DUMAI, POROSRIAU.COM - Belum selesai keluhan masyarakat tentang lambatnya kinerja pemerintah kota Dumai dalam memberikan bantuan sembako terkait musibah Covid - 19 ke masyarakat, beberapa waktu yang lalu masyarakat di keluhkan kembali dengan kebijakan yang akan di ambil oleh pemerintah kota Dumai.
Pasalnya uang bantuan 600 ribu rupiah perbulan yang di ambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) untuk masyarakat penerima bantuan yang akan di berikan pemerintah kota Dumai, di olah menjadi 300 ribu uang tunai dan 300 ribu berupa paket sembako.
Hal ini tentu mendapat respon penolakan dari berbagai kalangan masyarakat karna di nilai tidak berpihak kepada harapan masyarakat itu sendiri.
Andi Qadri selaku Ketua Umum HMI cabang Dumai juga mengkritik kebijakan yang akan di ambil oleh pemerintah daerah kota Dumai tersebut. Melalui pesan whatsapp Andi Qadri menegaskan " Kebijakan yang di ambil oleh pemerintah kota Dumai terkait bantuan uang tunai 600 ribu rupiah menjadi uang tunai 300 ribu dan paket sembako 300 ribu sungguh sangat mengecewakan harapan masyarakat."
Andi menilai pengambilan keputusan ini tak memiliki dasar yang jelas, acuan yang di ambil berdasarkan tindakan bagi-bagi sembako oleh pemerintah pusat juga di nilai seperti bermain main.
Andi mengatakan, " Masyarakat lebih tau apa yang mereka butuhkan saat ini, selain makan mereka juga butuh tempat tinggal dll. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa masih banyak masyarakat yang mengkontrak rumah untuk bisa bertempat tinggal di kota Dumai, masyarakat juga lebih tau mana tempat mereka bisa berbelanja dengan murah dan nyaman demi memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari hari, jadi pemerintah jangan Offside."
Andi juga menambahkan bahwa " HMI cabang Dumai mengecam tindakan Oknum Pemerintah selaku Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) yang di gaji oleh Rakyat berani mengatakan masyarakat bebas berfikir aneh aneh, dan kita tak bisa memenuhi semua yang di inginkan masyarakat. Saya selaku ketua umum juga menegaskan kepada oknum pemerintah tersebut, kalau jabatan yang di berikan terlalu berat silahkan mundur dari posisinya, kalau tak sanggup bekerja untuk rakyat silahkan berhenti menikmati uang kami !" Tegas Andi.
Selain itu kebijakan yang di ambil oleh pemerintah ini juga di duga memiliki beberapa celah yang bisa di susupi oleh niat niat kotor, andi menjelaskan " Saya menduga ada celah yang ingin di manfaatkan oleh beberapa oknum dalam kebijakan ini. Pasalnya jika uang 300 ribu itu di ganti dengan sembako, banyak sekali paradigma negatif serta pertanyaan pertanyaan yang membuat masyarakat resah. Mulai dari apakah paket sembako itu akan benar benar berjumlah 300 ribu ?, Siapa perusahan sembako terpilih yang akan di pilih oleh pemko Dumai sebagai tempat pengambilan sembako ?, dan bagaimana mekanisme penentuan pemilihan tempat pembelian sembako itu di lakukan ?, serta dugaan kerja sama gelap antara oknum pemerintah dengan salah satu perusahaan sembako di kota Dumai"
" Coba kita bayangkan, kalau pembelian itu berpusat kepada salah satu tempat atau bahkan beberapa tempat, proses kerja sama itu bisa sangat menguntungkan tempat pembelian sembako itu dengan cukup menggiurkan. Spekulasinya begini, kalau sebuah perusahaan sembako bisa mengambil keuntungan 10.000 rupiah dalam 1 paket kk yang di tergetkan 20.000 paket kk oleh Pemko Dumai, keuntungannya bisa mencapai 200 juta/bulan dan di targetkan selama 3 bulan, itu hanya menguntungkan salah satu perusahaan. Tapi kalau di berikan kepada masyarakat untuk mereka bebas memilih belanja dimana saja, artinya spekulasi keuntungan itu akan terbagi rata juga untuk masyarakat yang berjualan kecil kecilan di pasar" tutur andi
Andi juga menyebutkan " Pemerintah Kota Dumai Tolong, kita semua sedang terkena musibah, masyarakat butuh kebijakan yang pro rakyat untuk bisa bertahan dalam menghadapi Covid - 19 ini, Saat ini tolong jangan coba main main. Kami Himpunan Mahasiswa Islam cabang Dumai akan terus mengawal kebijakan pemerintah kota Dumai dalam menangani musibah Covid - 19, bukan cuma sembako, kesehatan dll juga akan kami kawal, jangan coba coba, uang 100 miliyar itu cukup banyak, belum lagi bantuan dana dari pemerintah pusat, saya tegaskan bahwa kami tak ingin uang sebanyak itu di selewengkan untuk kepentingan pribadi beberapa oknum". Tutup Andi. (red)