PEKANBARU(POROSRIAU.COM)-- Untuk kedua kalinya, kota Pekanbaru kembali dibanjiri tumpukan sampah yang berada dibeberapa ruas jalan kota Pekanbaru, seperti Jalan Arengka Dua, Garuda Sakti dan beberapa jalan lainnya. 

Menyikapi banyaknya tumpukan sampah tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amril SH sangat menyayangkan hal ini kembali terjadi.

" Kita sudah ingatkan saat hearing dengan Dinas Kebersihan Pekanbaru pada pertengahan Desember kemarin. Jangan ada pemotongan. Karena pengaruhnya besar. Kita sampaikan berkali-kali, tapi kenyataannya tidak dilaksanakan hasil hearing kita," kata Roni ketika dikonfirmasi, Rabu (27/12).

Roni mengaku dari hasil hearing dengan DKP, pemotongan gaji buruh DKP tersebut, untuk dua bulan, yakni November dan Desember. Pemotongan masing-masing buruh Rp14 ribu per hari, dari gaji mereka Rp81 ribu per hari. Sehingga masing-masing buruh, hanya menerima Rp67 ribu per hari. 

" Sehingga satu bulan buruh hanya terima Rp 1,4 juta (26 hari kerja). Jika tidak dipotong, mereka terima Rp 2,1 juta per bulan. Jika dikalkulasi dengan jumlah buruh DKP sebanyak 1.200 orang, maka satu bulan dengan pemotongan Rp14 ribu per orang, hemat Rp400 juta. Jika dua bulan, maka hanya Rp 800 juta," jelasnya.

Politisi Golkar ini menganggap persoalan inilah yang menjadikan dasar bagi Komisi IV, untuk melarang DKP melakukan pemotongan. " Kalau alasannya untuk penghematan, maka anggarannya bisa diambil dari dana ATK dan makan minum seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemko," sebut Roni.

Kembali ditegaskan Roni, pemotonganan gaji buruh DKP tidak tepat. Apakah pemotongan gaji THL sampah ini sifatnya urgenci? kan tidak. 

" Seharusnya Pemko Pekanbaru memikirkan bagaimana menaikan gaji THL sampah ini, bukan malah dipotong, sebab mereka THL buruh sampah merupakan ujung tombak membersihkan sampah di kota Pekanbaru ini. Seharusnya dicari kebijakan lain oleh pemko Pekanbaru. Kalau sampah sudah menumpuk lagi, ini sudah menjadi resiko pemerintah kota Pekanbaru," ungkap Roni.(Eza)