SIAK (POROSRIAU.COM) - Kondisi jembatan aset milik Bina Marga dan Pengairan (BMP) Siak yang terletak di dusun 2 Sungai Niur, kampung Koto Ringin, kecamatan Mempura sangat memprihatinkan. Pasalnya, jembatan yang masih terbuat dari kayu tersebut setiap tahun mengalami kerusakan. Sehingga, keadaan itu dapat mengancam keselamatan masyarakat yang melintas di jembatan tersebut. 

 "Jembatan ini kita perbaiki setiap tahun mau dua kali. Ya, maklum ajalah mas kayu yang ada sekarang inikan banyak yang muda gak seperti kayu jaman dulu. Sehingga, ketahanan jembatan ini tidak bisa lama," kata Karsono Penghulu kampung Koto Ringin kepada Porosriau.com Jum'at (13/01/2016) di lokasi. 

 Karsono juga mengatakan, jembatan tersebut sudah setiap Musrenbang kecamatan sudah diajukan. Namun, belum juga terealisasi. "Setiap Musrenbang di kecamatan sudah kita ajukan selama tiga tahun berturut-turut, namun hingga saat ini belum juga terealisasi," lanjut Penghulu yang sudah menjabat dua periode itu. 

Dikatakannya juga oleh Karsono, pihaknya sudah menawarkan kepada pihak BMP agar jembatan yang merupakan Aset BMP pengelolaannya dilimpahkan ke pemerintah kampung. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. 

"Kita juga pernah minta kepada Pihak BMP agar jembatan Aset miliknya itu dilimpahkan ke pihak kampung, namun tidak bisa," tambahnya. 

Sementara itu Irving Kahar, Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Umum kabupaten Siak melalui Ardi Irfandi Kepala Bidang Bina Marga dan Pengairan menjelaskan, luasnya wilayah dan minimnya anggaran yang ada di kabupaten Siak merupakan faktor penghambat pemerataan pembangunan di kabupaten Siak.

 "Wilayah Siak itukan luas mas, dengan keterbatasan anggaran di kabupaten Siak saat ini otomatis berpengaruh besar bagi pemerataan pembangunan. Apalagi di kecamatan Mempura, jumlah jembatannya paling banyak dibandingkan kecamatan lain," terang Ardi. 

Ardi juga mengatakan, perawatan jembatan itu bisa diambil alih oleh pihak kampung. Dengan catatan harus sesuai dengan aturan BMP. Menurutnya, selama ini pihak pemerintah kampung belum tahu persis aturan yang diterapkan dalam pembangunan jembatan Aset BMP itu. 

 "Itu sebenarnya bisa diambilkan dari Anggaran Dana Kampung (ADK). Cuman, sanggup gak mengikuti aturan yang kita terapkan. Kenapa saya katakan demikian, kalau tidak sesuai aturan yang ada siapa yang akan mempertanggung jawabkan nanti," tukas Ardi. (Koko)