PEKANBARU(POROSRIAU.COM)– Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), selasa (21/02/2017) adakan pelatihan dengan tema “Refleksi dan Konsolidasi” Program Kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) dan Rapat Koordinasi (Rakor) yang diadakan dilantai 2 Grand Central Hotel No. 1 Tampan, Jl. Jendral Sudirman, Tengkerang Utara, Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau yang dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB Kabupaten Kota, Kabid serta Kasubid di 12 Kabupaten kota.

Acara yang diadakan selama 2 hari ini bertujuan untuk mengkonsolidasi program KKBPK tahun 2017 hasil dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Program yang dibangun berupa pengendalian penduduk, pertahanan berkeluarga, dan pembinaan peserta KB aktif.

Kepala Bagian (Kabag) Umum dan Humas BKKBN Provinsi Riau Mery Ellya.SH mengatakan “Melalui program pembangunan keluarga yang komprehensif dapat meningkatkan kualitas keluarga yang berkarakter guna mewujudkan keluarga sejahtera” jelasnya.

Kepala bidang Ketahanan Kesehatan Keluarga Kota Dumai Al Khusairi S.Sos M.Si “Sebagai pemerintahan di kabupaten kota , kami angat menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh BKKBN Perwakilan Riau, karna dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi daerah ini kita dipertemukan dalam salah satu wadah untuk bersilaturahmi antara seluruh pejabat-pejabat yang berada di seluruh pemerintahan provinsi Riau yang bernaung dibawah BKKBN. 

Acara yang dilaksanakan ini juga menambah wawasan kami sebagai peserta dalam meningkatkan kemampuan untuk berhadapan dengan masyarakat dilapangan untuk mengadakan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat, tepatnya dimana kami bertugas” tukasnya.

Al Khusairi (43 tahun) menambahkan “Melalui program ini kami berharap BKKBN dapat menambah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), karna kita ketahui bersama bahwa khusus di daerah-daerah ini masih ada yang tidak memiliki petugas lapangan KB (PLKB) seperti di Dumai, dari 33 kelurahan yang ada Petugas Lapangan keluarga berencananya hanya sebanyak 16 orang, ada yang 1 orang memegang 2 kelurahan dan ada yang lebih, jadinya sangat tidak efektif. Kami berharap BKKBN dapat mengatasi hal ini, minimal 1 kelurahan memiliki satu orang Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) agar dapat mempertanggung jawabkan kegiatannya masing-masing.(Yopi)