DUMAI, POROSRIAU.COM - Lembaga pegiat anti korupsi kota Dumai, Masako (Masyarakat Sipil Anti Korupsi) kota Dumai, mengaku akan buka-bukaan terkait banyaknya dugaan potensi penyalahgunaan uang rakyat oleh oknum penyelengara daerah.

Ironisnya, pengawasan dan penegak hukum baik di legislatif maupun penegak hukum di kota Dumai dinilai masih lemah, sehinga uang rakyat sejatinya untuk kesejahteraan masyarakat banyak disalahgunakan.

Demikian diungkapkan Edo Yulihendri Direktor Eksekutif, Masyarkat Sipil Anti Korupsi (Masako) kota Dumai, di tengah persiapan pelaksanaan seminar anti korupsi yang akan digelar pada Rabu (21/01/2026) di Grand Zuri Hotel Dumai.

Menurut Ketua Keluarga Besar Putra Putri Abyasa Jelasna ( KBPPAJ) Riau ini, penyelengaraan seminar anti korupsi ini, bertujuan memberikan edukasi bagi penyelengara daerah untuk berhati hati dalam mengelola keuangan negara.

"Setidaknya, dengan seminar nanti, ada konsep yang bisa dijadikan masukan dalam mengelola keuangan daerah, jangan sampai uang rakyat disalahgunakan," tutur Edo.

Sebagai mana diketahui, pada seminar anti korupsi nanti, panitia menghadirkan narasumber dari penegak hukum kota Dumai, Akademisi dan praktisi hukum Duri Founder Institute.

"Kesiapan acara sudah final, kesediaan narasumber telah dikonfirmasi, semoga seminar nanti sedikit memberi pencerahan bagi masyarakat maupun penyelengara keuangan daerah," tegas Edo.

Ditempat terpisah, Agung Marsudi, Founder Duri Institute saat dihubungi melalui handphone selularnya, mengaku siap hadir untuk mengisi makalah yang disiapkan.

"Saya sudah dihubungi panitia sebulan lalu, dan saya siap hadir untuk menjadi narasumber," ungkapnya singkat.

Agung Marsudi, penulis dua buah buku terkait anatomi korupsi dan sepak terjang Chevron di Blok Rokan; Duri Tanah Air Baru Amerika (2010) dan Chevronomics (2016), salah satu penulis dalam buku geopolitik, "Neo Kolonialisme AS Di Asia, Perspektif Indonesia” (Indonesia Consulting Group) mengaku telah menyiapkan materi dalam mengisi seminar.

"Saya akan paparkan dan jelaskan, dimana dan bagaimana potensi yang selama menjadi "bancakan " pengguna anggaran rakyat. Sehinga sulit terdeteksi aparat penegak hukum," tutupnya. (54f)