Senin, 22 Juli 2019
  • Home
  • HUKUM
  • Dituding Tak Berbadan Hukum, Ismail Sarlata Anggap Kuasa Hukum AM Gagal Paham
Senin, 05 November 2018 09:16:00

Dituding Tak Berbadan Hukum, Ismail Sarlata Anggap Kuasa Hukum AM Gagal Paham

Oleh: Viz
Senin, 05 November 2018 09:16:00
BAGIKAN:
Ismail Sarlata (Baju Merah) ketika mendatangi gedung KPK beberapa waktu lalu.(Foto: Istimewa)

Ismail: “Penyidik Polda dan JPU Kejati Riau Diduga Gaptek”

PEKANBARU(POROSRIAU.COM)- Terkait adanya kasus dugaan kriminalisasi terhadap Pimpinan Redaksi (Pimred) media online Harianberatas.co.id Toro Laia, yang dijerat dengan undang-undang RI, Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi,Transaksi dan Elektronik pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) akibat berita media Pers yang saat ini sedang bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru dengan tuduhan dan fitnah.

 Tuduhan ini sebagaimana disampaikan oleh kuasa hukum Amril Mukminin melalui surat pemberitahuan kepada Dewan Pers tanggal 26 April 2017 yang ditanda tangani bersama oleh Iwandi.,SH.MH, Patar Pangasian,SH dan Asep Rukhiat.,SH,MH.

Menariknya, pada poin 2 (surat pemberitahuan kepada Dewan Pers, red) disebutkan bahwa media elektronik www.harianberantas.co.id tidak berbadan hukum.

Menyikapi hal tersebut, Ismail Sarlata selaku Redaktur Pelaksana di media itu sendiri merasa keberatan. Ia menganggap tuduhan itu merupakan fitnah secara terang-terangan.

"Tindakan tiga oknum kuasa hukum Bupati Bengkalis jelas fitnah, secara terang-terangan melakukan pembohongan dan onar ke publik,” cetusnya kepada sejumlah awak media, Minggu (04/11/2018).

Lanjutnya, saya amat menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh tiga orang  oknum kuasa hukum Amril Mukminin. Menuduh media harianberantas.co.id tidak berbadan hukum tanpa pembuktian terlebih dahulu.

"Kenapa demikian saya katakan? tanya Ismail, sebelum menuduh hendaknya dibuktikan terlebih dahulu, apakah benar harianberantas.co.id tidak berbadan hukum, apa lagi saat ini sudah zaman teknologi tinggi informasi dapat diproses melalui Internet dan bahkan informasi dapat diraih digenggaman, tentunya melalui berbagai jenis telphon genggam yang memiliki jaringan internetnya," terang Ismail Sarlata

Lebih jauh dikatakan Ismail, untuk perihal apakah www.harianberantas.co.id yang dikelola dan atau diterbitkan PT.Berantas Pers Group sebagaimana yang tercantum dalam susun box redaksi, maka nama PT tersebut (PT.Berantas Pers Group) dapat langsung dicek apakah berbadan hukum dan atau tidak terdaftar di Kemenkumham yakni langsung melalui situs resmi Kemenkumham dengan situs : https://www.ahu.go.id/pencarian/profil-pt setelah mengikuti proses pada situs dan atau link resmi kemenkumham, maka dapat diketahui apakah perusahaan yang dicari terdaftar atau tidak di Kemenkumham.

Sementara untuk proses pembelian domain itu tergantung pada masyarakat dan atau pemilik domain, sepertihalnya, Com, Net,Co, Id, Co.Id,Go.Id dan lainnya. Pada masing-masing domain yang tersebut, masing-masing memiliki aturan main yang harus diikuti oleh pemilik domain dan atau situs.

“Seperti domain dan atau situs harianberantas.co.id yang merupakan domain Indonesia harus melampirkan data dan atau dokumen dalam pembelian domain sebelum domain disetujui oleh jasa penjual domain dan atau situs,” imbuhnya.

Ditegaskan Ismail, dalam pembelian domain dan atau situs co.id yang merupakan domain Indonesia, maka pemilik dan atau pembeli harus melampirkan data dan atau dokumen berupa , SIUP/TDP/AKTA/NPWP/Surat Izin yang setara (cukup salah satu diantaranya), dari persyaratan yang sudah ditentukan dalam pembelian domain Indonesia harianberantas.co.id yang dikelola dan atau diterbitkan oleh PT Berantas Pers Group memberikan dan atau melampirkan dokumen yang harus dipenuhi tidak hanya satu melainkan beberapa dokumen yang syah dikeluarkan oleh Negara.

