Senin, 20 Mei 2019
  • Home
  • NASIONAL
  • Penerbitan Izin Freeport, Pemerintah Dituding Tak Konsisten
Jumat, 07 April 2017 07:37:00

Penerbitan Izin Freeport, Pemerintah Dituding Tak Konsisten

Oleh: Redaksi
Jumat, 07 April 2017 07:37:00
BAGIKAN:
Int
Freeport

JAKARTA(POROSRIAU.COM)--Sejumlah kalangan menyesalkan tindakan pemerintah yang terburu-buru menetapkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia. 

Ahli Hukum Tata Usaha Negara Universitas Indonesia, Dian Puji Simatupang, misalnya, berpendapat bahwa izin seharusnya diterbitkan jika pemerintah dengan Freeport sudah bersepakat mengakhiri kontrak karya.

Secara hukum, Dian mengemukakan, izin adalah tindakan negara sebagai badan publik. Adapun dalam kontrak, kedudukan pemerintah sejajar dengan subyek hukum perdata lainnya. 

Akibat penerbitan izin, kedudukan pemerintah menjadi tidak konsisten. "Jadinya setengah-setengah, kuasi publik dan privat. Ini yang seharusnya pemerintah bisa hindari," ujar Dian dalam diskusi di Jakarta, Kamis, 6 April 2017.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan izin Freeport pada 10 Februari lalu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Freeport sebagai pemegang izin harus menaati kewajiban fiskal, aturan pelepasan saham sebesar 51 persen, dan komitmen pembangunan smelter.

Namun perusahaan mangkir dari keputusan pemerintah dan berkukuh mempertahankan kontrak. Kedua pihak sepakat berunding membahas kesediaan alih status sejak Februari lalu. Hasilnya, kata Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Mochamad Teguh Pamuji, Freeport menyepakati komitmen perubahan wadah operasi menjadi IUPK.

Adapun negosiasi soal kewajiban Freeport baru dimulai pertengahan April nanti. Teguh mengatakan pembahasanakan melibatkan banyak pihak, antara lain Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Dalam Negeri, Badan Koordinasi Penanaman Modal, hingga Kejaksaan Agung.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi, Bambang Gatot, mengatakan perundingan juga akan melibatkan pemerintah daerah Papua. Masyarakat di sekitar dan di luar wilayah kerja Freeport pun turut dilibatkan.

Jika perundingan masih buntu, Bambang mengatakan, izin Freeport bakal berakhir. "Kalau dia tidak setuju bisa kembali ke kontrak karya. Ini kan masa transisi," ujar dia.

Dian mengatakan negosiasi antara pemerintah dan badan usaha tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun perundingan dibolehkan selama tidak merugikan negara. "Undang-Undang Administrasi Pemerintahan membolehkan itu, yang penting menguntungkan negara," kata dia.

Staf Khusus Menteri Energi Hadi Mustofa Djuraid berdalih penerbitan izin ditujukan untuk memulihkan operasi Freeport di Papua. Kegiatan operasi tambang Freeport hingga kini belum berproduksi maksimal lantaran stok konsentrat tembaga yang belum terjual menumpuk di gudang perusahaan. Pemerintah sempat melarang ekspor konsentrat Freeport sejak 12 Januari hingga 17 Februari.

"IUPK memungkinkan operasi Freeport di Timika kembali normal sehingga tidak timbul ekses ekonomi dan sosial berkepanjangan bagi masyarakat Timika."

Menteri Energi Ignasius Jonan mengatakan ekspor Freeport juga bisa berakhir jika perusahaan tidak membangun smelter sesuai dengan rencana. "Yang sementara itu izin ekspornya. Tiap enam bulan kami review."

Juru bicara Freeport, Riza Pratama, enggan menjawab kapan perusahaan bakal melanjutkan ekspor. Dia mengatakan saat ini perusahaan masih terus berunding dengan pemerintah.(*/tempo)

Editor: Chaviz

  Berita Terkait
  • Gara-gara Izin Ekspor, Nasib Freeport Tahun Ini di Ujung Tanduk

    2 tahun lalu

    POROSRIAU.COM-- Pemerintah tengah berjuang untuk meningkatkan nilai tambah hasil mineral dalam negeri. Salah satunya, dengan meminta perusahaan tambang yang beroperasi di dalam negeri harus mengolah mineral melalui pabrik pengolahan dan pemurnian atau sme

  • Badko Riau-Kepri, Kecam Pertamina RU II Dumai Lakukan Galian C Ilegal

    3 tahun lalu

    Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Riau-Kepulauan Riau meminta dilakukannya pemberhentian aktivitas ilegal galian C yang dilakukan PT. pertamina RU II Dumai secara terang - terangan dii pelintung kota dumai.

  • Bagir Manan Sedih Ketua PWI Margiono 'Kampanyekan' Jokowi

    tahun lalu

    Polemik mengenai kapan dan bagaimana pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN), mengundang perhatian Ketua Dewan Etik Asosiasi Media Siber Indonesia, Bagir Manan.

  • Bupati Kepulauan Meranti Sampaikan LKPJ Tahun 2017 : Macetnya Transfer Pusat dan Pemotongan DBH Migas, Penyebab Terkendalanya Pembangunan

    tahun lalu

    MERANTI(POROSRIAU.COM) - Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2017 dihadapan Ketua dan Jajaran Anggota DPRD Kepu

  • Dituding Tak Berbadan Hukum, Ismail Sarlata Anggap Kuasa Hukum AM Gagal Paham

    7 bulan lalu

    Menariknya, pada poin 2 (surat pemberitahuan kepada Dewan Pers, red) disebutkan bahwa media elektronik www.harianberantas.co.id tidak berbadan hukum.

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 POROSRIAU.COM. All Rights Reserved.