Kamis, 05 Desember 2024
  • Home
  • NASIONAL
  • KPK Diminta Usut Tuntas Dugaan Money Politics Soal Cukai Rokok
Jumat, 16 November 2018 23:41:00

KPK Diminta Usut Tuntas Dugaan Money Politics Soal Cukai Rokok

Oleh: Redaksi
Jumat, 16 November 2018 23:41:00
BAGIKAN:
Ilustrasi.(Foto:Int)

POROSRIAU.COM--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mengusut dugaan suap di balik batalnya kenaikan cukai rokok. Ada dugaan suap terkait kepentingan Pilpres 2019.

"KPK perlu mengusut tuntas apakah dugaan money politics itu benar adanya atau tidak? Jika benar harus diproses hukum," kata Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni melalui pesan elektronik kepada Kantor Berita Politik RMOL malam ini (Jumat, 16/11).

Dugaan money politic di balik pembatalan kenaikan cukai rokok dibongkar ekonom Universitas Indonesia yang juga Dewan Pakar Komisi Nasional Pengendalian Tembakau, Faisal Basri.

Berbicara di acara workshop jurnalis yang diadakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/11), Faisal mengatakan ada money politics di balik batalnya kenaikan cukai rokok karena pemilik rokok Marlboro, Philip Morris, selalu hadir dalam pembahasan melalui public relation (PR) dan beberapa grup Djarum membiayai Jokowi.

Perhitungan Faisal Basri, pembatalan kenaikan cukai rokok di kisaran 10% per tahun bisa membuat potensi kehilangan penerimaan cukai sebesar Rp 16,55 triliun dari target APBN 2019 sebesar Rp 165,5 triliun. 

Sya'roni yang juga caleg Partai Gerindra Dapil Jateng II yang meliputi Demak, Jepara dan Kudus menekankan KPK jangan diam. Lembaga anti rasuah harus segera melakukan penyelidikan.

"KPK bisa menjadikan informasi yang disampaikan Faisal Basri sebagai pintu masuk untuk menindaklanjuti kasus ini. Bila buktinya cukup KPK hendaknya menjadikan kasus ini sebagai kejahatan korporasi," tukas Sya'roni.***

Editor: Chaviz

Sumber: Rmol.co

  Berita Terkait
  • KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi Muhamad

    8 tahun lalu

    DPD LIRA BENGKALIS meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menetapkan Wakil Bupati Bengkalis, Riau yakni Muhammad sebagai tersangka dalam kasus korupsi alih fungsi lahan di Provinsi Riau

  • Setelah Setnov, KPK Diminta Usut Dugaan Suap Zulhas

    7 tahun lalu

    Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Ketua DPR nonaktif Setya Novanto dalam kasus korupsiproyek pengadaan e-KTP, masyarakat berharap agar KPK dapat mengusut tuntas semua kasus dugaan korupsi yang melibatkan para wakil rakyat.

  • Diminta Tindaklanjuti ‘Kasus’ Pertamina Dumai, DLH Dideadline Sepekan

    5 tahun lalu

    HMI Cabang Dumai memberikan tenggat waktu sepekan kepada DLH. Soalnya, tidak didengar pernyataan yang jelas dan tegas dari DLH terkait sikap apa dan tindakan apa yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti ‘kasus’ PT. Pertamina RU II Dumai

  • Usut Tuntas Kasus Panti Asuhan Tunas Bangsa Kecamatan Tenayan Raya

    8 tahun lalu

    PEKANBARU(POROSRIAU.COM)-- Mencuatnya dugaan kekerasan pada anak usia 18 bulan atas nama MZ di Panti Asuhan Tunas Bangsa Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru baru-baru ini, mendapat perhatian dan keseriusan dari berbagai kalangan legislatif di DPRD Kota Pekan

  • Mahasiswa Ancam Demo Pertamina Dumai

    5 tahun lalu

    HMI menuntut sikap serius dari pihak berwenang untuk melakukan penindakkan terhadap perusahaan yang diduga merusak lingkungan, jika tidak, mahasiswa akan turun aksi

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2024 POROSRIAU.COM. All Rights Reserved.