 “ Seperti Akta Pendiri (Akta Notaris) bernomor : 11, Tanggal 13 Desember 2014 serta SK Menteri Kemenkumham bernomor ; AHU-39686.40.10 Tahun 2014, NPWP Perusahaan dengan nomor : 71.794.223.9-216.00 serta Surat Pernyataan dari Saya (Ismail Sarlata) selaku Redaktur Pelaksana dengan jabatan sebagai Perwakilan dalam pembelian domain harianberantas.co.id yang dikelola dan atau di terbitkan," papar Ismail Sarlata. "Pembelian domain co.id adalah permintaan saya kepada Toro Laia selaku Pimpinan saya dengan berbagai pertimbangan saya, diantaranya lihat dan baca akan UU RI, nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yang saat ini dituduhkan kepada harianberantas.co.id,” sambungnya.

Didalam pasal 23 ayat (ayat) 1: 'Setiap penyelenggara negara, orang,Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftaran pertama, ayat (2): ' Pemilik dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain, pasal 24 ayat (1) : ' Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.

Sementara, pasal 25 sendiri berbunyi : ' Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya Intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada didalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan."

"Dari sisi mana harianberantas.co.id yang dikelola dan atau diterbitkan oleh PT.Berantas Pers Group tidak berbadan hukum yang telah terdaftar di Kemenkumham (chek di link kemenkumham resmi diatas), dan dituduh langgar UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Sementara domain harianberantas.co.id yang merupakan domain Indonesia bukan com atau lainnya justru mengingat akan UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 23,24 dan 25," tambah Ismail Sarlata

Kambali ditegaskan Pria berdarah Ambon itu, sebagaimana pemaparan yang saya terangkan ini, jelas tiga oknum kuasa hukum Amril Mukminin diduga gagal paham soal dunia teknologi (Gaptek). Dimana, telah menuding harianberantas.co.id tidak berbadan hukum.

“ Bukan hanya kuasa hukum saja, penyidik AIPTU Hafrizanda, SH di Polda Riau termasuk Kejati Riau melalui JPU Syafril,SH dalam menerima berkas perkara juga diduga gagal paham soal dunia teknologi (alias Gaptek) yang tidak mengecek kebenaran secara online melalui situs resmi kemenkumham dengan link : https://www.ahu.go.id/pencarian/profil-pt yang dapat diakses siapapun tanpa batas apakah PT Berantas Pers Group yang mengelola dan atau menerbitkan harianberantas.co.id terdaftar atau tidak." Pungkas Ismail Sarlata dengan geram kepada awak media sembari memperlihatkan dokumen yang dimiliki PT.Berantas Pers Group yang masuk dalam proses pembelian nama domain harianberantas.co.id. (*/rls)

Editor: Chaviz

  Berita Terkait
  • Amril Mukminin Dianggap 'Kangkangi' UU Pers

    10 bulan lalu

    Diakui Feri, Ia merasa sangat prihatin melihat dan mendengar kesaksian terdakwa Toro pemilik harianberantas.co.id, yang diduga menjadi korban kriminalisasi Amril sebagaimana dijelaskan oleh Toro dan kuasa hukumnya dihadapan sejumlah media saat usai persi

  • Diduga Lakukan Fitnah, Kuasa Hukum Amril Mukminin Terancam 10 Tahun Penjara

    9 bulan lalu

    Tiga orang kuasa hukum Bupati Bengkalis Amril Mukminin, dengan inisial PP, IW, dan A diduga kuat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memfitnah perusahaan pers harianberantas.co.id, melalui sebuah laporan ke Polda Riau akibat pemberitaan me

  • Terkait Laporannya, Antasari Akan Diperiksa Pekan Depan

    2 tahun lalu

    JAKARTA(POROSRIAU.COM)--Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan, pekan depan pihaknya akan memanggil mantan Ketua Komisi Pemberantansan Korupsi (KPK) Antasari Azhar terkait tindak lanjut laporan Antasari pada tahun 2011.

  • Gugat Keputusan Pemerintah, HTI Sampaikan 41 Alasan Di PTUN

    2 tahun lalu

    Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menggelar sidang gugatan Huzbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap langkah pemerintah yang mencabut status badan hukumnya, Kamis (23/11/2017).

  • Pengacara Setya Novanto Punya Pistol, Ini Kata Kapolri

    2 tahun lalu

    Fedrich Yunadi, kuasa hukum Ketua DPR sekaligus tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto, mengakui memiliki senjata api dan kerap dia bawa kemana pun pergi.

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 POROSRIAU.COM. All Rights Reserved.