Minggu, 19 Mei 2019
  • Home
  • SIAK
  • Diduga Perjalanan Dinas Pemkab Siak Tidak Sesuai Fakta, Ganda dan Fiktif
Kamis, 16 Maret 2017 17:49:00

Diduga Perjalanan Dinas Pemkab Siak Tidak Sesuai Fakta, Ganda dan Fiktif

Oleh: KOKO
Kamis, 16 Maret 2017 17:49:00
BAGIKAN:
KOKO
RECLASEERING INDONESIA

SIAK (POROSRIAU.COM) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau, kembali menemukan dugaan penyelewengan penggunaan anggaran Negara dalam perjalanan dinas pemerintah daerah Kabupaten Siak tahun 2015 sebesar Rp541.575. 256. Penyelewengan anggaran perjalanan dinas para pejabat Pemda Siak tahun 2015 ini terungkap, saat Lembaga Peserta Hukum Untuk Negara dan Masyarakat, RECLASEERING INDONESIA, beberapa waktu lalu menerima salinan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak tahun 2015, Nomor: 07.C/LHP/XVIII. PEK/6/2016 tanggal 8 Juni 2016.

Dalam laporan tersebut, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas 24 objek pemeriksaan di jajaran pemerintah. Berdasarkan temuan itu, terungkap bahwa dari hasil pemeriksaan, terdapat hal yang sangat signifikan yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai perjalanan dinas. Pada perjalanan dinas ditemukan kerugian negara dan/atau daerah sebagai akibat penyimpangan perjalanan dinas sebanyak 114 kasus.

Saat ditemui wartawan di kediamannya, Dwi Purwanto menyampaikan, ada beberapa kasus perjalanan dinas Pemkab Siak yang tidak sesuai fakta di lapangan.

“Ada sekitar 114 kasus senilai Rp.541.575.256 merupakan perjalanan dinas yang tidak sesuai fakta lapangan termasuk anggaran perjalanan dinas ganda. Terjadi dugaan penyimpangan pelaksanaan perjalanan dinas ini dikarenakan pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas tidak mematuhi ketentuan pertanggungjawaban perjalanan dinas serta pengendalian atasan yang masih lemah", terang Dwi Purwanto dari Lembaga Peserta Hukum Untuk Negara dan Masyarakat, RECLASEERING INDONESIA Propinsi Riau, Kamis (16/03/2017) di Tualang.

Lanjut Dwi Purwanto menjelaskan, Intansi terkait yang ada di lingkungan Pemkab Siak tidak memverifikasi bukti pertanggungjawaban secara memadai.

“Pejabat terkait juga tidak memverifikasi bukti pertanggungjawaban secara  memadai. Selain itu, terdapat biro perjalanan yang menyediakan tiket palsu, boarding pass palsu, dan bill atau kuitansi hotel palsu,” beber Dwi Purwanto lagi.

Dari keterangan yang diperoleh media ini, secara uji petik atas bukti perjalanan dinas angkutan udara (tiket penerbangan, boarding pass, airport tax) sebagai bukti perjalanan dinas dibandingkan dengan manifest passenger dari perusahaan penerbangan diketahui ada perbedaan data, berupa harga tiket, nama berbeda atau tidak tercantum dalam daftar manifest penumpang pesawat sehingga terindikasi perjalanan dinas tersebut yang tidak sesuai fakta yang sebenarnya Rp.541.575.256,08.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas belanja perjalanan dinas luar daerah, telah dilakukan pengecekan data terhadap manifest Garuda dan Lion Air, dan diketahui ada belanja sebesar Rp318.783.180 yang belum dapat dipertanggungjawabkan oleh 18 SKPD di lingkungan Pemda Siak.

Kemudian, dari hasil pemeriksaan atas belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah pada tahun 2015 lalu tersebut, terdapat perjalanan dinas ganda, yaitu perjalanan dinas ke tempat yang berbeda pada tanggal yang sama sebesar Rp.21.445.800 yang dilakukan oleh tujuh (7) SKPD di lingkungan Pemkab Siak.

Adapun rincian anggaran perjalanan dinas ganda yang terjadi tersebut dilakukan oleh oknum pejabat Satker yang paling besar adalah Sektetariat Daerah sebesar Rp.8.690.800, sedangkan terbesar kedua adalah BPBD Kabupaten Siak senilai Rp8.520.000.

Terjadinya dugaan penyelewengan anggaran perjalanan dinas pada 24 SKPD dilingkungan Pemdakab Siak tersebut, karena faktor kelebihan bayarnya sebesar Rp563.021.056 (Rp541.575.256 + Rp21.445.800).

Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  menyatakan, setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Dan pasal 136 ayat (1), setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk dipertanggungjawabkan. (Koko)

Editor: Chaviz

  Berita Terkait
  • Pembangunan SPAM Baru Dinilai Asal Jadi

    3 tahun lalu

    Pemabangunan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Baru kapasitas 2 X10 liter/detik (IPA BAJA) yang belum memiliki sitem lokasi IKK di Kampung Belading, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak yang menelan anggaran dari APBN Rp 4.826.700.000 diduga asal-asalan.

  • Membantah Tudingan, Dilantiknya 12 Pejabat Eselon II Berdasarkan Evaluasi

    2 tahun lalu

    Selain itu, imbuh mantan Kabag Humas Sekretariat Daerah Bengkalis, apa yang dilakukan Bupati Bengkalis terhadap ke-25 PPTP itu, mulai dari tahap evaluasi jabatan ke-25 PPTP itu, juga sudah mendapat persetujuan Komisi ASN (KASN).

  • Lantik Pejabat Eselon II, Wabup Said Hasyim Ingatkan : Dalam Sumpah Jabatan Tersemat Tanggung Jawab

    tahun lalu

    MERANTI(POROSRIAU.COM) - Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim, melantik pejabat Eselon II dilingkungan Pemkab. Meranti, dalam rangka penyegaran dan peningkatan kinerja organisasi pemeintah

  • KontraS Desak Pelaku Kasus 'Meranti Berdarah' Dihukum Maksimal

    2 tahun lalu

    SELATPANJANG(POROSRIAU.COM) - Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis menjerat para pelaku Meranti Berdarah dengan ancaman pidana maksimal.

  • Ratusan Juta Rupiah Diduga mengalir ke Kantong pejabat Perjalan Dinas Fiktif Pemko Dumai Rugikan Negara

    3 tahun lalu

    Biaya perjalan Dinas yang dialokasikan dari anggaran APBD Pemko Dumai tahun 2009 lalu menimbulkan kerugian Negara

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 POROSRIAU.COM. All Rights Reserved.