ROHUL(POROSRIAU.COM)--Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rokan Hulu, H. Sukiman pimpin Apel Siaga Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut) serta Pencegahan Wabah Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Bandara Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian, kecamatan Rambah Samo, Rabu (1/2/2017) pagi.

Apel yang dimulai pukul 06.30 WIB turut diikuti personil TNI dan Polri, PNS dan honorer Pemkab Rohul. Tampak hadir Kapolres Rohul AKBP Yusup Rahmanto, Kasdim 0313 KPR, Mayor Inf. Armen, Kalapas Klas II B Pasir Pengaraian M. Lukman, dan kalangan pejabat di lingkungan Pemkab Rohul.

Dalam sambutanya, Plt Bupati Rohul Sukiman mengatakan Pemkab Rohul saat ini sedang giat dalam perangi wabah DBD yang hampir terjadi di 16 kecamatan. Namun demikian, diakuinya sampai hari ini, Rohul belum ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa atau KLB wabah DBD.

Sukiman mengimbau seluruh Kepala Desa dan Camat untuk mengajak warganya membiasakan diri hidup bersih, yakni dimulai membersihkan lingkungan sekitar, terutama ban-ban bekas yang jadi faktor utama, tempat berkembangnya jentik nyamuk aedes aegypti, serta menjaga pola makan agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit DBD.

Diakuinya, dirinya juga sudah intruksikan Kepala Dinas Kesehatan Rohul agar prioritaskan dalam menanggulangi penyakit menular, termasuk wabah DBD yang terjadi di hampir seluruh kecamatan, terutama memusnahkan ban-ban bekas dekat pemukiman masyarakat.

"Saya harapkan Kades memberikan pemahaman tentang kebersihan, mengontrol dan mengingatkan masyarakat untuk hidup bersih. Dinkes dan Puskesmas harus rajin turun," harap Sukiman.

Terlepas wabah DBD, Plt Bupati Rohul mengakui Pemkab melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rohul, bersama Kodim 0313 KPR dan Polres Rohul serta jajaran saat ini juga sedang siaga Karlahut.

Menurut Sukiman, pencegahan Karlahut lebih baik dilakukan sebelum terjadi. Sebab, bila sudah terjadi, paparan asap sisa Karlahut bukan hanya mengganggu kesehatan masyarakat, tapi dampaknya ikut merugikan keuangan pemerintah.

Seperti bencana Karlahut pada 2015 lalu, pemerintah pusat telah menghabiskan anggaran sekitar Rp 200 triliun. Dan bencana Karlahut 2016 anggaran dikeluarkan sedikit menurun.

Agar bencana Karlahut tidak terulang seperti tahun-tahun sebelumnya, perlu dilakukan pemahaman dengan melibatkan para Kades, Babinsa dari TNI, dan Bhabinkamtibmas dari Polri. "Kita berharap mereka bersatu dalam menanggulangi dan melakukan langkah pencegahan terjadinya bencana Karlahut," imbaunya.

Sukiman mengungkapkan dari pantauan satelit, beberapa bulan lalu ada sejumlah titik panas atau titik api (hotspot) di beberapa tempat, seperti di Kecamatan Rokan IV Koto, Bonai Darussalam, Pendalian IV Koto, dan Kabun. Empat kecamatan ini kini terus dipantau petugas gabungan.

"Oleh karena itu, kita sampaikan ke BPBD, dan seluruh Babinsa, Bhabinsa, Danramil, Kapolsek, semuanya harus bersatu. Satu suara untuk mencegah jangan sampai terjadi kebakaran hutan dan lahan," jelas Sukiman.

"Dan kepada perusahaan yang melakukan pembakaran, baik itu disengaja atau tidak disengaja akan diberikan sanksi kepada mereka. Itu harus menjadi poin untuk diperhatikan betul kepada pihak perusahaan."

"Sanksinya bisa dicabut izinnya. Kalau melanggar hukum ya akan ditangani pihak Kepolisian. Yang paling penting mereka harus sadar bahwa sekarang tidak kayak masa lalu, diberikan kebebasan untuk membakar lahan dan sebagainya. Sekarang sangat ketat dan diawasi TNI, Polri dan pemerintah daerah," tegas Sukiman. (toni)