Senin, 20 Mei 2019
Kamis, 02 Maret 2017 15:45:00

Gaji Pasukan Kuning Dipending, Dewan Meradang

Oleh: Eza
Kamis, 02 Maret 2017 15:45:00
BAGIKAN:
int
ILUSTRASI

PEKANBARU(POROSRIAU.COM)-- Kabar belum dibayarnya gaji ribuan tenaga harian lepas (THL) di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru ternyata sudah sampai ketelinga kalangan legislatif DPRD Kota Pekanbaru.

Yang membuat kesal dewan, anggaran untuk pasukan kuning tersebut sudah disahkan oleh DPRD, namun yang menjadi pertanyaan kenapa Pemko belum membayar gaji para THL hingga dua bulan lamanya.

" Sekarang apalagi alasannya kok tidak dibayarkan ?, saya baru dengar ini. Anggarankan sudah disahkan DPRD, sudahlah gaji dikurangi ini malah belum dibayar pulak hak mereka sampai dua bulan kok bisa?, Itu dinas terkait jangan main-main, ini hak seseorang, janggan di tunda membayarkannya, apalagi anggaran sudah ada," ungkap ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Kamis (2/3)

Tidak hanya sampai disitu, Politisi Demokrat ini makin kesal ketika disinggung terkait penyebab belum dibayarnya gaji para THL ini karena adanya indikasi penahanan gaji oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru H.M.Noer.

"Apa hak Sekda menahan gaji THL, tolong dipikirkan mereka, sudahlah gaji gak seberapa dikasih, malah pakai ditahan pula," cetusnya.

Untuk itu, dengan tegas Azwendi meminta, permasalahan ini harus segera diselesaikan sebelum situasi semakin tidak bersahabat. 

"Kita minta persoalan belum dibayarkannya gaji THL ini diselesaikan, kita khawatir nanti  mereka  (pasukan kuning) mogok kerja lagi maka akan kembali kotor kota kita ini. Ingat tugas mereka itu berat, jadi jangan dipermainkan," pungkasnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemko Pekanbaru, Zulfikri membenarkan bahwa THLnya hingga saat ini belum menerima gaji sama sekali.

"Memang para THL ini belum menerima gaji selama dua bulan yakni, dari Januari dan Februari. Padahal untuk permintaan pembayaran sudah saya ajukan," ujarnya.

Padahal kata Zulfikri, dirinya sudah menanyakan ke BPKAD dan tidak ada masalah bahkan sudah setuju, begitu juga dengan Asisten III, juga tidak ada masalah, tapi katanya Pak Sekda yang memending dan tidak memperkenankan BPKAD melakukan pembayaran gaji itu.

"Saya tak tahu apa alasannya, padahal SK THL itu terhitung sampai Januari 2017, jujur saya bingung dengan persoalan ini, kalau memang mau memberhentikan THL, ya dari kemarinlah diberhentikan," kata Zulfikri. (Eza)

Editor: Chaviz

  Berita Terkait
  • Dua Bulan Gaji 1.200 Petugas Kebersihan Belum Dibayar

    2 tahun lalu

    PEKANBARU (POROSRIAU.COM) - Terhitung Januari hingga Februari, gaji 1.200 tenaga harian lepas (THL) dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru belum menerima gaji. Hal ini dapat dipastikan berdampak pada menumpuknya sampah di

  • Berhasil Tekan Angka Karlahut, BPBD Meranti Raih Penghargaan dari Gubri

    2 tahun lalu

    SELATPANJANG(POROSRIAU.COM) - Berkat kerja keras Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti, dibantu dengan Stakeholders terkait mulai dari TNI, Polri, Pihak Swasta serta masyarakat. BPBD Meranti berhasil menekan angka kebakara

  • Pandangan Umum Fraksi - Fraksi Tentang Nota Keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti 2018

    2 tahun lalu

    Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, menargetkan Pendapatan pada tahun 2018 sebesar Rp. 1,08 Triliun lebih. Pendapatan Asli Daerah Pada tahun 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan meranti menargetkan sebesar Rp. 93 Milyar lebih, terjadi pe

  • Cecep Inspektur Upacara HUT RI

    3 tahun lalu

    Cecep Sukron saat Memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ( HUT RI ) yang ke 71 bertindak sebagai Inspektur Upacara, Rabu 17-08-2016 di lapangan Bola Kaki Desa Rimbo Makmur, Kec.Pagaran Tapah Darussalam,Kab.Rohul.

  • RAPBD-P Meranti 2018 Disahkan, Banggar DPRD: Apresiasi kepada Pemda Meranti yang tidak merumahkan tenaga Honorer.

    8 bulan lalu

    Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim mengikuti Rapat Paripurna Laporan Banggar dan Pengambilan Keputusan Pengesahan RAPBD-P Tahun 2018, kegiatan dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat itu, pada kesempatan itu Eksekutif dan Legislatif sepa

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 POROSRIAU.COM. All Rights Reserved.