Rohul (porosriau.com)- Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Ternyata tidak main-main dalam menegekkan disiplin pegawai dilingkungan pemerintahan. Buktinya, sepanjang tahun 2016 ini Pemkab Rohul sudah memberhentikan tidak hormat Dua PNS dan 4 lainnya diberhentikan sementara.

Kepala BKD Rohul, Drs. Fajar Siddiqi mengatakan, 2 PNS dilingkungan Pemkab Rohul yang diberhentikan secara tidak hormat, dikenakan sanksi PP 53 tahun 2010,  karena sudah 56 hari tidak masuk kantor. Selain 2 orang ASN yang diberhentikan secara tidak hormat, 2 PNS lain juga dikenakan sanksi pemotongan gaji berkala (sanksi sedang). Karena jarang masuk kantor, sementara 1 ASN lainnya terkena sanksi pembebasan jabatan (sanksi berat) karena beristeri 2 tanpa ada persetujuan istri pertama dan pejabat pembina pegawai.

“Sanksi itu merupakan hasil rapat tim penilai kinerja yang diketuai langsung Sekda Rohul, Kepala BKD, Asisten III dan Inspektorat,” katanya, Senin (7/11/2016).

Selain 5 orang PNS  yang terkena sanksi PP 53 tahun 2010 sambung Fajar,  4 ASN  juga terkena  sanksi pemberhentian sementara, karena tengah terjerat kasus hukum. Ke 4 ASN Tersebut Diberhentikan Sementara,  Karena Tengah Menghadapi Proses Hukum,  Atas Kasus,  Kasus Narkoba,  Asusila dan juga penyalahgunaan jabatan.

“Hal itu sesuai dengan  PP 4 tahun 1966 tentang aturan sanksi bagi ASN yang tengah menjalani proses hukum,” papar Fajar.

Fajar memastikan, mantan Kadisdikpora Rohul Muhammad Zein,  yang sudah di Vonis 1 tahun penjara oleh pengadilan Tipikor Pekanbaru adalah salah satu PNS yang diberhentikan sementara.

“Untuk pak mantan Kadisdikpora itu tengah berproses, kita segera surati Dinas terkait agar menyerahkan dokumen beliau (M. Zen),” ungkapnya. (toni)