PEKANBARU(POROSRIAU.COM)-- Anggaran lurah dan camat bernilai ratusan juta untuk operasional lurah dan camat di Kota Pekanbaru mendapat kritikan tajam dari Legislatif Kota Pekanbaru. Pasalnya anggaran yang susah di turunkan Pemko Pekanbaru sebesar Rp876 juta untuk penunjang kinerja lurah dan camat dianggap belum tepat untuk saat ini.

Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua fraksi PKB, Zaidir Albaiza SH MH. Ia menganggap anggaran itu tidak terlalu mendesak untuk saat ini. Sebab, dalam kondisi keuangan kas daerah yang minim, hal itu merupakan sebuah pemborosan dan belum tepat sasaran.

"Belum saatnya (anggaran lurah dan camat) dilakukan. Apalagi, dalam kondisi sekarang seperti THL yang dipangkas gajinya, pengurangan THL, persoalan gaji THL sampah. Harusnya itu yang harus dibenahi dulu," kata Zaidir ketika dikonfirmasi melalui selulernya, Kamis (19/01)

Apalagi ditengah kondisi ekonomi yang saat ini tengah sulit, Zaidir menegaskan agar Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, diminta lebih bijaksana dan profesional melakukan kucuran anggaran untuk hal-hal yang dibutuhkan saat ini.

"Di tengah kondisi yang saat ini sedang kacau, harusnya lebih memprioritaskan ke arah yang lebih penting dulu. Kan persoalan gaji pekerja belum selesai karena ada pemotongan. Selesaikan dulu itu, kalau ekonomi sudah baik tidak ada salahnya dianggarkan kembali," tegasnya.

Pemko Pekanbaru, diminta berpikir kembali mengeluarkan kebijakan untuk anggaran operasional lurah dan camat saat ini. Menurutnya, zaman sekarang belum tepat.

"Masih banyak yang urgent didanai lagi, hak orang belum dibayar, seperti tunjangan guru, PNS, listrik yang belum dibayar, harusnya benahi itu dululah," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Pemko Pekanbaru melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggarkan dana tujungan kondisi kerja sebesar Rp 876 juta di APBD tahun 2017 untuk seluruh camat dan lurah se Kota Pekanbaru.

Alasan Pemko Pekanbaru memberikan tunjangan itu tak lain untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan aksi tindak Pungutan Liar (Pungli) yang saat ini marak di kantor dan instansi pelayanan pemerintah. (Eza)