DUMAI, POROSRIAU.COM - Polemik tenaga kerja bongkar muat di terminal khusus beberapa waktu lalu sempat memanas dan mengarah pada pengerahan massa buruh di 22 terminal khusus ke kantor kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas I Dumai, akhirnya menemukan titik temu.

Kendati sempat beberapa minggu menjadi trending topik di beberapa media bahkan mengelar RDP (Rapat Dengar Pendapat) di gedung DPRD Dumai antara para pihak, baik perwakilan TKBM tersus dan KSOP serta pihak Pemerintah akhirnya menemukan titik temu jalan terbaik bagi kedua belah pihak.

Sekretaris Aliansi Advokat Jasa TKBM yang mewakili 22 terminal khusus di wilayah kawasan industri Dumai baik kecamatan Sungai Sembilan maupun Medang Kampai. Sahroni, membenarkan jika pihaknya dan KSOP Dumai telah menemukan solusi untuk menyelesaikan polemik selama ini.

"Kita sudah di undang Kepala KSOP untuk membahas ulang secara bersama dengan melibatkan kementrian Perhubungan dan koperasi terkait polemik selama ini," jelas Sahroni ketika dikonfirmasi melalui jaringan selularnya, Kamis (12/2/2026).

Menurut Sahroni, pihaknya tidak ada rencana lagi untuk mengerahkan massa terkait surat pemberitahuan dari KSOP Dumai yang dinilai memaksakan kehendak dan terkesan ingin memonopoli TKBM .

"Usai RDP ada rekom dari Pemerintah dan DPRD Dumai serta KSOP. Sejak itu, Kita tidak ada lagi berencana mengerahkan massa maupun mengambil langkah hukum lainnya. Karena sudah ada titik temu," jelas Sahroni.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas I Dumai, Capt Diaz Sahputra saat dikonfirmasi terkait polemik tenaga kerja bongkar muat di terminal khusus menjelaskan, persoalan tenaga kerja bongkar muat di terminal khusus yang sempat menjadi polemik sudah dilakukan komunikasi untuk mencari solusi terbaik semua pihak.

"Sudah dilakukan komunikasi pak. Insya Allah ada jalan terbaik untuk kepentingan bersama. Ya," ungkap Capt Diaz singkat Kamis ( 12/02) tanpa merinci solusi yang dimaksud.

Ketika ditanya solusi terbaik untuk kepentingan bersama seperti apa yang akan diambil, capt Diaz tidak menjelaskan secara rinci, pihaknya berkeyakinan langkah yang diambil hanya untuk menjamin hak buruh dalam bekerja dan dilindungi oleh aturan yang berlaku.

"Tujuan saya hanya agar mereka bisa bekerja lebih baik sesuai aturan yang berlaku (terlindungi oleh aturan), lebih sejahtera dan akur semua buruh di Dumai. Insya Allah ada jalan terbaik," harap Capt Diaz Sahputra. (54f)