Kamis, 09 Januari 2025
  • Home
  • DUMAI
  • Terkait SOTK Baru, Bang JT : Segera Tuntaskan Agar Tidak Terlambat Pembahasan APBD 2017
Jumat, 02 September 2016 09:03:00

Terkait SOTK Baru, Bang JT : Segera Tuntaskan Agar Tidak Terlambat Pembahasan APBD 2017

Oleh: Muhamm
Jumat, 02 September 2016 09:03:00
BAGIKAN:
Johannes Tetelepta Anggota Dewan Fraksi Gerindra Kota Dumai
Dumai (POROSRIAU.com) - Terkait rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pembentukan organisasi perangkat daerah (OPD) kota dumai, masih dalam rencana pembahasan badan legislasi,dimana telah melalui mekanisme penyampaian pada paripurna, pemandangan umum fraksi dan jawaban dari Walikota.
 
Bang Aci panggilan akrab Johannes Tetelepta Anggota Dewan Fraksi Gerindra mengatakan, hingga saat ini belum bisa dipastikan berapa OPD yang akan dirampingkan, perampingan ini akan berdampak kepada sejumlah pejabat eselon II dan III yang akan kehilangan jabatan.
 
"Memang  jumlah pejabat pemerintahan yang akan nonjob belum bisa dipastikan, Namun, perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru, sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 akan membuat banyak pejabat eselon II dan III kehilangan jabatannya".
 
"Perampingan ini akan berdampak terhadap kekosongan di bagian kepala bidang dan seksi tiap OPD, Kemungkinan paling besar di bagian kepala bidang dan seksi yang akan nonjob," Ujar Johannes lagi.
 
Jika kita melihat  PP. Nomor 100 Tahun 2000 perihal  Pengangkatan Pegawai Negeri dalam Jabatan Struktural di sini dijelaskan, jika PNS tidak lagi memiliki jabatan maka akan beralih menjadi fungsional umum.
 
Secara regulasi jelas seperti itu, jika tidak memiliki jabatan maka ke fungsional, sebab yang menentukan PNS yang tetap memiliki jabatan adalah Walikota. 
 
Aci menambahkan "Jelasnya  siapa saja , lihat nanti bagaimana keputusan Walikota, maksud dari perampingan dilakukan agar OPD sesuai dengan urusan dan peruntukannya, secara kewenangan konkuren ada beberapa urusan yang ditarik kewenangannya oleh pemerintah provinsi dan pusat, oleh karena itu, perampingan di OPD lain pun perlu dilakukan".
 
Terdapat juga beberapa dinas yang rencananya akan disatukan, antara lain Dinas Tata kota dengan Kantor Lingkungan Hidup  (KLH). Kalau tidak salah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) akan menjadi Urusan Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan dan Perpustakaan akan menjadi Badan/Dinas.
 
 Ini merupakan tugas antara executif dan legislatif agar segera menggesa pembahasan ini  sebagai dasar penganggaran untuk murni 2016, Kalau terlambat dimembahas maka terlambat juga penyampaian KUA & PPAS dan APBD MURNI 2017.
 
"kita gak campur masalah siapa yang punya jabatan atau tidak, kita hanya mengingatkan agar segera tuntas pembahasannya dan bisa segera ditindak lanjuti penyampaian KUA PPAS dan pembahasan APBD MURNI 2017," tutup bang aci.
Editor: Kanda

  Berita Terkait
  • Upss!! Bupati Dan Wakil Bupati Inhu Hingga Kini Belum Terima Gaji

    7 tahun lalu

    Hingga 9 Januari 2018 ini, Bupati Inhu beserta wakil bupati serta pimpinan DPRD Inhu termasuk seluruh anggota DPRD Inhu belum lagi menerima gaji.

  • Lantik Pejabat Eselon II dan III, Wabub Ingatkan Jabatan Bukan Hak Tapi Tugas Yang Diberikan Pimpinan

    8 tahun lalu

    SELATPANJANG(POROSRIAU.COM) - Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs H. Said Hasyim, melakukan pengukuhan dan pelantikan Pejabat Struktural Eselon II dan II dilingkungan Pemkab Meranti. Pelantikan dalam rangka mempercepat kinerja organisasi dalam menggesa pem

  • Jemput Bola Kejar Dana APBN, Wakil Bupati Dan Ketua DPRD Meranti Beserta Kepala Desa Sambangi Beberapa Kementrian

    7 tahun lalu

    Kondisi APBD Kepulauan Meranti yang terus menurun kini berkisar diangka 1.1 Triliun rupiah dinilai tak cukup untuk menggesa pembangunan Kabupaten dalam rangka mengejar ketertinggalan, apalagi sebagai Kabupaten baru yang masih seumur jagung.

  • Ini Jawaban Kepala Daerah Terhadap Pandangan Umum Fraksi LKPJ Kepala Daerah Tahun 2017

    7 tahun lalu

    MERANTI(POROSRIAU.COM) - Wakil Bupati Kepulaian Meranti H. Said Hasyim menyampaikan Jawaban Kepala Daerah Terhadap Pandangan Umum Fraksi Fraksi Tentang Penyampaian LKPJ Kepala Daerah Tahun 2017, pa

  • Fraksi DPRD Meranti Sampaikan Pandangan Umum Terhadap Ranperda Usulan Pemerintah Daerah

    6 tahun lalu

    SELATPANJANG(POROSRIAU.COM) - DPRD Kepulauan Meranti melaksanakan rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) usulan Pemerintah Daerah Kepulauan

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2025 POROSRIAU.COM. All Rights Reserved.