DUMAI (Porosriau.com) - Mewujudkan Kota Dumai sebagai Kota Layak Anak, Pemko Dumai akan semakin giat melancarkan sosialisasi ketengah-tengah masyarakat juga termasuk menanda tangani komitmen bersama dalam pencegahan, penanganan, perlindungan anak dan bersama melindungi anak.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam perencaaan dan sosialisasi "Kampanye Kreatif, Kampung Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat," di Kecamatan Dumai Kota, tepatnya di Gang Akasia, Jalan Teratai Kota Dumai.

Kegiatan ini juga berlangsung di dua kota lainnya di Indonesia, yakni di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.

Dan di Kota Dumai sendiri, kegiatan ini dihadiri dan dipimpin langsung oleh Wakil Walikota Dumai, Eko Suharjo.

Eko Suharjo mengajak semua elemen untuk bekerja sama dalam melindungi anak, yang artinya seluruh pihak yang ikut menandatangani komitmen tersebut, harus turut berperan aktif dalam pencegahan, penanganan perlindungan anak dan bersama melindungi anak.

"Kita ingin mewujudkan Dumai sebagai kota layak anak. Maka kita tengah menyiapkan perda Dumai Layak Anak," ujar Eko di sela-sela kegiatan.

Menurutnya, selain menyiapkan perda, pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar Kota Dumai siap menjadi Kota Layak Anak. Sehingga ia mengajak seluruh pihak mendukung program Kota Layak Anak.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dan melaksanakan berbagai program yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan kepada para anak-anak, seperti pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA), Sekolah Ramah Anak, Pembentukan Forum Anak ditingkat provinsi dan Kabupaten/Kota, penyediaan ruang pengadilan ramah anak, kampanye-kampanye gerakan perlindungan anak, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
 
"Upaya perlindungan anak saat ini telah banyak dilakukan masyarakat. Mulai dari mensosialisasikan hak-hak anak, baik dalam bentuk kesenian, dialog, penerbitan media infomasi sampai mendampingi ketika anak yang menjadi korban. Walaupun sudah banyak kegiatan, tetapi tuntutan perlindungan kepada anak dan pencegahan kepada anak tetap diperlukan," jelasnya.