JAKARTA(POROSRIAU.COM)--Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi membenarkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan Kantor Pusat Bea Cukai di Rawamangun, Jakarta Timur, Senin siang, 6 Maret 2017.

Penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan suap kepada mantan hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar. Patrialis diduga dijanjikan uang sebesar Sin$ 200 ribu terkait permohonan uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

"Tim penyidik KPK mengunjungi Kantor Pusat Bea Cukai dalam rangka melakukan koordinasi terkait penyidikan kasus indikasi suap yang melibatkan importir dan seorang hakim MK beberapa waktu lalu," kata Heru dalam keterangan tertulisnya, Senin, 6 Maret 2017.

Heru mengatakan, dalam koordinasi antara KPK dan Bea Cukai, menghasilkan beberapa poin. Di antaranya dia menyebutkan Bea Cukai sepenuhnya mendukung langkah-langkah yang dilakukan KPK untuk melakukan investigasi dari sisi kegiatan importasi. Selain itu, Bea Cukai juga diminta membantu penyidik KPK untuk memberikan data dan informasi, serta dokumen-dokumen terkait dengan importasi.

Menurut Heru, sejalan dengan pemeriksaan oleh KPK, Kementerian Keuangan juga tengah melakukan penelitian terhadap praktik kartel di beberapa komoditas, termasuk daging. Ia menuturkan, kementeriannya baru-baru ini juga telah menandatangani nota kesepahaman bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KKPU), dalam rangka penghapusan praktik kartel.

"Kementerian Keuangan dan KPPU sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, peningkatan kepatuhan di bidang perpajakan dan persaingan usaha," ujarnya.

Heru menuturkan, ruang lingkup kesepakatan itu meliputi pemanfaatan dana dan informasi, analisis dan investigas bersama, edukasi, sinkronisasi, dan koordinasi peraturan, dan bantuan narasumber atau ahli.

Dari kerjasama itu, Heru berharap akan berdampak pada struktur usaha yang lebih efisien dan berkeadilan, sehingga dapat menurunkan harga kebutuhan di masa mendatang. Adapun dampak jangka panjangnya, kata dia, agar masyarakat mendapatkan barang berkualitas dengan harga murah.

"Pengusaha mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha, dan Indonesia menjadi tempat yang menawarkan iklim persaingan usaha yang sehat," kata dia.(tempo)