DUMAI, POROSRIAU.COM - Pengurus Daerah Keluarga Besar Putra Putra Abyasa Jalasena Riau, siap mengawal jalannya pemeriksaan kasus dugaan mark up anggaran alat kesehatan di rumah sakit umum Dumai.

"Kita akan kawal  penanganan perkara hingga tuntas. Kejari Dumai jangan coba coba main mata. Ini menyangkut uang rakyat," ungkap Edo Yulhendri Ketua PD KBPPAJ Riau. 

Edo juga menjelaskan, dengan dilaporkannya  perkara pengadaan alat MOT ini, pintu pandora mulai terbuka, karena selama ini banyak informasi yang didapat pihaknya tentang carut marut di RSUD Dumai. 

Diantaranya, minimnya ketersediaan obat bagi pasien, kelalaian dalam perawatan pasien, hingga bagi bagi hasil dana Blud kepada yang tidak berhak (hasil audit BPKP Riau tahun 2024) hingga pengadaan alat kesehatan yang berpotensi menimbulkan keuangan negara.

"Laporan perkara MOT membuat semakin terbukanya kotak pandora yang selama ini tertutup rapat. Saya yakin bukan hanya dr Ridho Rinaldi saja yang diduga terlibat tapi ada orang besar di belakangnya. Ayo pak Jaksa, buka lebar kotak pandora. buktikan siapa otak dibalik semua ini," ungkap Edo Yulhendri.

Edo juga menjelaskan, pihaknya meminta kepada aparat Kejaksaan Negeri Dumai, untuk tidak main mata, karena pihak nya mengetahui proyek pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dumai itu dalam pengawasan Kejaksaan. 

"Jaksa seyogyanya menuntaskan perkara ini agar terang benderang. Karena ada keterlibatan kejaksaan dalam pengawasannya," jelas Edo.

Pihaknya akan mengawal dan akan menindak lanjuti perkara ini ke Kejaksaan Agung jika pihak Kejari Dumai  mencoba main mata dengan memperlambat penanganan perkara.

"Jika ada indikasi pihak penyidik Kejaksaan mencoba memperlambat penanganan perkara, pihaknya akan melaporkan ke Kejagung RI," ujar Edo.

Ketua Keluarga Besar Putra Putri Adyasa Jalasena ini, enggan menjelaskan dengan rinci siapa dalang dibalik mark up proyek ini. 

"dr Ridho tidak akan berani jika tidak ada orang besar yang menyuruhnya. Indikasinya kuat ada orang besar di belakang ridho. Siapa orangnya, kita tunggu ending perkara ini," ujarnya diplomatis.

Kasus yang berawal dari laporan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Riau itu, kini telah di limpahkan oleh Kejaksaan Tinggi Riau ke Kejaksaan Negeri Dumai. 

Laporan LSM Mitra Riau tersebut menunjukan adanya potensi kerugian keuangan negara hingga mencapai angka tujuh miliar lebih.

Informasi yang di rangkum media menyebutkan, proyek pengadaan alat kesehatan untuk kepentingan operasi rumah sakit itu, di anggarkan tahun 2024  sebesar 14 miliar lebih untuk 2 ruangan operasi.

MOT (Modular Operation Teater) tersebut menurut informasi dari beberapa sumber di kalangan dokter di Dumai, harga aksesoris operasi tersebut buatan German untuk satu paketnya hanya berkisar Rp 3 miliar .

"Untuk MOT asli buatan German harganya hanya Rp. 3 milar untuk satu paket satu ruangan. Sementara anggaran pengadaan MOT RSUD Dumai mencapai 14 miliar .luar biasa," ungkap sumber tadi. (saf)