SIAK (POROSRIAU.COM) - Di tengah kondisi melonjaknya berbagai harga barang (khususnya Sembako, red). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)nya, justeru dikabarkan akan membuat kebijakan yang dinilai sangat membebani para pegawai honorer yang bekerja di lingkungan Pemkab Siak.

Hal itu dikarenakan Pemkab Siak berencana akan melakukan pemotongan/pengurangan gaji bagi para tenaga Honorer sebesar 25 Persen. Namun sejauh ini belum diketahui secara pasti, apakah kebijakan tersebut disebabkan karena terlalu banyaknya tenaga Honorer yang dipekerjakan di Lingkungan Pemkab Siak, atau karena adanya instruksi dari Pemerintah Pusat, mengingat kondisi keuangan Negara saat ini memang tengah mengalami kemerosotan yang cukup memprihatinkan.

Di samping itu, pada tahun 2017 ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak yang telah disahkan oleh DPRD pada sidang Paripurna beberapa waktu lalu, memang dirasakan cukup menyayat hati dan membuat bulu kuduk merinding. Yang mana APBD Kabupaten Siak tahun 2017 hanya berkisar sekitar Rp1,6 Triliun, jauh lebih kecil dibandingkan APBD tahun 2016 yang mencapai sekitar Rp2,1 Triliun.

Akibat dari kemerosotan APBD Siak tersebut, sudah barang tentu sebagian besar program/kegiatan yang berhubungan dengan keuangan (anggaran, red) juga akan turut mengalami kemerosotan. Sehingga tidak heran jika pada tahun 2017 ini, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Siak dikabarkan terpaksa harus membuat kebijakan yang seolah-olah dianggap kurang menguntungkan bagi masyarakat, seperti memotong gaji Honorer, memotong tunjangan PNS, menunda pembangunan fasilitas jalan, menunda pembangunan fasilitas sekolah, dan lain sebagainya.

Meskipun awalnya semua itu merupakan bagian dari program prioritas Pemerintah yang harus diperjuangkan dan dipertahankan, namun untuk merealisasikan semua itu, semuanya harus menggunakan duit (uang, red). Dan tidak bisa diganti dengan menggunakan daun ubi maupun daun rambutan. Sementara kondisi keuangan daerah saat ini benar-benar tengah dilanda badai Rasionalisasi alias Pengurangan.

Sehingga, pada tahun 2017 ini Pemda Siak diharapkan bisa lebih berhati-hati (hemat dan teliti, red) dalam mengalokasikan anggaran. Sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Umum Ormas Masyarakat Peduli Kabupaten Siak (MPKS) Wan Hamzah, dirinya menyebutkan bahwasanya kondisi keuangan (secara Nasional, red) saat ini memang cukup memprihatinkan, sehingga Pemda Siak diharapkan bisa lebih bijak dan teliti dalam menggunakan anggaran di tahun 2017 ini.

"Terkait merosotnya APBD Siak tahun ini, tentu lah kita berharap agar kiranya Pemda Siak bisa lebih cermat dalam menggunakan anggaran yang ada. Jangan sampai anggaran yang sedikit itu, hanya habis untuk menggelar kegiatan-kegiatan seremonial yang sama sekali tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Apalagi pada beberapa hari yang lalu, kami juga mendapat pengaduan dari teman-teman (pegawai Honorer, red) di Siak, katanya gaji mereka bulan ini akan dipotong 25 Persen oleh pihak Dinas, dengan alasan karena Keuangan Daerah sedang seret," tegas Wan Hamzah, Sabtu (28/1/2017).

Terkait isu adanya rencana pemotongan gaji para pegawai Honorer di Lingkungan Pemkab Siak itu, salah seorang Pegawai Honorer yang saat ini mengaku bekerja di salah satu sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Siak, membenarkan dan mengakui jika pada tahun 2017 ini gaji mereka akan mengalami pemotongan.

"Terkait adanya isu rencana pemotongan gaji Pegawai Honorer di Lingkungan Pemkab Siak itu, kami juga sudah dapat kabar dari kawan-kawan, katanya gaji kami mulai bulan Januari ini akan dipotong, tapi besaran potongannya kami belum tau, karena sampai hari ini kami belum gajian," kata salah seorang Honorer, kepada Porosriau.com.

Atas teka-teki bakal adanya pemotongan gaji Pegawai Honorer dan tunjangan daerah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Siak itu, awak media mencoba mencari kebenarannya dari sejumlah pejabat (penentu kebijakan, red) yang ada di beberapa instansi Pemerintah. Dan didapati penjelasan dari Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Siak H Said Arif Fadhilah. Bahwasanya rencana pemotongan gaji Honorer dan tunjangan daerah bagi para PNS di Kabupaten Siak itu memang akan diberlakukan mulai tahun 2017 ini.

"Rencananya pada tahun 2017 ini, uang transportasi bagi para Pegawai Honorer di Siak akan dipotong sebesar 25 Persen, begitu juga dengan uang tunjangan daerah bagi PNS, juga akan dipotong sebesar 25 Persen," terang Said Arif Fadilah, Ahad (29/1/2017), saat dikonfirmasi via seluler. (Atok)