Senin, 26 Maret 2018 20:13:00
Terkait Ini, Puluhan Mahasiswa BEM UPP Gelar Unjuk Rasa di Kantor Dinkes
Oleh: Redaksi
Senin, 26 Maret 2018 20:13:00
ROHUL(POROSRIAU.COM) - Puluhan Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pasir Pengaraian (UPP), lakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Rokan Hulu, Senin (26/3/2018). Aksi mereka ini, merupakan wujud kekecewaan terhadap pelayanan RSUD Rohul, yang dinilai buruk.
Para mahasiswa dalam orasinya juga menyampaikan kebobrokan pelayanan rumah sakit daerah tersebut diantaranya, buruknya pelayanan kepada pasien BPJS. Kemudian, mereka juga menilai kinerja dokter spesialis yang kurang disiflin.
“Saya adalah korban buruknya layanan RSUD, saya kesal dengan layanan RSUD khususnya kepada pasien BPJS karena lambat dalam penanganan serta proses administrasi rujukannya," ungkap Ibnu Iqbal salah seorang mahasiswa.
Sementara itu Koordinator aksi Asmarasyah menyampaikan, latar belakang dilakukanya aksi unjuk rasa ini, karena banyaknya keluhan dari masyarakat terhadap layanan RSUD.
“Yang kita lihat selama ini pelayanan RSUD sangat tidak baik, banyak sekali pelayanan yang terbengkalai baik bpjs, bahkan layanan kelas I pelayanan sangat buruk” Ucap Asmarasyah
Dalam aksi unjuk rasa ini, Lanjut Asmarasyah Ada 3 tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Pertama, meminta kepada Dinas Kesehatan Rohul untuk melakukan Evaluasi Terhadap Sistem Pelayanan RSUD Kabupaten Rokan Hulu. Kedua, Meminta kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan hulu (Rohul) memberi sanksi tegas kepada karyawan RSUD yang bekerja tidak profesional.
Dan Ketiga, meminta kepada Dinas Kesehatan Rohul, menelusuri mal praktek yang ada di Kabupaten Rohul. Serta obat-obatan yang sudah tidak layak pakai yang masih masih beredar di seluruh rumah sakit, apotik, klinik, Puskesmas di Rohul. Surat pernyataan sikap tersebut, juga ditandatangani Sekretaris Diskes Rohul drg. Septine Asmarwati untuk segera ditindaklanjuti.
Melalui aksi ini, Asmarasyah berharap bisa menjadi sebuah kritikan bagi Diskes Rohul untuk segera mengevaluasi RSUD sehingga Kedepan RSUD dapat memebrikan kontribusi nyata bagi masyarakat Rohul.
Menanggapi tuntutan Mahasiswa terebut, Sekretaris Dinas Kesehatan Rohul drg Septian Asmarwati menyatakan terimakasi atas kritikan mahasiswa dan siap menindaklanjutinya.
Menurutnya, saat ini RSUD baru mengalami transisi kepemimpinan dari direktur lama ke direktur baru yang dijabat dr. Novil Raykel. Hal ini juga bagian dari upaya pemerintah dalam memperbaiki layanan RSUD.
“Berhubung Direktur RSUD masih baru, berilah kesempatan pada beiiau, untuk menata dan meperbaiki Layana RSUD seperti yang disampaikan mahasiswa, saya yakin dibawah kepemimpinan dokter Novil, RSUD Rohul bisa lebih baik lagi” ucap Sepetine.(MCR)
Editor: Chaviz
Miliaran Dana Kerjasama Publikasi Media Diduga Dikorupsi
6 tahun lalu)-- Puluhan Perusahaan Pers yang telah menandatangani MoU kerjasama publikasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran APBD 2018, merasa jenuh dengan janji-janji Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Inhil.
Syamsuar: Sakai Bagian Tak Terpisahkan dari Masyarakat Siak
8 tahun laluBupati Siak H Syamsuar membantah kabar yang menyebutkan Pemkab Siak selama ini tidak menunjukkan kepedulian kepada masyarakat Sakai. Sebagai bagian dari masyarakat Siak, Pemkab Siak selama ini terus memberikan perhatian dan memfasilitasi berbagai kepentin
Sempat Memanas, Massa Tuntut Kinerja Pemerintah dan Aparat Hukum di Meranti.
6 tahun laluSELATPANJANG - Pejabat dilingkungan Pemkab. Meranti dikejutkan dengan kedatangan Puluhan massa aksi dari LM2R, Gemantara Raya, LSM Suir Sejati dan Masyarakat yang melakukan aksi damai sekaligus men
Terkait Bonus, Pengemudi Go-Car Pekanbaru Gelar Aksi Mogok
6 tahun laluPengemudi layanan transportasi daring Go-Car Pekanbaru, Riau menggelar aksi mogok beroperasi pada Rabu, (08/08). Aksi mogok dilakukan akibat kebijakan dari kantor pusat Go-Jek.
Banyak Massa Pengunjuk Rasa, Bawaslu : Terlalu Riskan Temui Mereka
6 tahun laluJAKARTA (POROSRIAU.COM) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mempersilahkan massa aksi untuk berunjukrasa di kantornya, termasuk terkait dengan ketidakpuasan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (