Minggu, 06 September 2026
  • Home
  • VIRAL
  • Realisasi Belanja Modal Pemerintah Lambat
Selasa, 21 November 2017 07:35:00

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Lambat

Oleh: Redaksi
Selasa, 21 November 2017 07:35:00
BAGIKAN:
Ilustrasi.(Foto/Int)

JAKARTA(POROSRIAU.COM)--Penghematan anggaran pemerintah ternyata juga berdampak pada realisasi penggunaan belanja modal negara. Itulah sebabnya hingga Oktober 2017, total pemakaian dana belanja modal pemerintah masih di kisaran separuh dari target. 

Data dari internal Kementerian Keuangan (Kemkeu) yang diperoleh Kontan.co.id menunjukkan, realisasi belanja modal pemerintah hingga akhir Oktober kemarin baru mencapai Rp 106 triliun. Dengan alokasi dana belanja modal di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 sebesar Rp 206,2 triliun, maka pencapaian itu baru sebesar 51,41%.

Namun jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, jumlah itu naik 8,16% year on year (yoy). Sebab hingga akhir Oktober 2016, realisasi belanja modal pemerintah hanya Rp 98 triliun.

Dari data tersebut, pada kuartal pertama, kedua, dan ketiga tahun ini realisasi belanja modal naik dibanding periode yang sama tahun 2016. Namun, untuk periode Oktober 2017 saja, realisasinya senilai Rp 15,4 triliun, relatif sama dengan realisasi belanja Oktober tahun lalu.

Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Kementerian Keuangan Kunta Nugraha enggan menjelaskan penyebab penggunaan belanja modal yang baru separuh dari target dalam APBN tersebut. Namun, ia bilang, dari seluruh instansi pemerintah, terdapat lima kementerian atau lembaga (K/L) dengan penyerapan belanja modal yang memuaskan. 

Mereka adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan realisasi belanja modal Rp 46,8 triliun dan Kementerian Pertahanan Rp 17,1 triliun. "Kementerian Perhubungan Rp 15,7 triliun, Polri Rp 12,6 triliun, dan Kementerian Agama Rp 1,5 triliun," kata Kunta kepada Konta.co.id, pada Jumat (17/11) lalu.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, realisasi belanja modal sejauh ini mengecewakan. "Seharusnya sejak kuartal III belanja modal dioptimalkan, karena akan mendorong pendapatan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh tinggi," jelasnya.

Dengan pencapaian itu, Josua sangsi, pemerintah bisa menyerap belanja modal tahun ini hingga 100% dari target.  Menurutnya, jika realisasi akhir tahun bisa mencapai 70% saja atau sekitar Rp 144,34 triliun sudah bagus. Mengingat, ada risiko kekurangan penerimaan pajak dibanding target (shorfall) yang diperkirakan mencapai Rp 100 triliun-Rp 150 triliun.

Menurut Josua, dengan penggunaan belanja modal tersebut, rata-rata pertumbuhan PMTB sepanjang 2017 akan mencapai 5%-6%. Ini bakal  menjadi sinyal baik bagi ekonomi jangka panjang. Dengan kondisi itu maka diperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya 5%-5,1%. ***

Editor: Chaviz

Sumber: Kontan.co.id

  Berita Terkait
  • Dana Desa Tak Kunjung Dicairkan, Sejumlah Kades di Bengkalis Ancam Geruduk Kantor Bupati

    8 tahun lalu

    Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis terkait tunda bayar terhadap Dana Desa (DD) yang disampaikan lansung Sekdakab Bengkalis H. Bustami HY dalam Rapat Paripurna Laporan Pertanggaungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 di Gedung DPRD, Senin (6/8/1

  • Se-Kabupaten Kota di Riau, Pemkab. Meranti Yang Pertama Serahkan LKPD TA 2018 Ke BPK RI Perwakilan Riau.

    8 tahun lalu

    MERANTI(POROSRIAU.COM) - Wakil Bupati H. Said Hasyim, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2018, yang diterima oleh Kepala Badan Pemeriks

  • 9 Pejabat OPD Kepulauan Meranti Terima SK Plt

    10 tahun lalu

    SELATPANJANG(POROSRIAU.COM) - Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si didampingi Wabup. H. Said Hasyim, menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) kepada 9 Pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Meranti.

  • Proyek BLH Siak Tahun 2016 di Kecamatan Mempura Ini Dipertanyakan!

    9 tahun lalu

    Pantauan awak media di lapangan, kondisi bangunan yang konon akan dijadikan sebagai Bank Sampah di Kecamatan Mempura itu, saat ini sudah mengalami sedikit kerusakan.

  • DPRD Meranti Gelar Paripurna Penyampaian Laporan Pansus dan Pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2017

    8 tahun lalu

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Rapat Paripurna Tentang Penyampaian Laporan Pansus A dan Pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban Penggunaan APBD T.A 2017, Rabu (1/8/2018) di Balai Sidang DPRD Meranti.

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2026 POROSRIAU.COM. All Rights Reserved.