DUMAI, POROSRIAU.COM - Pemotongan jasa medis pegawai Rumah Sakit Umum Mars Dumai sempat memicu emosi pegawai, pasalnya, Plt Dirut Hafidz, sempat menjamin jika pemotongan tidak akan terjadi sebelum ada persetujuan dari pegawai, sehinga amarah ratusan pegawai berhasil diredam.

Emosi ratusan karyawan mulai dari cleaning service, perawat hingga dokter kembali meledak tiba-tiba, penyebabnya, pihak management Rumah Sakit Umum diam diam telah melakukan pemotongan sejak oktober tahun lalu.

Saat pegawai mempertanyakan ke pihak Management Rumah Sakit, emosi ratusan pegawai kembali memuncak karena management tidak mampu menjelaskan alasan pemotongan.

Apalagi saat perwakilan management, perawat dan dokter silahturahmi dengan Walikota Dumai Paisal SKM mars di kediamannya Desember tahun lalu, tidak membuahkan hasil.

Walikota Dumai tetap ngotot untuk melakukan pemotongan jasa medis dengan alasan efisiensi. Selain itu, dikabarkan pemotongan jasa medis tersebut untuk membayar beban hutang pihak Rumah Sakit yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah.

"Efisiensi menjadi alat untuk melegalkan pemotongan jasa medis pegawai. Padahal hutang tersebut merupakan beban APBD, kenapa hak pegawai yang jadi korban," ungkap salah seorang dokter kepada media.

Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) Denew Indra SE, menyarankan agar dilakukan audit secara menyeluruh terhadap management Rumah Sakit, karena persoalan pemotongan jasa medis mencederai hati nurani. Karena jasa medis merupakan hak pegawai yang menjadi harapan menyambung hidup setiap bulannya.

"Yang namanya pegawai, gajinya setiap bulan sudah dipotong bank. Jasa medis menjadi harapan yang ditunggu tunggu. Wajar jika pegawai marah. Audit secara menyeluruh merupakan jalan terbaik," jelas Denew Indra SE, Senin (4/1/2026).

Menurut wakil ketua Forum RT se kota Dumai ini ada dugaan praktik tidak sehat dalam menjalankan operational Rumah Sakit, salah satunya banyak proyek fisik maupun pengadaan barang dan jasa menjadi atensi aparat penegak hukum.

Selain itu, pengadaan obat-obatan Rumah Sakit juga dinilai sarat dengan permainan, sehinga banyak suplier obat obatan yang menolak memasok obat untuk Rumah Sakit Umum.

"Dirut baru harus melakukan audit menyeluruh agar ditemukan persoalan sesunguhnya. Jangan biarkan pegawai menanggung beban hutang akibat keteledoran dan kelalaian management," jelas Denew Indra.

Direktur Umum Rumah Sakit Umum Daerah Suhatman Mars, dr Eka Viora Effendi, saat dikonfirmasi media melalui jaringan selular belum bersedia memberikan jawaban, karena dirinya sedang memimpin rapat.

"Maaf pak saya sedang rapat, usai rapat akan saya hubungi kembali," ujar dr Eka Viona Effendi. (54f)