhas

    5 bulan lalu

    Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Ketua DPR nonaktif Setya Novanto dalam kasus korupsiproyek pengadaan e-KTP, masyarakat berharap agar KPK dapat mengusut tuntas semua kasus dugaan korupsi yang melibatkan para wakil rakyat.

  • Hebat, Jelang Akhir Periode Anggota DPRD Pekanbaru Ini Tuntaskan Semua Janjinya ke Masyarakat

    2 bulan lalu

    Ketua Panitia acara reses Ida Yulita Susanti, yang juga tokoh masyarakat, Hasan Basri dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa, selama ini Ida Yulita Susanti sudah banyak berjanji untuk membangun kampung, dan hingga akhir periode 2014-2019, Politisi peremp

  • Sasar Pajak Skala Besar, Masih Ada Rp 4 Miliar Potensi PBB Akan Ditagih Dispenda

    2 tahun lalu

    PEKANBARU (PR) - Dalam dunia perpajakan, ada yang disebut dengan data sampah. Data sampah artinya adalah data yang belum terverifikasi kebenarannya. Inilah yang tejadi saat ini di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pekanbaru.

  • Lampu Jalan dan Taman Tak Hidup, LIRA Tuding Anggaran di Mark Up Hingga Rp1 Miliar

    tahun lalu

    PEKANBARU(POROSRIAU.COM)--Keberadaan lampu jalan dan lampu taman di Kota Pekanbaru yang tidak hidup saat kondisi malam hari menjadi sorotan Lumbug Informasi Rakyat (LIRA). Dipertanyakan kenapa lampu-lampu penerangan jalan dan lampu-lampu sorot taman rata-

  • Darurat Korupsi

    tahun lalu

    KASUS korupsi kembali mencuat. Tak tangung-tanggung kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun terkait pengadaan proyek KTP elektronik. Meski sedang gonjang ganjing pilkada serentak putaran kedua di DKI Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak memed

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 Poros Riau. All Rights Reserved.