DUMAU(POROSRIAU.com) –  Sutrisno  amggota Komisi I DPRD Kota dumai membantah dirinya mendapatkan upeti setoran Fee dari sumber dana pokok pikiran yang di perjuangkan dari partai NASDEM, hal ini di sampaikannya saat di konfirmasi pada Minggu (1/8/2016).

Menurut keterangan yang sampaikan Sutrisno, Adanya anggaran dana pokok pikiran yang diperuntukkan kepada angggota Dewan adalah guna peningkatan pelayanan publik.

Lanjutnya, Anggaran Belanja Daerah Kota Dumai yang dipergunakan harus tepat guna dan bermanfaat di landasi urgensi yang utama, sementara dana pokok pikiran itu dialokasikan, untuk membantu usulan masyarakat yang tidak terakomodir didalam Musrembang maupun dalam rencana anggaran belanja Pemerintah Daerah.

Di tambahkan Sutrisno, sudah lebih kurang 2 tahun lamanya  jadi Wakil Rakyat, belum seperserpun mendapatkan uang upeti dari pihak manapun , atas alokasi Dana Pokok Pikiran yang di perjuangkan melalui partainya.

Bahkan Sutrisno menyampaikan tentang penggunaan Dana Pokok Pikiran Dewan lebih banyak memperhatikan kepentingan umum dalam fasilitas layanan Kesehatan publik seperti Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai,Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, itupun harus di lihat seberapa penting dan manfaatnya bagi masyarakat banyak,” jelasnya.

 “ Selama menjabat Wakil Rakyat saya tidak pernah dapatkan setoran upeti dari pihak manapun juga, sedangkan bila ada isu kalau ada Oknum Wakil Rakyat yang nikmati uang fee dari penggunaan Sumber Dana Pokok Pikiran Dewan, setakat ini saya tidak mengetahuinya “ ungkap Sutrisno di sampaikannya dengan nada tegas.

Apa yang dikatakan salah seorang wakil Rakyat ini tentu mendapatkan reaksi balik dari salah seorang sumber terpercaya ketika dijumpai ada oknum pejabat wakil rakyat minta setoran persentase uang dari pekerjaan Dana Pokok Pikiran Dewan, namun sumber enggan menyebut langsung nama oknum Wakil Rakyat yang di duga gadaikan jabatannya demi peroleh setoran upeti.

“ Mana ada pejabat Dewan yang tidak mengambil upeti atau fee dari dana pokok pikirannya, Itu sudah menjadi rahasia umum bahwa anggota dewan sering melakukan praktek persentase dari setiap anggaran pokok pikirannya. bila mengaku telah berbuat curang sudah pasti jeruji besi jadi rumah tinggalnya sang oknum pejabat nakal tersebut, bila sudah bicara tentang uang, tentu akidah dan norma agama bukanlah lagi jadi ukuran pertimbangan oknum Pejabat nakal untuk berbuat curang ,“ Tuding wahyu.

“ Di sinyalir ada juga Oknum Wakil Rakyat yang terang-terangan berani minta rekanan kontraktor serahkan uang fee dengan persentase sesuai kesepakatan dan harus dibayar dimuka,” tegas Wahyu.